Laporan wartawan TribunBanten.com Ade Feri Anggriawan
TRIBUNBANTEN.COM, TANGSEL - Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan (Bapenda Tangsel) mulai menyinkronkan data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan data Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagai upaya mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Langkah tersebut dilakukan melalui pengembangan sistem pengelolaan PBB yang mencakup pemutakhiran data, sinkronisasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), serta verifikasi dan validasi objek maupun subjek pajak.
Kepala Bapenda Kota Tangerang Selatan, Eki Herdiana, mengatakan penguatan sistem diperlukan agar data bangunan yang menjadi objek pajak dapat tercatat lebih akurat.
"Pada dasarnya ada dua jenis objek pajak di sektor PBB, yaitu bumi dan bangunan," kata Eki, Kamis (9/7/2026).
Baca juga: Diduga jadi Korban Bullying, Siswa SMAN 10 Pandeglang Diberhentikan Lewat Surat Pengunduran Diri
"Untuk objek bumi sifatnya linier dengan harga pasar tanah, sedangkan bangunan sifatnya dinamis karena berkaitan dengan perkembangan investasi di wilayah tempat objek pajaknya," sambungnya.
Menurutnya, karakteristik objek bangunan yang terus berkembang membuat pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian mekanisme verifikasi dan validasi agar potensi pajak dapat tergambar secara riil.
Karena itu, Bapenda kini menyinkronkan data bangunan yang tercatat dalam objek PBB dengan data Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
"Saat ini kami tengah menyinkronisasi antara data bangunan yang dibangun oleh wajib pajak ataupun pada objek PBB mengacu pada data Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang diterbitkan oleh DPMPTSP," ucapnya.
"Dari sini akan didapati potensi sebenarnya PBB pada objek bangunannya," jelas Eki.
Ia berharap, pengembangan sistem tersebut mendapat dukungan dari seluruh pihak karena dinilai dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak daerah.
Menurut Eki, peningkatan PAD akan berdampak langsung terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan.
"Kalau pendapatan daerahnya naik, maka realisasi program pembangunan akan meningkat sehingga berdampak pada naiknya taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.
