TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUUU – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Mamuju, Dicky Wahyudi, meminta pemerintah memberikan penjelasan secara terbuka terkait dinamika nasional yang belakangan ini melibatkan institusi Polri, Kejaksaan, dan TNI pada Sabtu (11/7/2026).

Menurut Dicky, pemerintah tidak boleh membiarkan polemik yang berkembang di tengah masyarakat tanpa penjelasan yang jelas dan transparan.

Ia menilai keterbukaan informasi menjadi tanggung jawab negara untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Baca juga: Jelang HUT ke-486 Mamuju, Taman Literasi Disulap Lebih Bersih dan Rapi

Baca juga: Sulbar Cerah-Berawan Sepanjang Hari, BMKG Keluarkan Peringatan Angin Kencang di Wilayah Pesisir

"Apabila pemerintah terkesan menutup-nutupi atau lamban memberikan penjelasan, maka ruang spekulasi akan semakin besar dan berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap negara," ujar Dicky kepada tribun-sulbar.com pada Sabtu (11/7/2026).

Dicky mendesak pemerintah segera memberikan penjelasan berdasarkan fakta kepada masyarakat.

"Kami mendesak pemerintah untuk segera memberikan penjelasan secara terbuka, jujur, dan transparan kepada publik. Negara tidak boleh membiarkan masyarakat terus hidup dalam ketidakpastian. Kepercayaan rakyat adalah fondasi utama penegakan hukum dan pemerintahan yang demokratis," tegasnya.

Selain itu, Dicky juga mengingatkan aparat penegak hukum di daerah, khususnya di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, agar tetap menjalankan tugas secara profesional dan tidak terpengaruh dinamika yang terjadi di tingkat nasional.

Menurutnya, polemik di tingkat pusat tidak boleh menjadi alasan terganggunya pelayanan maupun proses penegakan hukum di daerah.

"Jangan sampai persoalan di pusat dijadikan alasan sehingga penegakan hukum di daerah menjadi lambat, mandek, atau kehilangan fokus. Masyarakat tetap membutuhkan kepastian hukum, pelayanan yang profesional, dan penegakan hukum yang adil tanpa terpengaruh oleh situasi politik maupun polemik nasional," katanya.

Ia menegaskan aparat penegak hukum di daerah memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk tetap bekerja secara profesional, independen, dan berintegritas.

Pelayanan kepada masyarakat, kata Dicky, harus tetap berjalan optimal meski terdapat berbagai isu yang berkembang di tingkat nasional.

DPC GMNI Mamuju juga mengajak masyarakat untuk mengawal perkembangan isu tersebut secara kritis dan objektif serta tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi.(*)