Usulan perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda menuai polemik. Namun, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kompak mengatakan bahwa tidak ada usulan resmi untuk mengganti nama provinsi.
Ono menyebut DPRD hanya menjalankan fungsi konstitusional dengan menerima dan membahas aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam rapat kerja Komisi I DPRD. Menurutnya, pembahasan tersebut bukan berarti DPRD telah menyetujui perubahan nama Provinsi Jawa Barat.
"Rakyat Jawa Barat, saya tegaskan kembali bahwa tidak ada usulan resmi, baik dari Gubernur Jawa Barat maupun dari DPRD Jawa Barat terkait hal ini," kata Ono dalam keterangan yang diterima, Rabu (8/7/2026), dikutip dari detikJabar.
Ono mengatakan wacana tersebut berasal dari surat yang diajukan Komunitas Pengkaji Penggantian Nama Provinsi Jawa Barat kepada Ketua DPRD Jawa Barat. Aspirasi itu kemudian diteruskan kepada Komisi I untuk dikaji sesuai mekanisme yang berlaku.
Dia bilang mayoritas fraksi di DPRD hanya menyepakati agar usulan tersebut dikaji lebih lanjut, bukan menyetujui pergantian nama provinsi.
"Hampir mayoritas fraksi di dewan hanya setuju untuk menindaklanjuti kajiannya. Jadi bukan langsung setuju mengubah nama Provinsi Jawa Barat, tetapi setuju dilakukan kajian yang lebih mendalam dan komprehensif," kata dia.
Menurut Ono, jika kajian tersebut dilanjutkan, pembahasannya harus dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan aspek yuridis, historis, sosiologis, budaya, hingga dampak ekonomi.
Apalagi, Jawa Barat merupakan provinsi yang dihuni masyarakat dengan latar belakang budaya yang beragam, mulai dari Sunda, Betawi, hingga Cirebon.
Ono juga mengingatkan kondisi ekonomi daerah saat ini tidak bisa diabaikan, sehingga DPRD tidak akan gegabah mengambil keputusan yang berpotensi membebani masyarakat.
"Semuanya itu murni usulan dari komunitas pengkaji. Melihat kondisi ekonomi kita saat ini yang sedang tidak baik-baik saja, apalagi ada ancaman defisit anggaran di Jawa Barat, maka ini harus hati-hati. Saya pastikan DPRD Jawa Barat tidak akan mengambil langkah atau keputusan yang merugikan rakyat," kata dia.
Senada dengan Ono, Dedi memastikan isu pergantian nama provinsi bukan berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ia menegaskan fokus pemerintah saat ini tetap pada penyelesaian berbagai program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
"Seluruh rangkaian itu adalah karangan orang lain. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan fokus terus bekerja, tidak akan mengurus perubahan nama. Namanya tetap Jawa Barat," kata Dedi.
