Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung – Komisi XII DPR RI mendorong Provinsi Lampung segera mewujudkan kemandirian kelistrikan dengan memaksimalkan potensi energi baru terbarukan (EBT) yang dimiliki daerah.

Hal itu mengemuka dalam kegiatan konsultasi publik terkait perubahan ketiga Rancangan Undang-undang (RUU) Ketenagalistrikan di Bandar Lampung, Rabu (8/7/2026).

Anggota Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, mengatakan Sumatera memiliki potensi EBT yang sangat besar, yakni mencapai 153 gigawatt (GW).

Potensi tersebut berasal dari panas bumi (geothermal), pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), serta berbagai sumber energi terbarukan lainnya. Namun, potensi yang sudah dimanfaatkan hingga kini masih sangat kecil.

"Potensinya mencapai sekitar 153 gigawatt, yang terdiri dari geothermal, PLTS, dan beberapa sumber lainnya. Tetapi yang berjalan saat ini baru sekitar 1 gigawatt, bahkan belum sampai," kata Putri.

Anggota Fraksi PAN ini menjelaskan, pembahasan perubahan ketiga RUU Ketenagalistrikan masih berlangsung di Komisi XII DPR RI.

Karena itu, pihaknya menghimpun berbagai masukan dari akademisi dan pemangku kepentingan untuk menyempurnakan regulasi tersebut.

"Kami mengharapkan masukan yang konstruktif, terutama dari akademisi, karena RUU Ketenagalistrikan ini masih terus dibahas di Komisi XII DPR RI," ujarnya.

Putri menyebut rasio elektrifikasi di Provinsi Lampung telah mencapai lebih dari 99 persen.

Meski demikian, masih terdapat sejumlah wilayah di Kabupaten Pesisir Barat, Lampung Barat, dan beberapa daerah lainnya yang belum menikmati layanan listrik secara optimal.

Menurutnya, pemerintah terus menjalankan program Listrik Masuk Desa dan bantuan pemasangan listrik baru agar akses listrik dapat menjangkau seluruh masyarakat.

Sementara itu, anggota Komisi XII DPR RI Muhammad Junaidi Auli menilai Lampung perlu mengurangi ketergantungan pasokan listrik dari luar daerah.

Menurutnya, sekitar 50 persen kebutuhan listrik Lampung masih disuplai dari Sumatera Selatan melalui sistem interkoneksi.

"Lampung ini 50 persen suplai listriknya dari Sumatera Selatan. Oleh karenanya, kami mendesak supaya bagaimana Lampung bisa mandiri," kata Junaidi.

Ia mengatakan, sistem interkoneksi memang memungkinkan pasokan listrik diperoleh dari daerah lain.

Namun, kondisi tersebut juga memiliki risiko apabila terjadi gangguan akibat cuaca ekstrem maupun kebakaran hutan.

"Memang benar sekarang sudah ada interkoneksi yang bisa disuplai dari daerah lain. Tapi karena adanya cuaca ekstrem, adanya kebakaran hutan, itu kemudian membuat terganggu keandalan listrik di Lampung. Oleh karenanya, bagaimana Lampung bisa mandiri secara kelistrikan," ujarnya. 

(Tribunlampung.co.id/Riyo Pratama)