SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel), H. Nopianto, menyoroti keluhan masyarakat terkait dugaan pencemaran lingkungan akibat aktivitas operasional PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri).
Persoalan bau amonia yang sempat dikeluhkan warga di kawasan ring 1, ring 2, hingga ring 3 pabrik dinilai perlu menjadi perhatian serius lantaran berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat.
Hal tersebut mengemuka saat agenda reses anggota DPRD Sumsel Daerah Pemilihan (Dapil) II Kota Palembang di Kelurahan Sei Buah, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang.
"DPRD Sumsel menerima berbagai aspirasi masyarakat mengenai kondisi lingkungan di sekitar kawasan industri. Oleh karena itu, setiap persoalan harus dianalisis secara objektif dengan mengedepankan fakta di lapangan," ujar Nopianto saat memberikan keterangan, Kamis (9/7/2026).
Nopianto mengakui bahwa PT Pusri saat ini telah mengadopsi teknologi yang lebih modern seiring dengan peningkatan kapasitas produksi.
Baca juga: Reses di OKU Timur, Anggota DPRD Sumsel Fenus Antonius Siapkan Dana Aspirasi Desa
Kendati demikian, ia menekankan bahwa modernisasi tersebut harus dibuktikan secara konkret melalui penurunan dampak lingkungan yang dirasakan oleh warga pemukiman terdekat.
"Peningkatan produksi dan penggunaan teknologi canggih memang diharapkan mampu memberikan manfaat bagi negara, menambah pendapatan daerah, serta membuka peluang ekonomi. Meski demikian, manfaat ekonomi tidak boleh mengabaikan hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang sehat," tegas politisi tersebut.
Selain persoalan lingkungan, Nopianto mendesak PT Pusri untuk mendongkrak realisasi program Corporate Social Responsibility (CSR) agar keberadaan perusahaan milik negara ini memberikan dampak kesejahteraan yang lebih nyata.
Ia mencontohkan, salah satu usulan prioritas dari legislatif adalah pengadaan bantuan kendaraan pengangkut sampah bagi kelurahan sekitar melalui skema dana tanggung jawab sosial tersebut.
Ia juga mengingatkan, meski kebijakan strategis PT Pusri saat ini mengacu pada keputusan PT Pupuk Indonesia selaku holding BUMN pupuk, hal itu tidak boleh dijadikan pembenaran untuk memperlambat penanganan keluhan mendesak di tingkat tapak.
Sementara itu, terkait usulan pembangunan infrastruktur pemukiman seperti perbaikan jembatan yang diajukan warga Sei Buah, DPRD Sumsel berkomitmen untuk mengawal dan memperjuangkannya ke dalam pos anggaran yang sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi.
Menanggapi keluhan tersebut, VP Humas PT Pusri, Rustam Effendi, menyatakan pihak manajemen sangat mengapresiasi setiap masukan yang disampaikan oleh warga maupun legislatif.
Rustam menjelaskan bahwa saat ini perusahaan tengah menjalankan proyek pembangunan pabrik baru yang dipastikan jauh lebih modern serta ramah lingkungan.
"Kami juga berkomitmen untuk terus mengevaluasi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sekitar secara berkelanjutan melalui optimalisasi program-program CSR ke depan," tutur Rustam.
