TRIBUNMATARAMAN.COM, TULUNGAGUNG - Pemkab Tulungagung akhirnya  menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2025.

LHP dari BPK ini sempat tertunda, karena daerah lain sudah lama menerima.

Molornya LHP ini diduga karena kasus Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK) kepada Bupati Gatut Sunu Wibowo.

Hasilnya, Kabupaten Tulungagung mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian dari BPK.

Baca juga: Wabup Nganjuk Ajak Tokoh Masyarakat Perkuat Persatuan

“Kita baru kena OTT (KPK), tidak mungkin dapat WTP (wajar tanpa pengecualian),” ujar Plt Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin saat dikonfirmasi, Rabu (8/7/2026) sore.

Menurutnya, tidak ada temuan atau klaim dari BPK, hanya ada rekomendasi.

Rekomendasi itu berupa perbaikan administrasi keuangan di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Salah satu yang dicontohkan, uang sudah dikeluarkan namun administrasinya belum selesai saat diperiksa.

“Ada banyak OPD (yang harus diperbaiki). Kami akan melaksanakan rekomendasi dari BPK,” ungkap Baharudin.

Lanjutnya, hasil LHP ini adalah opini dari BPK,  tidak akan berpengaruh pada Dana Alokasi Umum (DAU).

Baharudin pun berjanji akan memperbaiki administrasi agar mendapatkan opini WTP dari BPK.

Dalam laporan yang dibacakan Baharudin, ada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (Silpa) sekitar Rp 477,64 miliar.

Baca juga: Tim Jibom Belum Berhasil Angkat Benda Diduga Bom yang Ditemukan Warga di Sungai Lahar Blitar

Tingginya angka Silpa ini disebut karena banyak kegiatan tahun 2025 yang belum dilaksanakan.

“Terbanyak dari kegiatan fisik. Kami akan laksanakan di tahun 2026 ini,” sambung  Baharudin.

Diakuinya, setiap tahun pasti ada Silpa dan tidak mungkin anggarannya selalu pas.

Proyek fisik memang banyak yang belum terlaksana, salah satunya karena harus berhati-hati dalam pelaksanaannya.

“Memang harus hati-hati agar tidak ceroboh seperti sebelumnya,” pungkasnya. 

(David Yohanes/TribunMataraman.com)