TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Ketua Asosiasi Pangan Gizi Indonesia (APGI) 3T, Herwil Junaidi Harefa, mendesak pemerintah segera memastikan keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang hingga kini belum beroperasi.

Herwil menyampaikan hal itu saat mengikuti aksi damai bersama Presidium Relawan Mitra dan Simpatisan MBG di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (8/7/2026). 

Menurutnya, aksi tersebut bertujuan meminta pemerintah pusat dan Badan Gizi Nasional (BGN) menjalankan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115.

"Kami meminta pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden dan pimpinan BGN, dapat mengakomodasi tuntutan kami. Perpres 115 itu harus ditegakkan dan dijalankan. Jangan sampai kami yang sudah mengikuti seluruh proses justru menjadi korban dari persoalan yang terjadi sebelumnya," kata Herwil.

Ia menjelaskan, pembangunan SPPG 3T dilakukan menggunakan dana pribadi para mitra dan investor, tanpa menggunakan anggaran negara. 

Karena itu, menurutnya, para mitra berharap program yang telah dipersiapkan sejak lama dapat segera dijalankan.

"SPPG ini menggunakan dana pribadi, dana teman-teman semua, dana investor. Tidak sepeser pun menggunakan dana negara," ujarnya.

Namun hingga kini, menurutnya, operasional dapur MBG di wilayah 3T belum juga dimulai sehingga menimbulkan beban finansial bagi para pengelola.

"Harusnya kami sudah berjalan. Tapi sudah delapan bulan kami tidak berjalan. Kami ditagih perbankan, ditagih rentenir, ditagih berbagai pihak yang belum kami bayar," ucapnya.

Ia menuturkan, meski belum beroperasi, para pengelola tetap harus menanggung biaya operasional, mulai dari listrik, internet hingga penjagaan dapur yang sudah dibangun.

"Bahkan dapur SPPG kami terbengkalai. Kami tetap bayar listrik, internet, sampai penjagaan. Untuk daerah terpencil kami juga menyewa Starlink karena memang tidak ada jaringan komunikasi," katanya.

Menurut Herwil, keberadaan dapur MBG di wilayah 3T tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tetapi juga membawa dampak positif bagi pembangunan daerah melalui penyediaan akses listrik dan telekomunikasi.

"Program ini memiliki efek berantai yang besar. Daerah terpencil bisa mendapatkan akses listrik dan komunikasi. Karena itu kami yakin program ini sangat baik untuk masyarakat di wilayah tertinggal," tuturnya.

Herwil mengklaim terdapat sekitar 6.000 dapur MBG yang telah dipersiapkan di berbagai daerah.

Ia juga menyebut nilai investasi pembangunan satu dapur MBG diperkirakan mencapai Rp1,5 miliar hingga Rp2 miliar. 

Menurutnya, besarnya investasi tersebut membuat para mitra mengalami kerugian yang tidak sedikit akibat tertundanya operasional.

"Satu dapur itu nilainya sekitar Rp1,5 miliar sampai Rp2 miliar. Bayangkan kalau jumlahnya ribuan. Kalau memang negara kesulitan melanjutkan, kembalikan saja dana kami. Jangan sampai rakyat yang sudah berinvestasi justru dimiskinkan," ujar Herwil.

Herwil menambahkan, apabila tidak ada penyelesaian, para mitra membuka kemungkinan menempuh jalur hukum. 

Meski demikian, ia mengaku masih berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui dialog bersama pemerintah dan BGN.

"Melalui asosiasi tentu kami akan mempertimbangkan langkah hukum. Tetapi kami masih percaya niat baik pemerintah untuk membangun daerah tertinggal. Yang kami harapkan sekarang adalah ruang diskusi dibuka," katanya.

Ia mengaku hingga kini belum memperoleh kepastian maupun forum dialog dengan BGN terkait kelanjutan operasional SPPG di wilayah 3T. 

Karena itu, APGI 3T meminta pimpinan BGN membuka komunikasi dengan para mitra agar persoalan tersebut dapat diselesaikan bersama.

"Kami berharap pimpinan BGN terbuka kepada kami. Kami bukan musuh, kami adalah mitra. Ayo buka ruang diskusi karena kami siap membantu menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis," pungkasnya.