TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Langkah Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendirikan gedung sekolah Muhammadiyah Sapen Universal School (MSUS) senilai Rp35 miliar menuai pujian dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti.

Pasalnya, pembangunan gedung sekolah berlokasi di Tamantirto, Kasihan, Kabupaten Bantul itu tidak ada sama sekali pengajuan bantuan ke pemerintah.

Abdul Mu’ti yang merupakan kader Muhammadiyah menyampaikan, fasilitas baru ini merupakan wujud kolaborasi nyata yang dilakukan secara lintas sektor oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) bersama dengan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Yogyakarta serta PDM Bantul untuk saling menopang amal usaha organisasi.

​“Kami berterima kasih kepada Muhammadiyah, tadi pak ketua PWM menyampaikan senilai Rp 35 miliar tanpa pengajuan revitalisasi serupiah pun. Kalau mengajukan saya menjawab tidak ada anggaran sebesar itu,” tutur Abdul Mu’ti di sela-sela peresmian gedung baru MSUS yang berlangsung pada hari Minggu, (5/6/2026).

​Mendikdasmen menilai bahwa kehadiran sekolah MSUS menjadi contoh konkret mengenai besarnya partisipasi aktif dari kelompok masyarakat sipil dalam penyelenggaraan sistem pendidikan di tingkat nasional. 

Keterlibatan publik ini dianggap sangat sejalan dengan arah visi pemerintah saat ini dalam menghadirkan akses pendidikan yang bermutu tinggi untuk seluruh elemen bangsa, sekaligus selaras dengan visi Asta Cita keempat dari Presiden Prabowo Subianto demi mencetak generasi Indonesia yang unggul, berkarakter, serta berkualitas. 

Dalam sistem pembelajarannya, MSUS menggunakan perpaduan antara kurikulum tingkat nasional dengan program-program internasional dengan tetap mempertahankan kearifan lokal.

​“Sekolah ini dikembangkan pendekatan kurikulum nasional dan berbagai tambahan program internasional dan tidak meninggalkan akar budaya masyarakat Yogyakarta. Ini bisa jadi model penyelenggaraan pendidikan dengan sistem di Indonesia memenuhi standar nasional tidak meninggalkan kekuatan dan budaya lokal,” jelas Abdul Mu'ti.

Baca juga: Rencana Pelibatan Taruna Akmil di Sekolah Rakyat, Begini Respon Dinsos DIY

Meski demikian, dia mengakui bahwa belum semua lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Muhammadiyah memiliki tingkat kualitas yang setara dengan capaian Muhammadiyah Sapen. 

Masalah kesenjangan mutu pendidikan ini dinilai bukan hanya sekadar pekerjaan rumah bagi tata kelola internal organisasi Muhammadiyah saja, melainkan sudah menjelma menjadi tantangan besar yang dihadapi oleh negara secara nasional. 

Demi mengatasi ketimpangan kualitas fisik dan fasilitas sekolah yang belum ideal ini, pihak kementerian mengambil langkah strategis dengan membentuk direktorat baru serta menugaskan staf khusus yang fokus pada peningkatan kualitas wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

​“Di kementerian kami bentuk direktorat baru kaitannya dengan peningkatan kualitas pendidikan dan ada staf khusus yang kami tugaskan untuk tangani pendidikan di daerah 3T, serta sekolah-sekolah secara fasilitas jauh dari ideal kami prioritaskan untuk revitalisasi,” kata Abdul Mu'ti.

​Di sisi lain, saat berbicara dalam kegiatan Sarasehan Pendidikan bertema Peran Muhammadiyah dalam Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua yang dihadapi jajaran kepala sekolah, rektor perguruan tinggi, kepala dinas pendidikan, serta pengurus Muhammadiyah dan Aisyiyah se-DIY, menteri juga menyoroti isu kesejahteraan pengajar. 

Abdul Mu’ti tidak menampik bahwa persoalan upah atau pendapatan guru tetap menjadi perkara paling krusial, sensitif, dan mudah menyulut perdebatan publik selama masa kepemimpinannya di kementerian, sehingga menuntut pola komunikasi publik yang sangat berhati-hati dari jajaran pejabat struktural. (hda)