TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI – Hingga Rabu (8/7/2026), pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE2026) di Papua Barat telah memasuki hari ke-24 dengan capaian pendataan baru sekitar 30 persen dari target rumah tangga dan unit usaha.
Kepala BPS Papua Barat, Merry, mengatakan sensus yang dilakukan secara door to door sejak 15 Juni akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026.
Ia mengimbau masyarakat untuk menerima kedatangan petugas dan memberikan data yang benar agar hasil pendataan dapat menjadi dasar pemerintah menyusun program pembangunan yang tepat sasaran.
“Masih ada sekitar 70 persen rumah tangga dan usaha yang belum terdata. Karena itu kami mengajak masyarakat agar berpartisipasi aktif dan jujur dalam memberikan informasi,” ujarnya.
Merry menegaskan seluruh informasi yang diberikan masyarakat dijamin kerahasiaannya sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
Baca juga: Mendagri dan BPS Serukan Kolaborasi Pemda se-Papua dalam Sensus Ekonomi 2026
Data yang dikumpulkan hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan tidak terkait dengan pajak.
“Semua informasi dijamin kerahasiaannya. Tujuannya semata-mata untuk melihat kondisi perekonomian, mulai dari UMKM, usaha besar, hingga kondisi sosial ekonomi keluarga,” jelasnya.
Ia menjelaskan, bahwa hasil SE2026 akan menjadi salah satu dasar pemerintah pusat maupun daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan dan program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Data tersebut akan memetakan perkembangan UMKM, kondisi dunia usaha, hingga menentukan program bantuan yang lebih tepat sasaran.
“Kalau masyarakat tidak memberikan data, pemerintah tidak bisa melihat secara utuh kondisi sosial ekonomi. Padahal data ini sangat penting untuk menyusun program bagi UMKM maupun keluarga yang membutuhkan bantuan,” kata Merry.
Menurut Merry, masih ada warga maupun pelaku usaha yang menolak didata karena khawatir informasi mereka digunakan untuk kepentingan perpajakan. Ia memastikan anggapan tersebut tidak benar.
Baca juga: Bupati Yohanis Manibuy dan Wabup Joko Jadi Teladan Sensus Ekonomi 2026 Teluk Bintuni
“Seluruh petugas menggunakan aplikasi resmi BPS berbasis Android. Data langsung terenkripsi ke sistem pusat dan dilindungi undang-undang. Bahkan saya sendiri tidak bisa melihat data pribadi yang masuk,” tegasnya.
Untuk mendukung kelancaran sensus, BPS Papua Barat telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, mulai dari kepala distrik, lurah, hingga kepala kampung agar mengajak masyarakat berpartisipasi.
Sebanyak 588 petugas diterjunkan di seluruh wilayah Papua Barat untuk melakukan pendataan secara door to door.
Setelah pendataan reguler selesai pada akhir Agustus, BPS juga akan membentuk task force untuk melakukan pendataan di wilayah khusus, seperti barak militer, lembaga pemasyarakatan, serta lokasi lain yang belum terjangkau.
Merry kembali mengajak masyarakat untuk tidak ragu menerima kedatangan petugas sensus.
“Terima kedatangan petugas, isikan data dengan benar dan jujur. Rahasia data dijamin oleh undang-undang. Partisipasi masyarakat sangat menentukan kualitas data yang nantinya menjadi dasar pembangunan di Papua Barat,” pungkasnya.
