Laporan Kontributor Tribunjabar.id, Kiki Andriana 

TRIBUNPRIANGAN.COM, SUMEDANG - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sumedang, menindaklanjuti informasi praktik parkir ilegal di Rumah Sakit Umum (RSU) Harapan Keluarga, di Desa Cipacing, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

"Sudah menugaskan Kabid Pendataan," kata Rohana, Kepala Bapenda Kabupaten Sumedang, dikonfirmasi Tribun Jabar.id, Kamis (9/7/2026). 

Rohana memastikan, pengelolaan parkir di rumah sakit tersebut belum mengantongi izin. 

Menurutnya, pengelola parkir meraup keuntungan setiap hari dari pungutan yang tidak memiliki dasar izin resmi.

"Kalau melihat data, belum menjadi wajib pajak, karena belum berizin,"  ucapnya. 

Ia menuturkan, praktik pengelolaan parkir ilegal sangat merugikan masyarakat sekaligus berpotensi menggerus pendapatan daerah ( PAD). 

Baca juga: Parkir RS Harapan Keluarga Ilegal, Dishub Sumedang : Penindakan Kewenangan Satpol PP dan DPMPTSP

Menurutnya, uang yang dipungut dari pengguna parkir tidak masuk ke kas daerah sebagaimana mestinya.

"Parkir ilegal berpotensi merugikan PAD," ujarnya 

Rohana mengimbau pengelola parkir di RS Harapan Keluarga untuk menghentikan pungutan retribusi parkir kepada pengunjung dan keluarga pasien sebelum mengantongi izin resmi. 

"Ya, sebelum mengantongi izin hentikan pungutan retribusi parkir," katanya. 

Sebelumnya, Kepala Seksi Pengelolaan Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang, Dade Mulyadi mengatakan, pengelolaan parkir di Rumah Sakit Umum (RSU) Harapan Keluarga, Desa Cipacing, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, telah beroperasi selama sekitar tiga bulan meski hingga kini belum mengantongi Izin penyelenggaraan parkir.

Area parkir rumah sakit yang dikelola PT Mukti Elektrik itu tetap memungut biaya parkir dari pengunjung dan keluarga pasien, sementara proses perizinannya masih berlangsung melalui sistem Online Single Submission (OSS). (*)