Politik internal Iran sedang memanas akibat perebutan kekuasaan menyusul tewasnya Pemimpin Tertinggi, Ali Khamenei.

Terjadi perpecahan besar antara kelompok Garis Keras (Super-Revolusioner) dan kelompok Pemerintah/Pragmatis.

Mengutip Iran International pada (5/7), kabar ini ditulis dalam laporan Maryam Sinaiee yang publis pada (2/7/2026).

Diketahui, inti masalahnya terletak pada perjanjian Iran dengan Amerika Serikat.

Hal ini diawali oleh langkah Presiden Masoud Pezeshkian dan Ketua Parlemen Mohammad Ghalibaf dari kubu pragmatis.

Mereka saat ini tengah mengupayakan kesepakatan atau memorandum dengan Washington.

Sementara itu, kelompok ultra-garis keras (didukung Partai Paydari dan Saeed Jalili) menolak keras hal itu.

Menuduh pemerintah melakukan "kudeta senyap" karena mengabaikan syarat-syarat dari mendiang Ali Khamenei yang mengharamkan kompromi dengan Washington.

Lantas, politikus garis keras menuduh pemerintah sengaja meliburkan sidang parlemen selama 4 bulan agar perjanjian dengan AS bisa lolos tanpa diawasi.

Mereka sempat berencana melakukan aksi demo dan menduduki gedung parlemen, namun kabarnya ditekan oleh aparat keamanan.

Bahkan ada isu satu di antara tokoh mereka sempat ditahan beberapa jam.

Kelompok garis keras ini mendesak agar parlemen segera menggelar sidang kembali.

Langkah tersebut dilakukan agar mereka bisa mengesahkan undang-undang penutupan Selat Hormuz demi menggagalkan perjanjian dengan AS.

Sementara itu di media sosial, kelompok garis keras menuduh pemerintah mempromosikan "diplomasi mengemis" dan membuat Iran menjadi negara yang lemah.

Muncul kekhawatiran keamanan terkait rencana kelompok garis keras yang akan memanfaatkan momen pemakaman Ali Khamenei pada (9/7) mendatang di Teheran.

Mereka berniat menjadikan acara tersebut sebagai ajang protes besar-besaran untuk menggulingkan pemerintah.

Perlu diketahui sebelum ini, sekelompok perempuan garis keras berpakaian kain kafan putih (simbol siap mati) sempat menduduki tempat berkabung Ali Khamenei untuk memprotes negosiasi dengan AS.

Aksi tersebut akhirnya dibubarkan paksa oleh aparat keamanan, yang oleh kelompok garis keras disebut sebagai tindakan dari "agen kudeta".

Sehingga bisa disimpulkan bahwa kelompok garis keras Iran merasa dikesampingkan oleh pemerintah baru yang lebih moderat.

Mereka menggunakan isu "perjanjian dengan AS" untuk memobilisasi massa dan berencana mengacaukan acara pemakaman Ali Khamenei demi menjatuhkan presiden dan ketua parlemen.