Profil Didik Haryadi Soroti Anggaran Pendidikan dan Defisit APBN Pemerintahan Prabowo Subianto
Tribun-video July 08, 2026 06:42 PM
Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baruTRIBUN-VIDEO.COM - Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Didik Haryadi, menjadi sorotan setelah mengkritik realisasi anggaran pendidikan dalam APBN 2025. Dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (7/7/2026), ia menyebut pemerintah belum memenuhi ketentuan mandatory spending anggaran pendidikan sebesar 20 persen sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.Dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-24 Masa Persidangan V, Didik Haryadi menyampaikan kritik tersebut di hadapan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.Didik, yang juga anggota Komisi XI DPR RI, mengatakan pemerintah baru merealisasikan kewajiban anggaran pendidikan sebesar 90,68 persen dari ketentuan yang diamanatkan."Pemerintah tidak menjalankan pelaksanaan mandatory spending untuk anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN. Pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut hanya mencapai 90,68 persen," kata Didik.Ia juga mengklaim terdapat anggaran pendidikan senilai Rp67 triliun yang seharusnya menjadi hak masyarakat, tetapi tidak direalisasikan pemerintah sepanjang 2025."Terdapat Rp67 triliun anggaran pendidikan yang menjadi hak rakyat tidak direalisasikan pemerintah," ujarnya.Selain itu, Didik menyoroti defisit anggaran dan rasio defisit terhadap produk domestik bruto (PDB) yang disebutnya melampaui target dalam Undang-Undang APBN 2025."Defisit anggaran mencapai 108 persen dari yang ditetapkan dalam Undang-Undang APBN 2025, sedangkan besaran defisit 2,81 persen PDB juga lebih besar dibandingkan yang ditetapkan dalam Undang-Undang APBN 2025, yaitu 2,53 persen PDB," jelasnya.Menurut Didik, kondisi tersebut menunjukkan pemerintah belum efektif mengendalikan belanja negara sesuai kemampuan pendapatan sehingga defisit bertambah Rp54 triliun."Suatu beban keuangan negara yang pada akhirnya harus ditanggung oleh rakyat," tegasnya.Profil Didik HaryadiDidik Haryadi merupakan pengusaha sekaligus politikus PDI Perjuangan yang lahir di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, pada 12 November 1976.Ia memiliki tiga gelar akademik, yakni Sarjana Hukum (S.H.), Sarjana Teknik (S.T.), dan Magister Hukum (M.H.).Mengutip laman MPR RI, Didik menempuh pendidikan di Politeknik Industri Bandung, jurusan Mechanical Engineering, lulus pada 1997. Ia kemudian menyelesaikan studi Ilmu Hukum di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan pada 2021, meraih gelar Sarjana Teknik dari Universitas Pelita Bangsa pada 2023, dan Magister Ilmu Hukum dari Universitas Krisnadwipayana pada 2024.Di dunia usaha, Didik memiliki sejumlah perusahaan, di antaranya PT Venturindo Engineering, PT Venturindo Jaya Wibawa, The Platinum Residence, dan PT Venturindo Sarana Abadi. Ia juga menjabat sebagai komisaris PT Kyodo Utama Indonesia.Selain aktif sebagai pengusaha, Didik juga terlibat di Himpunan Pengusaha Muda Nahdliyin (HPMN) dan PDI Perjuangan Cabang Boyolali.Pria yang akrab disapa Didik Melon itu sempat menjadi perhatian publik setelah menunaikan nazarnya berjalan kaki dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, menuju Boyolali pada awal 2025.Didik mengaku telah bernazar akan berjalan kaki dari Jakarta ke kampung halamannya apabila terpilih sebagai anggota DPR RI pada Pemilu 2024."Ini adalah janji pribadi saya kepada Allah SWT. Setiap orang pernah berjanji di hadapan Tuhan, dan saya ingin menepati janji itu selama saya masih diberi kesempatan hidup," ujar Didik dalam keterangan tertulisnya, Rabu (1/1/2025).Menurut Didik, aksi tersebut merupakan bentuk komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.Diketahui, Didik terpilih sebagai anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah V yang meliputi Kabupaten Boyolali, Klaten, Sukoharjo, dan Kota Surakarta."Saya ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa saya siap berkorban dan bekerja keras untuk memperjuangkan aspirasi mereka, meski prosesnya tidak mudah dan penuh tantangan," kata Didik.Saat itu, ia memperkirakan perjalanan dari Senayan menuju Boyolali memakan waktu 11 hari dengan 11 titik pemberhentian. Perjalanan tersebut dijadwalkan berakhir di Kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Boyolali.(Tribun-Video.com)Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Profil Didik Haryadi, Legislator PDIP Bongkar Dosa Anggaran Prabowo, Dana Pendidikan Tak Terealisasi, https://www.tribunnews.com/nasional/7851546/profil-didik-haryadi-legislator-pdip-bongkar-dosa-anggaran-prabowo-dana-pendidikan-tak-terealisasi.Penulis: Rizkianingtyas TiarasariEditor: Garudea PrabawatiEditor Video: VP Magang Embun FauqotussilfiaUploader : Wening Cahya Mahardika#DidikHaryadi #PDIP #PDIPerjuangan #DPRRI #KomisiXI #APBN2025 #AnggaranPendidikan #MandatorySpending #DefisitAPBN #PrabowoSubianto #Menkeu #PurbayaYudhiSadewa #Boyolali #ProfilTokoh #PolitikIndonesia #Parlemen
Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baruTRIBUN-VIDEO.COM - Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Didik Haryadi, menjadi sorotan setelah mengkritik realisasi anggaran pendidikan dalam APBN 2025. Dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (7/7/2026), ia menyebut pemerintah belum memenuhi ketentuan mandatory spending anggaran pendidikan sebesar 20 persen sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.Dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-24 Masa Persidangan V, Didik Haryadi menyampaikan kritik tersebut di hadapan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.Didik, yang juga anggota Komisi XI DPR RI, mengatakan pemerintah baru merealisasikan kewajiban anggaran pendidikan sebesar 90,68 persen dari ketentuan yang diamanatkan."Pemerintah tidak menjalankan pelaksanaan mandatory spending untuk anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN. Pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut hanya mencapai 90,68 persen," kata Didik.Ia juga mengklaim terdapat anggaran pendidikan senilai Rp67 triliun yang seharusnya menjadi hak masyarakat, tetapi tidak direalisasikan pemerintah sepanjang 2025."Terdapat Rp67 triliun anggaran pendidikan yang menjadi hak rakyat tidak direalisasikan pemerintah," ujarnya.Selain itu, Didik menyoroti defisit anggaran dan rasio defisit terhadap produk domestik bruto (PDB) yang disebutnya melampaui target dalam Undang-Undang APBN 2025."Defisit anggaran mencapai 108 persen dari yang ditetapkan dalam Undang-Undang APBN 2025, sedangkan besaran defisit 2,81 persen PDB juga lebih besar dibandingkan yang ditetapkan dalam Undang-Undang APBN 2025, yaitu 2,53 persen PDB," jelasnya.Menurut Didik, kondisi tersebut menunjukkan pemerintah belum efektif mengendalikan belanja negara sesuai kemampuan pendapatan sehingga defisit bertambah Rp54 triliun."Suatu beban keuangan negara yang pada akhirnya harus ditanggung oleh rakyat," tegasnya.Profil Didik HaryadiDidik Haryadi merupakan pengusaha sekaligus politikus PDI Perjuangan yang lahir di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, pada 12 November 1976.Ia memiliki tiga gelar akademik, yakni Sarjana Hukum (S.H.), Sarjana Teknik (S.T.), dan Magister Hukum (M.H.).Mengutip laman MPR RI, Didik menempuh pendidikan di Politeknik Industri Bandung, jurusan Mechanical Engineering, lulus pada 1997. Ia kemudian menyelesaikan studi Ilmu Hukum di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan pada 2021, meraih gelar Sarjana Teknik dari Universitas Pelita Bangsa pada 2023, dan Magister Ilmu Hukum dari Universitas Krisnadwipayana pada 2024.Di dunia usaha, Didik memiliki sejumlah perusahaan, di antaranya PT Venturindo Engineering, PT Venturindo Jaya Wibawa, The Platinum Residence, dan PT Venturindo Sarana Abadi. Ia juga menjabat sebagai komisaris PT Kyodo Utama Indonesia.Selain aktif sebagai pengusaha, Didik juga terlibat di Himpunan Pengusaha Muda Nahdliyin (HPMN) dan PDI Perjuangan Cabang Boyolali.Pria yang akrab disapa Didik Melon itu sempat menjadi perhatian publik setelah menunaikan nazarnya berjalan kaki dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, menuju Boyolali pada awal 2025.Didik mengaku telah bernazar akan berjalan kaki dari Jakarta ke kampung halamannya apabila terpilih sebagai anggota DPR RI pada Pemilu 2024."Ini adalah janji pribadi saya kepada Allah SWT. Setiap orang pernah berjanji di hadapan Tuhan, dan saya ingin menepati janji itu selama saya masih diberi kesempatan hidup," ujar Didik dalam keterangan tertulisnya, Rabu (1/1/2025).Menurut Didik, aksi tersebut merupakan bentuk komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.Diketahui, Didik terpilih sebagai anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah V yang meliputi Kabupaten Boyolali, Klaten, Sukoharjo, dan Kota Surakarta."Saya ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa saya siap berkorban dan bekerja keras untuk memperjuangkan aspirasi mereka, meski prosesnya tidak mudah dan penuh tantangan," kata Didik.Saat itu, ia memperkirakan perjalanan dari Senayan menuju Boyolali memakan waktu 11 hari dengan 11 titik pemberhentian. Perjalanan tersebut dijadwalkan berakhir di Kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Boyolali.(Tribun-Video.com)Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Profil Didik Haryadi, Legislator PDIP Bongkar Dosa Anggaran Prabowo, Dana Pendidikan Tak Terealisasi, https://www.tribunnews.com/nasional/7851546/profil-didik-haryadi-legislator-pdip-bongkar-dosa-anggaran-prabowo-dana-pendidikan-tak-terealisasi.Penulis: Rizkianingtyas TiarasariEditor: Garudea PrabawatiEditor Video: VP Magang Embun FauqotussilfiaUploader : Wening Cahya Mahardika#DidikHaryadi #PDIP #PDIPerjuangan #DPRRI #KomisiXI #APBN2025 #AnggaranPendidikan #MandatorySpending #DefisitAPBN #PrabowoSubianto #Menkeu #PurbayaYudhiSadewa #Boyolali #ProfilTokoh #PolitikIndonesia #Parlemen
