TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Implementasi kebijakan bahan bakar biodiesel 50 persen atau B50 dinilai menjadi langkah strategis yang positif bagi ketahanan energi nasional.
Selain mampu memperkuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), program ini juga diyakini dapat melepaskan Indonesia dari belenggu ketergantungan harga minyak mentah dunia yang kian fluktuatif akibat tensi geopolitik global.
Dukungan terhadap keberlanjutan program ini memerlukan sinergi kuat dari berbagai lini, terutama peran vital PT Pertamina Patra Niaga sebagai garda terdepan dalam rantai distribusi energi nasional.
Langkah taktis dari anak perusahaan Pertamina ini dinilai krusial untuk memastikan transisi energi domestik berjalan mulus tanpa hambatan.
Pakar Ekonomi sekaligus Dosen Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (FEB UB), Noval Adib, Ph.D., mengungkapkan bahwa pemanfaatan kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) sebagai bahan baku utama B50 akan menciptakan dampak pengganda (multiplier effect) yang signifikan bagi roda perekonomian domestik.
"Penggunaan kelapa sawit sebagai bahan baku solar tentunya akan menggerakkan perekonomian kita, nah itu jelas positif bagi APBN. Banyak sektor dalam waktu serentak itu juga akan ikut bergerak. Entah itu sektor kelapa sawit itu sendiri, kemudian sektor distribusi, hingga sektor mesin pengolahannya," ujar Noval saat ditemui di Malang, Jumat (10/7/2026).
Noval menjelaskan, situasi pasar global saat ini sedang menghadapi dinamika yang tidak menentu. Konflik bersenjata yang terjadi di kawasan Timur Tengah, salah satunya di sekitar kawasan pantai Iran, telah memicu lonjakan harga minyak dunia secara drastis.
Baca juga: Penjelasan Pertamina soal Stiker Penunggak Pajak Dilarang Beli Pertalite dan Bio Solar
Jika Indonesia terus bergantung pada impor minyak mentah, maka beban subsidi energi pada APBN akan semakin membengkak. Oleh karena itu, optimalisasi potensi domestik sebagai salah satu produsen kelapa sawit terbesar di dunia bersama Malaysia adalah kunci utama menuju kemandirian energi.
"Ketergantungan terhadap minyak dunia menjadi rendah. Apalagi pada hari ini harga minyak melambung tinggi akibat perang yang ada di panturan Iran. Kalau kita bisa lebih mandiri dengan menggunakan bahan bakar kelapa sawit atau CPO, tentunya akan menekan itu (beban APBN)," jelasnya.
Kendati demikian, Noval mengingatkan pemerintah untuk tetap cermat dan berhati-hati dalam menjaga keseimbangan suplai di pasar domestik. Pasalnya, CPO juga merupakan komoditas utama dalam pembuatan minyak goreng yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat luas.
Jika manajemen pasokan tidak diatur dengan matang, dikhawatirkan akan memicu perebutan bahan baku antara industri biodiesel dan industri pangan yang berpotensi memicu inflasi.
"Minyak kelapa sawit itu sudah lama digunakan sebagai bahan baku pangan. Jangan sampai ada perebutan bahan baku antara sektor minyak goreng dengan biodiesel ini, karena bisa membuat harga CPO naik dan dampaknya ke inflasi. Pemerintah harus menjaga keseimbangan ini karena minyak goreng juga kebutuhan bahan pokok," tutur pakar ekonomi FEB UB tersebut.
Selain potensi inflasi, Noval juga menggarisbawahi adanya potensi hidden cost atau biaya tersembunyi dari setiap dinamika kebijakan baru. Biaya tersembunyi ini bisa berupa dampak sosial atau ketimpangan antarsektor industri jika regulasi tidak ditegakkan secara adil.
"Hidden cost itu ada saja dari setiap kebijakan. Dampaknya akan terasa ketika terjadi perebutan pasokan seiring naiknya demand untuk sawit. Ini tentunya akan menambah dampak sosial, khususnya terkait dengan industri yang sudah lebih mapan. Bisa terjadi kanibalisme sektor. Mungkin di sektor migas kita terbantu, tapi di sektor lain kita akan kedodoran kalau tidak pandai menjaga keseimbangan," tambahnya.
Oleh sebab itu, edukasi dan sosialisasi yang masif dari pemerintah dan badan usaha terkait menjadi instrumen penting.
Menurut Noval, masyarakat umum selaku konsumen akhir tidak perlu dicemaskan dengan isu-isu ekonomi yang simpang siur, asalkan ketersediaan pasokan BBM di lapangan tetap terjamin dengan harga yang tetap ramah di kantong.
"Kalau masyarakat sendiri mungkin cukup dikasih sosialisasi yang baik terkait manfaat B50. Karena mereka sebetulnya yang penting tahu BBM itu ada dengan harga terjangkau. Jangan sampai pakai B50 malah harganya lebih mahal dari solar biasa, karena secara ekonomi akan membebani masyarakat," tegas Noval.
Keberhasilan program B50 ini tidak dapat dilepaskan dari peran besar PT Pertamina Patra Niaga. Sebagai pelaku usaha yang mendistribusikan energi ke seluruh pelosok negeri, Pertamina Patra Niaga membutuhkan payung hukum yang jelas dan tidak tumpang tindih demi menjamin kepastian investasi dan operasional selama fase transisi ini.
Noval berharap pemerintah belajar dari tata kelola kebijakan strategis lainnya agar tidak menimbulkan gejolak di kemudian hari. Setiap kebijakan baru yang diambil harus didasarkan pada kajian ilmiah yang komprehensif, bukan sekadar keputusan spontan tanpa perencanaan yang matang.
"Yang diperlukan bagi masyarakat dan pelaku usaha, termasuk Pertamina Patra Niaga, sebetulnya adalah kepastian hukum, kejelasan regulasi, serta penyederhanaan birokrasi. Dalam membuat kebijakan, mestinya pemerintah bersandar pada landasan atau dokumen akademis yang diuji dengan baik," terangnya.
Di akhir penjelasannya, Noval menekankan pentingnya aspek pengawasan yang ketat dari hulu hingga ke hilir selama masa implementasi program solar sawit ini berjalan.
"Standardisasi, monitoring, pengendalian, serta evaluasi ketika dijalankan itu harus benar-benar dilaksanakan dengan disiplin yang tinggi. Supaya kebijakan B50 yang tujuannya mulia untuk mengurangi ketergantungan minyak dunia ini bisa sukses, maka pelaksanaannya juga harus benar," pungkas Noval.
