Kota yang maju bukanlah kota yang dipenuhi gedung tinggi atau jalan lebar, melainkan kota yang mampu memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan beriringan dengan berkurangnya kemiskinan, mengecilnya kesenjangan, serta semakin luasnya kesempatan bagi set

Surabaya (ANTARA) - Tidak semua kota memerangi kemiskinan dengan cara yang sama. Sebagian memilih memperbesar anggaran bantuan sosial, sebagian lain fokus menarik investasi, sementara yang lain membangun infrastruktur dengan harapan pertumbuhan ekonomi akan menetes ke seluruh lapisan masyarakat.

Namun, tantangan terbesar justru muncul ketika berbagai program itu berjalan sendiri-sendiri tanpa saling terhubung.

Di tengah kompleksitas persoalan tersebut, Kota Surabaya, Jawa Timur, mencoba menawarkan pendekatan yang berbeda. Kota ini tidak lagi memandang pengentasan kemiskinan sebagai tugas satu dinas atau sekadar urusan sektor sosial. Sebaliknya, seluruh perangkat daerah diarahkan menuju satu sasaran bersama, yakni mengurangi jumlah warga miskin melalui kebijakan yang saling terintegrasi.

Gagasan itu dipaparkan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di hadapan Tim Penilai Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2026 dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Ruang Sidang Wali Kota Surabaya, Senin (6/7/2026).

Paparan tersebut tidak sekadar menampilkan deretan capaian pembangunan, melainkan memperlihatkan bagaimana sebuah kota berupaya mengubah cara berpikir birokrasi.

Perubahan cara pandang itu penting karena kemiskinan bukanlah persoalan tunggal. Rendahnya pendapatan, pengangguran, pendidikan yang terbatas, buruknya kualitas kesehatan, hingga ketimpangan ekonomi saling berkaitan dan membentuk lingkaran yang sulit diputus apabila setiap persoalan ditangani secara terpisah.

Dalam konteks itulah strategi pembangunan terintegrasi menjadi menarik untuk dicermati.

Bersama bergerak

Pendekatan Surabaya dimulai dari perubahan sederhana, tetapi memiliki dampak besar, yakni memastikan setiap rupiah anggaran pemerintah memiliki kontribusi terhadap pengurangan kemiskinan.

Selama bertahun-tahun, pembangunan infrastruktur di banyak daerah sering diukur dari panjang jalan yang dibangun, jumlah saluran drainase yang selesai, atau banyaknya proyek fisik yang terlaksana. Indikator tersebut memang penting, tetapi belum tentu berhubungan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Surabaya mencoba menghubungkan dua tujuan itu. Proyek pembangunan jalan, paving, maupun infrastruktur lingkungan tidak hanya menghasilkan fasilitas publik, tetapi juga menjadi instrumen penciptaan lapangan kerja melalui program padat karya.

Kebijakan tersebut bahkan diperluas hingga rantai pasok material. Pemerintah kota mendorong pembelian paving dari pabrik padat karya yang dikelola masyarakat berpenghasilan rendah sehingga manfaat ekonomi tidak berhenti pada pekerja proyek, melainkan juga mengalir kepada pelaku usaha kecil.

Model seperti ini sejalan dengan konsep pembangunan inklusif yang kini banyak diterapkan berbagai negara. Infrastruktur tidak hanya menjadi aset fisik, tetapi juga menjadi alat distribusi pendapatan.

Pendekatan tersebut tampak selaras dengan arah pembangunan nasional yang menempatkan pengurangan kemiskinan sebagai salah satu prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Pertumbuhan ekonomi memang penting, tetapi pertumbuhan yang mampu menciptakan kesempatan kerja jauh lebih menentukan kualitas pembangunan.

Hasilnya mulai terlihat. Tingkat pengangguran terbuka Surabaya yang sempat mencapai 9,68 persen setelah pandemi COVID-19 turun menjadi sekitar 4,8 persen. Meski penurunan tersebut tentu dipengaruhi berbagai faktor ekonomi, penciptaan lapangan kerja melalui program lokal menjadi salah satu penopang penting.

Strategi itu kemudian diperkuat dengan pengembangan ekonomi berbasis jejaring antardaerah. Pemerintah Kota Surabaya memanfaatkan data kebutuhan pangan hotel dan pelaku usaha, kemudian menghubungkannya secara langsung dengan sentra produksi di daerah lain seperti Blitar dan Lamongan.

Skema tersebut memotong rantai distribusi yang panjang sehingga produsen memperoleh harga lebih baik, sementara konsumen mendapatkan pasokan yang lebih stabil.

Di sisi lain, generasi muda melalui Karang Taruna diberi ruang mengelola distribusi komoditas sehingga muncul peluang usaha baru sekaligus mengurangi dorongan urbanisasi akibat terbatasnya lapangan pekerjaan.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak harus menjadi pelaku usaha, melainkan menjadi penghubung yang mempertemukan kebutuhan pasar dengan kapasitas produksi masyarakat.

Konsep serupa sebenarnya banyak diterapkan di berbagai kota maju. Pemerintah berperan sebagai orkestrator pembangunan, bukan sekadar regulator.

Aspek lain yang menarik adalah keterlibatan masyarakat melalui gerakan orang tua asuh. Dunia usaha, komunitas, dan warga mampu diajak bersama-sama membiayai pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Kolaborasi seperti ini memperlihatkan bahwa pengentasan kemiskinan tidak hanya bertumpu pada besarnya anggaran pemerintah. Modal sosial berupa gotong royong tetap memiliki daya ungkit yang besar apabila mampu dikelola secara sistematis.

Di tengah keterbatasan fiskal banyak pemerintah daerah, penguatan partisipasi masyarakat menjadi salah satu strategi yang semakin relevan.

Namun demikian, pendekatan kolaboratif juga memiliki tantangan. Keberhasilannya sangat bergantung pada kepemimpinan yang mampu membangun kepercayaan publik. Ketika kepercayaan menurun, partisipasi masyarakat pun berpotensi ikut melemah.

Karena itu, transparansi pengelolaan program menjadi syarat utama agar kolaborasi tersebut dapat berlangsung dalam jangka panjang.

Menjaga arah

Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa strategi pengentasan kemiskinan yang berhasil hampir selalu memiliki satu kesamaan, yakni data yang akurat.

Indonesia sendiri selama bertahun-tahun menghadapi tantangan sinkronisasi data penerima bantuan sosial. Perbedaan basis data sering menimbulkan salah sasaran maupun tumpang tindih program.

Surabaya mencoba menjawab persoalan itu melalui sistem Satu Data Surabaya yang memuat informasi berbasis nama dan alamat. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah mengetahui kondisi setiap keluarga secara lebih rinci sehingga intervensi menjadi lebih tepat sasaran.

Model tersebut sejalan dengan arah transformasi digital pemerintahan yang terus didorong pemerintah pusat. Data bukan lagi sekadar alat administrasi, melainkan fondasi pengambilan keputusan.

Keberadaan data yang terintegrasi juga memungkinkan setiap perangkat daerah bekerja menggunakan peta persoalan yang sama. Ketika satu keluarga diketahui mengalami kemiskinan, intervensinya tidak hanya berupa bantuan sosial, tetapi juga pendidikan, kesehatan, pekerjaan, hingga perbaikan lingkungan tempat tinggal. Di sinilah makna pembangunan terintegrasi benar-benar terlihat.

Meski demikian, keberhasilan Surabaya tidak dapat disalin begitu saja oleh daerah lain. Setiap daerah memiliki karakteristik ekonomi, kapasitas fiskal, dan struktur sosial yang berbeda. Daerah berbasis pertanian tentu menghadapi tantangan yang tidak sama dengan kota metropolitan. Hal ang dapat direplikasi bukanlah bentuk programnya, melainkan cara berpikirnya.

Kemiskinan harus dipandang sebagai persoalan lintas sektor yang membutuhkan kerja bersama seluruh organisasi perangkat daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas, hingga masyarakat.

Pembangunan juga perlu diukur bukan hanya dari besarnya anggaran yang terserap atau banyaknya proyek yang selesai, melainkan dari perubahan nyata dalam kehidupan warga.

Indonesia menargetkan penurunan angka kemiskinan secara berkelanjutan sebagai bagian dari perjalanan menuju Indonesia Emas 2045. Target tersebut tidak mungkin dicapai hanya melalui kebijakan nasional. Pemerintah daerah memegang peran yang sama pentingnya karena merekalah yang paling memahami kebutuhan masyarakat di lapangan.

Surabaya memperlihatkan bahwa pembangunan akan memiliki makna lebih besar ketika setiap kebijakan memiliki tujuan yang sama, yaitu menghadirkan kesejahteraan bagi warga.

Kota yang maju bukanlah kota yang dipenuhi gedung tinggi atau jalan lebar, melainkan kota yang mampu memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan beriringan dengan berkurangnya kemiskinan, mengecilnya kesenjangan, serta semakin luasnya kesempatan bagi setiap warga untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

Ketika pembangunan mampu menyentuh manusia sebagai tujuan utamanya, di situlah sebuah kota benar-benar sedang merajut masa depan.