TRIBUNKALTENG.COM, SAMPIT – Musim kemarau mulai menunjukkan dampaknya di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah. 

Di sejumlah titik, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mulai bermunculan, sementara ancaman lain yang tak kalah serius juga mulai menghantui warga, yakni potensi krisis air bersih di wilayah selatan.

Pengalaman pada musim kemarau tahun-tahun sebelumnya menjadi pengingat bahwa sejumlah desa di kawasan selatan Kotim kerap mengalami kesulitan mendapatkan air bersih ketika curah hujan menurun drastis.

Baca juga: Bupati Halikinnor Ajak Ayah Antar Anak di Hari Pertama Sekolah, ASN Kotim Diminta Ikut Gerakan GAMAS

Baca juga: Wabup Kotim Ajak Warga Sukseskan Sensus Ekonomi 2026, Data Akurat Jadi Kunci Pembangunan Daerah

Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), curah hujan di wilayah Kotim pada Juni 2026 berada pada kategori sangat rendah, yakni hanya berkisar 0-20 milimeter atau di bawah normal. 

Kondisi ini meningkatkan risiko kekeringan sekaligus memperbesar potensi terjadinya karhutla.

Mengantisipasi hal tersebut, Bupati Kotim Halikinnor menegaskan pemerintah daerah telah menyiapkan langkah darurat apabila masyarakat mulai mengalami krisis air bersih.

"Kalau memang terjadi krisis air bersih, nanti akan kita lakukan dropping air dari Sampit," kata Halikinnor, Kamis (9/7/2026).

Menurutnya, Pemkab Kotim tidak hanya fokus pada penanganan karhutla, tetapi juga mempersiapkan kebutuhan dasar masyarakat selama musim kemarau berlangsung.

Di saat yang sama, pemerintah terus berupaya memperluas cakupan layanan air bersih melalui jaringan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). 

Saat ini jaringan PDAM telah menjangkau Desa Parebok dan secara bertahap akan diperluas ke wilayah selatan hingga Pulau Hanaut.

"PDAM sekarang sudah sampai Desa Parebok. Kita upayakan terus setiap tahun walaupun anggaran terbatas supaya wilayah selatan sampai Pulau Hanaut nantinya bisa menerima layanan air PDAM," ujarnya.

Halikinnor berharap perluasan jaringan tersebut dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap sumber air yang rentan mengering saat kemarau.

Selain persoalan air bersih, pemerintah daerah juga meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman karhutla yang berpotensi meningkat pada puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada akhir Juli hingga Agustus 2026.

Ia mengungkapkan informasi BMKG menunjukkan kondisi cuaca tahun ini berpotensi lebih panas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. 

Situasi tersebut dinilai dapat mempercepat pengeringan lahan gambut yang selama ini menjadi salah satu pemicu utama kebakaran besar di Kotim.

"Ini memasuki musim kemarau dan menurut informasi BMKG panas tahun ini kemungkinan menjadi yang terpanas dalam 30 tahun terakhir. Karena itu saya menghimbau seluruh masyarakat agar berhati-hati, terutama yang masih melakukan penggarapan lahan," ucapnya.

Peringatan itu bukan tanpa alasan. Halikinnor mencontohkan kebakaran yang belum lama ini terjadi di sekitar kawasan Bandara H Asan Sampit. 

Meski luasan lahan yang terbakar tidak terlalu besar, proses pemadaman berlangsung cukup sulit dan membutuhkan dukungan operasi udara menggunakan helikopter water bombing.

"Kalau mulai terjadi kebakaran kita akan kesulitan. Seperti kemarin yang terjadi dekat bandara, dengan lokasi sebegitu saja kita setengah mati memadamkannya," tegas Halikinnor.

Karena itu, ia meminta masyarakat tidak lagi membuka lahan dengan cara membakar. 

Ia juga mengingatkan perusahaan besar swasta, khususnya sektor perkebunan, agar turut aktif membantu penanganan apabila muncul titik api di sekitar wilayah operasional mereka.

Menurutnya, keterlibatan semua pihak sangat penting untuk mencegah kebakaran kecil berkembang menjadi bencana asap yang lebih luas dan berdampak pada aktivitas masyarakat.