Oleh: 
Herkulaus Herry Mety, S.Fils., M.Pd
Pranata Humas Ahli Muda, mantan bawahan Kakanwil Kemenag Sulut KH Sarbin Sehe (2022-2024)
Alumnus STF Seminari Pineleng dan IAIN Manado

ADA dua jenis warisan yang ditinggalkan oleh seorang pemimpin: mereka yang dikenang karena kekuasaan yang pernah ia genggam, dan mereka yang tetap hidup dalam memori kolektif karena keteladanan yang ia tanamkan. Di tengah riuh rendah era digital yang sering kali terjebak dalam jebakan post-truth – di mana emosi dan keyakinan personal lebih berpengaruh dalam membentuk opini publik daripada fakta objektif – sosok pemimpin yang mampu menjaga kompas moral menjadi barang langka sekaligus kebutuhan mendesak. Dalam ruang publik yang "cair" ini, kepemimpinan bukan lagi soal memerintah dari menara gading, melainkan tentang bagaimana menyentuh denyut nadi kemanusiaan, mendengarkan kegelisahan akar rumput, dan menerjemahkannya ke dalam kebijakan yang memanusiakan.

Refleksi ini hadir bertepatan dengan ulang tahun ke-56 KH Sarbin Sehe pada 5 Juli 2026, sekaligus momentum 1,5 tahun pemerintahan Gubernur Sherly Tjoanda dan Wakil Gubernur KH Sarbin Sehe di Maluku Utara. Ini bukan sekadar perayaan usia, melainkan undangan untuk merenungkan kembali hakikat kepemimpinan yang melayani di tengah tantangan zaman yang kian kompleks.

Menemukan Kompas Moral di Tengah Badai Post-Truth

Era digital membawa paradoks. Di satu sisi, teknologi memberikan akses informasi tanpa batas; di sisi lain, kita terperangkap dalam fenomena post-truth. Menurut McIntyre (2018) dalam bukunya Post-Truth, era ini ditandai dengan kecenderungan di mana fakta objektif menjadi kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik dibandingkan dengan daya tarik emosional dan keyakinan personal. Kepemimpinan dalam konteks ini menghadapi tantangan eksistensial: bagaimana tetap jujur ketika kebohongan bisa diproduksi secara massal dan dikemas sedemikian rupa agar tampak seperti kebenaran?

Dalam perspektif filosofis, kepemimpinan yang berintegritas di era post-truth memerlukan keberanian untuk bersikap "tidak populer" demi mempertahankan prinsip kebenaran. Arendt (1967) dalam esainya Truth and Politics mengingatkan bahwa kebenaran faktual adalah basis bagi kebebasan politik. Seorang pemimpin yang kehilangan pegangan pada kebenaran faktual, hanya akan melahirkan kebijakan yang rapuh dan manipulatif.

Kepemimpinan KH Sarbin Sehe, yang penulis amati selama masa kerja penulis di bawah naungannya, merupakan antitesis dari politik citra yang dangkal. Beliau menunjukkan bahwa integritas bukanlah sesuatu yang bisa dipoles melalui framing media sosial semata, melainkan buah dari konsistensi tindakan. Integritas adalah keputusan yang diambil di ruang gelap – di balik meja kerja yang menumpuk dokumen atau dalam ruang rapat yang tegang – saat tidak ada kamera yang merekam. Inilah bentuk kepemimpinan yang berakar pada substansi, bukan sekadar artifisialitas yang menjadi komoditas di era digital.

Antropologi Pelayanan: Pemimpin sebagai Penjaga Harapan

Secara antropologis, kepemimpinan adalah mekanisme pertukaran sosial. Pemimpin memberikan visi dan perlindungan, sementara masyarakat memberikan kepercayaan dan legitimasi. Namun, dalam konteks modern, hubungan ini sering kali terdistorsi menjadi transaksi transaksional. Padahal, esensi dari kepemimpinan yang melayani servant leadership sebagaimana dirumuskan oleh Greenleaf (1970), adalah orientasi pada kebutuhan orang lain. Seorang pemimpin yang melayani tidak melihat dirinya sebagai "penguasa", melainkan sebagai pelayan bagi komunitasnya.

Di Maluku Utara, tantangan kepemimpinan bersifat khas. Daerah ini membutuhkan pemimpin yang mampu menjahit keberagaman sosial, etnis, dan agama menjadi satu kesatuan yang kohesif. Sosok KH Sarbin Sehe, dengan latar belakangnya sebagai aktivis keagamaan dan birokrat senior, membawa modal sosial berupa kemampuan merajut ukhuwah (persaudaraan). Ini adalah modal antropologis yang sangat krusial. Beliau memahami bahwa di Indonesia, khususnya di Maluku Utara, kepemimpinan yang efektif bukan hanya tentang efisiensi teknokratis, tetapi juga tentang kedekatan emosional dan kultural dengan masyarakat.

Pemimpin yang melayani adalah mereka yang mampu mendengarkan suara yang tidak terdengar. Dalam sosiologi, ini disebut sebagai inklusivitas yang substantif. Ketika seorang pemimpin, seperti KH Sarbin Sehe, mampu duduk bersama berbagai lapisan masyarakat tanpa sekat yang kaku, ia sebenarnya sedang melakukan kerja-kerja antropologis: mendekonstruksi hierarki yang memisahkan antara "yang memerintah" dan "yang diperintah".

Psikologi Integritas: Membangun Fondasi Kepercayaan

Mengapa integritas begitu sulit ditemukan hari ini? Secara psikologis, integritas menuntut seseorang untuk menyelaraskan nilai-nilai internal dengan tindakan eksternal, meskipun ada tekanan atau imbalan untuk mengkhianatinya. Carter (1996) dalam Integrity menjelaskan bahwa integritas membutuhkan tiga langkah: membedakan antara yang benar dan yang salah, bertindak atas dasar apa yang telah dipahami, dan mengatakan secara terbuka bahwa seseorang bertindak berdasarkan pemahaman tersebut.

Penulis menyaksikan sendiri bagaimana integritas ini dipraktikkan oleh KH Sarbin Sehe saat menjabat sebagai Kakanwil Kemenag Sulut. Ada momen-momen krusial di mana keputusan harus diambil di tengah tekanan kepentingan politik atau birokrasi. Namun, beliau tetap teguh. Integritas bukanlah ketiadaan kesalahan, melainkan keberanian untuk tetap berada di jalur yang benar ketika godaan untuk berbelok begitu besar.

Dalam lingkungan organisasi, sikap pemimpin yang berintegritas menciptakan apa yang disebut sebagai "keamanan psikologis" (psychological safety). Ketika bawahan merasa yakin bahwa atasan mereka jujur, adil, dan tidak berkhianat, mereka akan bekerja dengan kreativitas dan loyalitas yang tulus. Kepemimpinan bukan tentang menuntut kepatuhan melalui rasa takut, melainkan menginspirasi loyalitas melalui rasa hormat. Inilah yang penulis lihat saat beliau memimpin: suasana kerja yang hangat namun profesional, di mana setiap pegawai merasa dihargai sebagai mitra dalam mencapai visi organisasi.

Sinergi Sherly-Sarbin: Harmoni Birokrasi dan Humanisme 

Memasuki 1,5 tahun pemerintahan Gubernur Sherly Tjoanda dan Wakil Gubernur KH Sarbin Sehe (sejak dilantik 20 Februari 2025), publik Maluku Utara mulai merasakan pergeseran paradigma. Sinergi antara Sherly Tjoanda, yang merepresentasikan gaya kepemimpinan modern, komunikatif, dan responsif, dengan KH Sarbin Sehe, yang membawa ketenangan birokrasi dan kedalaman pengalaman sosial-keagamaan, menciptakan keseimbangan yang dinamis.

Data lapangan menunjukkan kemajuan yang signifikan. Selama periode ini, pemerintahan Sherly-Sarbin telah berhasil menekan angka birokrasi yang berbelit melalui digitalisasi layanan publik yang kini lebih aksesibel bagi masyarakat di kepulauan. Inisiatif "Satu Data Maluku Utara" yang dicanangkan di bawah pengawasan ketat Wagub Sarbin Sehe telah meminimalisir duplikasi anggaran dan meningkatkan efisiensi belanja daerah hingga 15 persen pada tahun pertama.

Di sisi kemanusiaan, kebijakan yang menyentuh akar rumput, seperti penguatan jaminan sosial bagi nelayan dan petani serta harmonisasi hubungan antarumat beragama, menjadi signature dari pemerintahan ini. Keberhasilan dalam meredam potensi konflik sosial di beberapa wilayah konflik laten melalui pendekatan dialogis yang persuasif – sebuah metode yang selama ini menjadi keahlian KH Sarbin Sehe – terbukti efektif menjaga stabilitas daerah.

Kita harus mengingat kontribusi beliau saat melahirkan Perda Penyelenggaraan Ibadah Haji di Sulawesi Utara. Itu adalah bukti nyata bahwa seorang pemimpin tidak boleh berhenti pada wacana. Kepemimpinan adalah tentang eksekusi. Beliau menunjukkan bahwa ketika visi berpadu dengan keberanian politik, kebijakan publik yang berpihak pada rakyat bisa diwujudkan. Di Maluku Utara, semangat "Bapak Perda Haji" ini ditransformasikan menjadi komitmen untuk melahirkan regulasi-regulasi yang memberikan kepastian hukum bagi kesejahteraan masyarakat kecil. Pemerintahan ini tidak hanya sibuk membangun infrastruktur fisik, tetapi juga membangun "infrastruktur kepercayaan" antara rakyat dan negara.

Warisan yang Mengakar: Refleksi di Usia ke-56

Memasuki usia ke-56, KH Sarbin Sehe berada pada puncak kematangan kepemimpinan. Dalam studi tentang siklus kehidupan manusia, usia ini adalah masa di mana seseorang lebih banyak memberikan daripada mengambil generativity. Erikson (1963) menyebut fase ini sebagai masa di mana individu berfokus pada upaya untuk membimbing generasi berikutnya atau berkontribusi pada masyarakat.

Apa yang dilakukan oleh KH Sarbin Sehe hari ini bukan lagi soal ambisi pribadi. Kariernya yang panjang, dari aktivis PWNU, birokrat Kemenag, hingga menjadi Wakil Gubernur, adalah bukti nyata dari sebuah pengabdian yang lintas batas. Beliau mengajarkan kepada kita, para aparatur sipil negara dan generasi muda, bahwa jabatan hanyalah alat. Alat untuk apa? Untuk melayani. Alat untuk mengabdi. Alat untuk memastikan bahwa keadilan tidak hanya tertulis di atas kertas, tetapi dirasakan oleh mereka yang paling membutuhkan.

Era digital menuntut pemimpin yang cepat tanggap, namun era post-truth menuntut pemimpin yang berakar pada nilai. Sherly Tjoanda dan KH Sarbin Sehe sedang mencoba menjawab kedua tantangan ini secara simultan. Mereka memadukan kecepatan teknologi dengan ketenangan kebijaksanaan.

Sebagai seseorang yang pernah bekerja di bawah arahan KH Sarbin Sehe, penulis melihat bahwa warisan terbesarnya bukanlah gedung atau program yang ia resmikan, melainkan manusia-manusia yang ia bentuk. Beliau mendidik bawahan dengan teladan. Beliau tidak menuntut loyalitas, beliau memenangkan loyalitas. Ini adalah pelajaran kepemimpinan yang paling mahal harganya, yang tidak bisa diajarkan di kelas pelatihan manajerial mana pun.

Pada akhirnya, kepemimpinan yang berintegritas di era digital adalah kepemimpinan yang mampu "menjahit". Menjahit fakta dengan nilai, menjahit kebijakan dengan nurani, dan menjahit perbedaan dengan persaudaraan. Di tengah dunia yang semakin terfragmentasi oleh narasi-narasi kebencian dan kebenaran yang semu, sosok seperti KH Sarbin Sehe adalah jangkar. Beliau adalah pengingat bahwa di balik semua algoritma dan data, yang paling berharga tetaplah kemanusiaan.

Selamat ulang tahun yang ke-56 untuk KH Sarbin Sehe. Semoga kebijaksanaan senantiasa memandu langkah Bapak dalam menjaga amanah rakyat Maluku Utara. Semoga 1,5 tahun pemerintahan ini hanyalah pembuka dari keberhasilan-keberhasilan yang lebih besar, yang akan dikenang bukan karena megahnya proyek, melainkan karena dalamnya jejak kebaikan yang ditinggalkan bagi kemaslahatan umat dan bangsa. Sebab, jabatan pada akhirnya akan berakhir, namun keteladanan – seperti sebuah cahaya – akan terus berpendar, menuntun mereka yang mencari arah di tengah kabut zaman. (*)