Surabaya (ANTARA) - Hujan yang turun beberapa jam seharusnya tidak lagi mampu melumpuhkan sebuah kota besar. Namun, perubahan iklim membuat pola cuaca semakin sulit diprediksi.

Di tengah musim yang semestinya memasuki kemarau, Kota Surabaya, Jawa Timur, justru diguyur hujan berintensitas tinggi selama beberapa hari pada akhir Juni 2026.

Air menggenangi sejumlah ruas jalan, aktivitas warga terganggu, lalu lintas tersendat, dan berbagai pertanyaan kembali muncul. Mengapa genangan masih terjadi di kota yang selama bertahun-tahun dikenal serius membangun sistem pengendalian banjir?

Pertanyaan itu tidak dapat dijawab secara sederhana. Genangan di Surabaya bukan lagi semata persoalan kurangnya saluran drainase, melainkan persoalan tata kelola air perkotaan yang semakin kompleks. Kota berkembang, kawasan terbangun semakin luas, permukaan resapan berkurang, sementara curah hujan menjadi semakin ekstrem akibat perubahan iklim.

Di sisi lain, Pemerintah Kota Surabaya juga menunjukkan bahwa pekerjaan pengendalian genangan terus bergerak. Sejak pemetaan dilakukan pada 2020, sebanyak 1.015 titik genangan berhasil diidentifikasi.

Hingga 2025, sekitar 440 titik telah ditangani, sedangkan sekitar 120 titik lagi menjadi target penyelesaian sepanjang 2026 melalui pembangunan drainase, konektivitas saluran, normalisasi, rumah pompa, hingga pembangunan kolam tampung.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa penanganan genangan bukan pekerjaan yang berhenti dalam satu periode anggaran. Ia merupakan investasi jangka panjang yang membutuhkan perencanaan bertahap, sekaligus kemampuan beradaptasi terhadap perubahan kondisi kota.

Hal yang menarik, tantangan terbesar justru berada di luar saluran-saluran kecil di lingkungan permukiman. Masalah utama berada pada hubungan antara saluran tersier, saluran primer, sungai, hingga muara. Selama mata rantai itu belum bekerja sebagai satu sistem, genangan akan tetap muncul, meskipun drainase lingkungan sudah diperbaiki.

Simpul hulu

Selama ini masyarakat sering melihat genangan hanya dari titik tempat air mengumpul. Padahal persoalan sesungguhnya sering berada jauh di hilir.

Sedimentasi yang terjadi di Sungai Surabaya, Kalimas, maupun Kali Jagir mengurangi kapasitas aliran air. Pendangkalan tersebut membuat air lebih lambat mengalir menuju laut.

Kondisi semakin berat ketika pasang laut terjadi bersamaan dengan hujan lebat sehingga muncul fenomena aliran balik atau backwater. Dalam situasi seperti itu, rumah pompa bekerja lebih keras karena air yang sudah dipompa tidak sepenuhnya dapat mengalir ke laut.

Inilah sebabnya pembangunan drainase kota tidak cukup apabila normalisasi sungai tidak berjalan bersamaan. Air selalu mengikuti hukum gravitasi. Jika saluran di hilir tersumbat, maka pembangunan saluran baru di kawasan permukiman hanya memindahkan masalah dari satu lokasi ke lokasi lain.

Karena itu, pendekatan kolaboratif menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar. Sebagian besar saluran primer berada di bawah kewenangan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

Normalisasi sungai, pembangunan pintu air, pengendalian sedimen, hingga pengelolaan daerah aliran sungai memerlukan koordinasi lintas lembaga agar seluruh sistem bekerja sebagai satu kesatuan.

Kolaborasi tersebut mulai terlihat ketika hujan ekstrem melanda Surabaya pada Juni 2026. Pemerintah kota bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas mengerahkan pompa bergerak dan personel di sejumlah kawasan terdampak untuk mempercepat penyurutan genangan. Langkah cepat semacam ini memperlihatkan bahwa persoalan banjir perkotaan tidak mengenal batas administrasi pemerintahan.

Namun, pembangunan fisik saja tetap tidak cukup. Pertumbuhan kota membuat lahan terbuka semakin terbatas. Permukaan beton dan aspal mendominasi kawasan perkotaan, sehingga kemampuan tanah menyerap air terus menurun. Akibatnya, hampir seluruh air hujan berubah menjadi limpasan yang harus segera dialirkan menuju saluran.

Dalam kondisi demikian, konsep drainase modern tidak lagi hanya berbicara tentang membuang air secepat mungkin, tetapi juga menyimpan air sementara. Pembangunan bozem, kolam retensi, embung kota, ruang terbuka hijau, hingga taman resapan menjadi bagian penting dari strategi adaptasi terhadap perubahan iklim.

Rencana pembangunan mini bozem di kawasan Exit Tol Margomulyo-Tandes menunjukkan arah kebijakan tersebut. Air tidak langsung dibuang seluruhnya, tetapi ditampung sementara untuk mengurangi beban saluran utama ketika debit hujan sedang tinggi. Pendekatan seperti ini telah lama diterapkan di berbagai kota besar dunia yang menghadapi tantangan serupa.

Ikhtiar bersama

Sebesar apa pun anggaran yang dialokasikan pemerintah, sistem drainase tetap memiliki batas kemampuan apabila perilaku masyarakat tidak berubah.

Saluran yang dipenuhi sampah kehilangan kapasitasnya. Sedimentasi meningkat lebih cepat. Rumah pompa bekerja lebih berat. Biaya pemeliharaan pun terus membengkak.

Karena itu, penanganan genangan sesungguhnya bukan hanya proyek konstruksi, melainkan juga proyek perubahan budaya.

Kesadaran untuk tidak membuang sampah ke saluran, menjaga kebersihan lingkungan, memperbanyak ruang resapan di halaman rumah, hingga mendukung pembangunan infrastruktur menjadi bagian dari solusi yang sama pentingnya dengan pembangunan box culvert maupun rumah pompa.

Surabaya juga menghadapi tantangan lain berupa percepatan pembangunan. Berbagai proyek drainase memang sempat memicu kemacetan dan ketidaknyamanan. Namun, pengalaman banyak kota menunjukkan bahwa investasi infrastruktur sering kali memang menuntut pengorbanan jangka pendek demi manfaat yang jauh lebih besar pada masa depan.

Hal yang tidak kalah penting adalah menjaga konsistensi pembangunan. Penanganan genangan tidak boleh berhenti setelah satu proyek selesai. Sistem drainase memerlukan pemeliharaan rutin, evaluasi berkala, pemanfaatan teknologi pemantauan, serta pembaruan perencanaan sesuai perkembangan kawasan perkotaan.

Indonesia menargetkan pembangunan yang semakin tangguh terhadap perubahan iklim menuju Indonesia Emas 2045. Kota-kota besar menjadi etalase keberhasilan agenda tersebut. Surabaya memiliki modal yang cukup melalui pemetaan titik genangan, pembangunan rumah pompa, normalisasi saluran, dan penguatan kolaborasi lintas instansi.

Tantangannya kini adalah memastikan seluruh mata rantai pengendalian air, mulai dari kawasan hulu, jaringan drainase kota, sungai, hingga muara, bekerja sebagai satu sistem yang saling terhubung.

Merawat kota bukan sekadar membangun saluran yang lebih besar. Hal yang jauh lebih penting ialah membangun cara pandang bahwa setiap tetes air memiliki perjalanan yang harus dijaga bersama.

Ketika pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat berjalan searah, genangan bukan lagi menjadi siklus tahunan yang selalu dikeluhkan, melainkan tantangan yang perlahan dapat dikurangi melalui ikhtiar yang berkelanjutan.