TRIBUNBANYUMAS.COM, BANYUMAS - Kecamatan Cilongok masih menjadi wilayah dengan jumlah balita stunting terbanyak di Kabupaten Banyumas.

Berdasarkan pendataan dua puskesmas setempat hingga saat ini, tercatat ada 1.127 anak yang mengalami stunting.

Detailnya, 585 balita berasal dari wilayah kerja Puskesmas Cilongok 1, sedangkan 542 lainnya berada di wilayah kerja Puskesmas Cilongok 2.

Baca juga: Sindiran MBG Versi Warga Barutikung Semarang: Lawan Ketimpangan Lahan dan Ancaman Penggusuran

Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Banyumas, Anton Ari Wibowo, menyebut angka prevalensi stunting di Banyumas sebenarnya menunjukkan tren penurunan.

Data EPPGBM mencatat prevalensi turun dari 14,52 persen pada 2024 menjadi 12,69 persen per Mei 2026.

Meski begitu, Anton menegaskan penanganan stunting tidak bisa hanya mengandalkan sektor kesehatan.

"Stunting adalah persoalan multidimensi. Perlu keterlibatan berbagai pihak, mulai dari skrining remaja putri, pendampingan calon pengantin, hingga pelayanan ibu hamil," jelasnya kepada Tribunbanyumas.com, Senin (6/7/2026).

Camat Cilongok, Susanti Tri Pamuji, menuturkan penanganan stunting di wilayahnya dilakukan melalui pendekatan kolaboratif lewat program Cinta Anting Mas.

Namun, ia mengakui layanan Makan Bergizi Gratis (MBG) belum sepenuhnya menjangkau 20 desa di kecamatan tersebut.

"Masih ada dua desa yang belum memperoleh layanan MBG kelompok 3B, yakni Desa Panusupan dan Desa Jatisaba. Dari 11 dapur MBG yang beroperasi, satu dapur melayani dua desa," tuturnya.

Santi mengungkapkan, saat ini dapur MBG untuk dua desa tersebut sedang dalam tahap pembangunan.

Ia berharap segera beroperasi sehingga seluruh wilayah di Cilongok bisa terlayani.

Terkait kritik persebaran SPPG yang dinilai tidak ideal, Santi menyebut pihaknya tetap melakukan pemantauan meski koordinasi keberadaan dapur terkadang tidak selalu melalui kecamatan.

Sebelumnya, Forum Masyarakat Peduli Program Makan Bergizi Gratis (FMP2M) Banyumas menyoroti persebaran dapur MBG yang dinilai terlalu terkonsentrasi di perkotaan.

Koordinator FMP2M, Edo Damaraji, mendesak pemerintah agar memprioritaskan pembangunan dapur di daerah pinggiran maupun pegunungan seperti Purwojati dan Cilongok.

"Yang saya lihat selama ini justru banyak terfokus di perkotaan. Saya usulkan di perkotaan dikurangi, lalu fokus ke daerah pinggiran yang angka stuntingnya tinggi," ujar Edo.

Ia menilai perlu ada evaluasi menyeluruh terkait program ini, mulai dari kualitas menu, kesiapan fasilitas, hingga dugaan adanya tekanan terhadap pemasok makanan. (jti)