TRIBUNNEWS.COM, KONAWE - Program transmigrasi di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara (Sultra) sejak tahun 1968 membawa memberikan kontribusi lebih dari 50 persen PDRB dari sektor pertanian.
Di kabupaten yang berhimpit dengan Kota Kendari itu, 55% sektor yang ada bergerak di pertanian.
Dari 25 kecamatan di Konawe Selatan, 15 kecamatan di antaranya memiliki wilayah yang ditempati oleh transmigran.
Dampak baik dari program transmigrasi itulah yang membuat Konawe Selatan memiliki visi ‘Mewujudkan kawasan UPT Transmigrasi di Kabupaten Konawe Selatan Sebagai Pusat Ekonomi Mandiri yang Terintegrasi Dengan Pembangunan Daerah’.
“Konawe Selatan selama ini yang memasok kebutuhan pangan Kota Kendari," ujar Bupati Konawe Selatan Irham Kalenggo saat audiensi dengan Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi di kantor Transmigrasi (Kementrans), Kalibata, Jakarta, Rabu (8/7/2026.
Irham Kalenggo mengatakan meski kawasan transmigrasi sebagai penopang kebutuhan pangan dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, masih banyak kendala pembangunan.
Pembangunan itu meliputi jalan antardesa yang belum diaspal, kondisi sekolah yang memprihatinkan, pasar yang belum layak, jembatan dan sarana air bersih, yang perlu diperhatikan.
Irham Kalenggo dalam pertemuan itu menyampaikan perlunya dukungan lebih dari Kementrans agar kawasan transmigrasi lebih maksimal dalam berkontribusi kepada daerah.
Menanggapi tantangan pembangunan kawasan transmigrasi, Viva Yoga mengatakan Kementrans siap membantu pembangunan kawasan transmigrasi.
Sulawesi Tenggara ada 11 kawasan transmigrasi yang tersebar di berbagai kabupaten seperti di Konawes Selatan, Konawe Utara, Muna, Muna Barat, Konawe, Kolaka, Kolaka Timur, Buton, Buton Utara, dan Buton Tengah.
“Di Konawe Selatan kawasan transmigrasi ada di Kolono dan Tinanggea”, ujarnya.
Viva Yoga gembira keberadaan kawasan transmigrasi mampu menjadi penopang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.
“Di berbagai kabupaten dan provinsi lainnya, kawasan transmigrasi juga sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi dan sentra tanaman pangan”, ujarnya.
Tantangan yang dialami oleh transmigran di Konawe Selatan menurut Viva Yoga juga terkait dengan sertipikati lahan. Dari target sertipikati lahan menjadi SHM pada 1.588 bidang, baru terealisasi 708 lahan.
“Sisanya, 880 lahan, segera Kita tuntaskan”, tegasnya.
Diakui, Kementrans dalam membangun kawasan transmigrasi tidak bisa sendirian. Perlu dan penting bersinergi dengan kementerian lain, lembaga negara, BUMN, dan perusahaan swasta baik dari dalam maupun luar negeri.
“Dalam sertipikati lahan Kementrans harus bersinergi dengan Kementerian ATR/BPN”, ujarnya.
Demikian pula dalam merehabilitasi atau membangun infrastruktur jalan, jembatan, dan perbaikan sekolah, Kementrans juga perlu bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen-PU) dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
“Kita juga tengah merealisasikan program bersama dengan Kemendikdasmen terkait rehabilitasi sekolah di kawasan transmigrasi”, tuturnya.
“Rehabilitasi sekolah di Konawe Selatan bisa Kita masukan dalam program ini”, tambahnya.
Terkait pembangunan jalan dan infrastruktur lainnya, Viva Yoga menegaskan akan berkoordinasi dengan Kemen-PU.
“Kita kerap berkoordinasi dengan kementerian ini untuk membangun infrastruktur kawasan transmigrasi”, ujarnya. Sinergi antar kementerian menurutnya merupakan suatu hal yang biasa. Antar kementerian bersinergi agar pembangunan di masa Presiden Prabowo Subianto menjadi efisien.
