BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ( Babel ) mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan seiring dimulainya musim kemarau di wilayah Bangka Belitung.

Selain cuaca yang mulai terasa lebih panas dalam beberapa hari terakhir, data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan adanya peningkatan jumlah titik panas (hotspot) di sejumlah daerah. Kabupaten Bangka Selatan tercatat sebagai wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi, yakni sekitar 90 titik.

Kepala BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Budi Utama, mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan cuaca melalui koordinasi intensif bersama BMKG guna mengantisipasi berbagai potensi bencana selama musim kemarau.

Menurutnya, informasi mengenai kondisi cuaca dan potensi bencana diperbarui secara berkala sehingga dapat menjadi dasar dalam menentukan langkah antisipasi.

"Selama ini BPBD Provinsi Bangka Belitung selalu berkoordinasi secara intensif dengan BMKG terkait perkembangan cuaca maupun prediksi musim. Kami bahkan memiliki grup koordinasi khusus sehingga informasi dapat dipantau secara berkala," ujar Budi Utamam S.STP, M.Si. dalam wawancara eksklusif bersama Bangka Pos, Rabu (8/7/2026).

Ia menjelaskan, tingginya jumlah hotspot di Bangka Selatan menjadi perhatian BPBD karena berkaitan dengan meningkatnya potensi kekeringan selama musim kemarau.

Meski demikian, Budi menegaskan bahwa banyaknya hotspot tidak serta-merta menunjukkan telah terjadi kebakaran hutan dan lahan.

"Perlu dipahami bahwa banyaknya hotspot tidak selalu berarti telah terjadi bencana. Namun kondisi ini menjadi sinyal bagi kita untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama terhadap ketersediaan air bersih, sektor pertanian, perkebunan, serta dampak lain yang mungkin muncul akibat musim kemarau," katanya.

Menurut Budi, berdasarkan prediksi BMKG, musim kemarau di Bangka Belitung diperkirakan berlangsung cukup panjang, bahkan berpotensi hingga Oktober 2026.

Karena itu, BPBD bersama pemerintah daerah mulai menyiapkan berbagai langkah mitigasi guna mengurangi risiko yang dapat ditimbulkan.

"Berdasarkan prediksi BMKG, musim kemarau tahun ini diperkirakan berlangsung cukup panjang, bahkan hingga sekitar Oktober. Karena itu, kita harus mengantisipasinya bersama-sama," ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, BPBD akan menggelar rapat koordinasi bersama berbagai organisasi perangkat daerah (OPD), terutama instansi yang berkaitan langsung dengan sektor pertanian, perkebunan, dan pengelolaan sumber daya air.

Langkah tersebut dinilai penting mengingat musim kemarau tidak hanya meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, tetapi juga dapat berdampak terhadap produktivitas pertanian hingga ketersediaan air bersih bagi masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Budi juga mengungkapkan bahwa sepanjang Januari hingga awal Agustus 2026 telah terjadi sekitar 93 kejadian kebakaran hutan dan lahan di Bangka Belitung.

Namun, mayoritas kasus tersebut terjadi di Pulau Belitung, terutama di Kabupaten Belitung dan Belitung Timur.

"Sampai tadi malam tercatat sekitar 93 kejadian karhutla sejak Januari. Mayoritas terjadi di Kabupaten Belitung dan Belitung Timur," ungkapnya.

Sementara itu, Bangka Selatan justru belum mencatat banyak kejadian kebakaran meskipun jumlah hotspot di wilayah tersebut paling tinggi.

Menurut Budi, kondisi tersebut menunjukkan bahwa hotspot merupakan indikator yang harus diwaspadai, tetapi bukan satu-satunya penentu telah terjadi bencana.

Ia menegaskan, BPBD akan terus memonitor perkembangan hotspot bersama BMKG agar langkah penanganan dapat dilakukan sedini mungkin apabila kondisi mulai mengarah pada potensi kebakaran maupun kekeringan.

"Kami terus berkoordinasi dengan BMKG dan seluruh BPBD kabupaten/kota agar setiap perkembangan bisa segera direspons. Prinsipnya, mitigasi harus dilakukan sebelum bencana benar-benar terjadi," tegasnya.

Budi juga mengajak masyarakat ikut berperan dalam upaya pencegahan selama musim kemarau, termasuk menjaga lingkungan dan tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran lahan.

Menurutnya, kesiapsiagaan pemerintah tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan masyarakat.

"Kita harus sama-sama meningkatkan kewaspadaan. Pencegahan jauh lebih baik daripada penanganan setelah bencana terjadi," ucapnya. (Bangkapos.com/Vigestha Repit)