JAKARTA, TRIBUN - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah memperkirakan kebutuhan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2027 turun menjadi sekitar Rp174 triliun. Said mengatakan, perhitungannya didasarkan pada kebutuhan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta sasaran penerima manfaat program MBG.
"Yang pertama, kita ingin melihat dulu dari 27.000 titik SPPG, seharusnya itu kan 21.000 kebutuhannya. Oke, satu. Kemudian yang kedua, kita tinggal hitung untuk melayani 84 juta siswa kita. Sehingga hitungan saya, kalau juga di luar anggaran pendidikan ada anggaran kesehatan yang masuk seperti umpamanya stunting, ibu hamil, itu tidak lebih dari Rp174 triliun," ujar Said di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (6/7).
Ketika ditanya perihal besaran pasti penurunan anggaran MBG yang dimaksud, Said membandingkannya dengan angka yang telah mencuat sebelumnya. "Kalau dari Rp268 triliun ke Rp174 triliun ya tinggilah," katanya.
Meski demikian, Said menegaskan angka tersebut masih berupa perkiraan. Pembahasan resmi anggaran MBG dalam RAPBN 2027 bersama pemerintah baru akan dilakukan menjelang pengesahan APBN.
"Diketoknya nanti di bulan September. Kalau diketok sendiri palunya juga enggak laku. Masa Banggar sendiri yang ketok? Kan harus sama pemerintah," ujar dia.
Meski begitu, Said menegaskan bahwa penurunan anggaran tidak berdampak terhadap kemunduran kualitas program. Dia memastikan, kualitas layanan dan tata kelola MBG tetap terjaga.
"BGN itu, ah, MBG itu jangan sebentar-sebentar yang bombastis anggarannya sedemikian rupa. Tapi ketika turun, 'Lah, kok turun?' Bukan. Tapi yang penting menjaga kualitas. Nah, yang pertama tentu menjaga tata kelola dan kualitas gizi yang diterima oleh anak didik kita. Maka dengan penurunan anggaran itu, kualitasnya akan tetap terjaga," pungkas Said.
Sebelumnya, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari mengungkapkan, pagu indikatif BGN untuk tahun anggaran 2027 mencapai sekitar Rp270,2 triliun. Anggaran tersebut ditujukan untuk melayani sekitar 81,5 juta penerima manfaat.
Namun, Agustina menegaskan bahwa besaran anggaran tersebut belum final karena masih akan dibahas bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas. "Nah, sementara memang sekali lagi ini belum final karena belum dibahas ya. Nanti tolong hati-hati nulisnya nih, nanti kalau itu terus langsung ngomongnya ini ya. Tapi, kami masih akan terus membahaslah," kata Agustina usai rapat dengan Komisi IX DPR, Senin (15/6).
Menurut dia, BGN masih mengevaluasi sasaran penerima manfaat dan kebutuhan anggaran program. Salah satu simulasi yang dilakukan bahkan menunjukkan jumlah penerima manfaat berpotensi berkurang sekitar 8 juta orang, seiring penajaman sasaran dan penataan tata kelola pelaksanaan program, termasuk dapur penyedia makanan, sebagai bagian dari upaya efisiensi.
Program MBG yang menjadi program unggulan Presiden Prabowo Subianto mengalami penyesuaian postur sejak dijalankan. Sepanjang tahun 2025, realisasi anggaran tercatat mencapai Rp52,9 triliun atau 74,6 persen dari total pagu APBN sebesar Rp71 triliun hingga pertengahan Desember.
Baca juga: Memalukan, Camat di Boyolali Kirim Video Bugil ke Seorang Gadis
Program ini menjangkau 50,7 juta penerima manfaat melalui 17.555 titik SPPG yang melibatkan lebih dari 741 ribu pekerja.
Memasuki 2026, anggaran sempat dipatok di angka Rp335 triliun. Namun, atas arahan Presiden Prabowo Subianto untuk efisiensi dan perbaikan tata kelola, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan pemangkasan bertahap menjadi Rp268 triliun. Penyesuaian berkelanjutan ini ditegaskan pemerintah sebagai langkah strategis agar dana negara dikelola lebih cermat dan tepat sasaran tanpa mengorbankan kualitas gizi penerima manfaat.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam dialog di kanal YouTube Denny Sumargo, mengungkapkan pemerintah telah melakukan evaluasi terhadap perencanaan awal program MBG. Menurutnya, efisiensi perlu dilakukan agar dana negara tidak terbuang sia-sia.
Ia tidak menampik bahwa pada masa awal perencanaan dan uji coba masih ditemukan banyak celah yang perlu diperbaiki. "MBG program yang bagus sebetulnya, banyak orang susah hidupnya, jadi dengan itu orang-orang susah terbantu. Hanya pelaksanaannya banyak bolongnya kemarin, sekarang sedang diperbaiki," ujar Purbaya dikutip dari tayangan podcast tersebut.
Sebagai bendahara negara, Purbaya membeberkan bahwa angka sekitar Rp270 triliun saat ini belum tentu menjadi angka final. Pemerintah masih terus menyisir komponen anggaran untuk melihat potensi penghematan yang lebih besar ke depannya.
"Dari tadinya alokasi sekitar 330 (triliun) turun ke 270, nanti mungkin turun lagi ke level yang lebih rendah lagi dari itu. Jadi akan dilakukan efisiensi yang besar-besaran. Ini perintah Bapak Presiden," tegas Menkeu.
Meski ada pemangkasan anggaran, Menkeu menjamin esensi utama dari program ini tidak akan dikorbankan. Menkeu Purbaya juga menegaskan bahwa ikut terus mengawasi penggunaan anggaran yang diberikan, dan jika tidak sesuai, maka dipastikan akan melaporkannya.
"Kita laporkan waktu itu, tapi itu kan urusan BGN. Sekarang sudah diperbaiki," tegasnya. (kpc/tribunnews/maw)
