TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memperkenalkan mekanisme baru bertajuk "Tender Rakyat" dalam pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah. Skema tersebut disiapkan untuk memperkuat transparansi sekaligus mencegah praktik penyimpangan anggaran hingga tingkat desa.
Maruarar mengatakan mekanisme tersebut akan melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses pengadaan material bangunan, sehingga penggunaan anggaran dapat diawasi secara terbuka dan lebih efisien.
Baca juga: Program Bedah Rumah Diperkuat, Mendagri: Ini Wujud Nyata Keberpihakan Pemerintah
"Ada beberapa terobosan misalnya tender rakyat yang bagaimana membuat transparansi, bagaimana kebutuhan daripada penerima bantuan dikumpulkan, kemudian didata, pagunya berapa, kemudian diundang beberapa, tiga, lima toko bangunan, dilakukan suatu tender rakyat, diawasi oleh rakyat, sehingga selisihnya itu bisa dikembalikan kepada rakyat," kata Maruarar usai rapat tertutup bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat (10/7/2026).
Menurut Ara, sapaannya akrabnya, efisiensi yang dihasilkan dari proses pengadaan terbuka tersebut dapat langsung dirasakan oleh penerima bantuan.
"Contoh hasilnya tadinya semennya tiga sak, bisa jadi empat sak. Jadi, kita juga mendidik rakyat untuk menjaga supaya tidak korupsi di lapangan, di desa-desa di seluruh Indonesia dilakukan itu, di kecamatan-kecamatan dilakukan itu," ujarnya.
Selain memperkenalkan mekanisme baru tersebut, Ara mengungkapkan pemerintah tahun ini melakukan percepatan besar-besaran program BSPS.
Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah bantuan Pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum.
Dia menyebut target bedah rumah pada 2026 mencapai 400 ribu unit, meningkat hampir delapan kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sekitar 45 ribu unit.
Menurut Ara, peningkatan target tersebut menuntut penguatan tata kelola agar kualitas pembangunan tetap terjaga.
Karena itu, Kementerian PKP menggandeng Kementerian Dalam Negeri dan BPS untuk memastikan seluruh pelaksanaan program tersebut.
"Semua berbasis data, datanya dari BPS. Kemudian semua harus sesuai dengan tata kelola dan aturan," ucapnya.
Sebagai tindak lanjut, ketiga instansi akan menyiapkan nota kesepahaman (MoU) yang mengatur pembagian peran dalam pelaksanaan program.
Kemendagri akan memperkuat koordinasi pemerintah daerah, BPS menyediakan basis data penerima manfaat, sedangkan Kementerian PKP bertanggung jawab terhadap aspek teknis pembangunan.
Ara menjelaskan, program BSPS juga diarahkan untuk mendukung sejumlah program prioritas pemerintah, di antaranya penyediaan 15 ribu rumah bagi masyarakat yang terdampak tuberkulosis (TBC), 10 ribu rumah untuk mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat bersama Kementerian Sosial, serta program perumahan di kawasan perbatasan dan sektor kebudayaan.
Dia menambahkan, pemerintah juga memperkuat pembiayaan sektor perumahan melalui peningkatan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan.
Menurutnya, kuota KUR Perumahan dinaikkan dari sekitar Rp36 triliun menjadi Rp50 triliun setelah realisasi penyalurannya dinilai melampaui target pada semester pertama tahun ini.
"Program ini menggerakkan ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan karena sasarannya bukan pengusaha besar, tetapi UMKM," kata Ara.
Ia menilai keberhasilan program perumahan tidak mungkin dicapai hanya oleh satu kementerian. Karena itu, koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah menjadi kunci agar target pembangunan ratusan ribu rumah dapat terealisasi dengan tata kelola yang baik serta tepat sasaran.
"Kami tidak mungkin bekerja sendirian," pungkasnya.
/Tribunnews Reza Deni
