TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Kevin Wu menilai persoalan utama dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) bukan semata-mata terletak pada mekanisme zonasi.
Menurutnya, akar persoalan justru berada pada terbatasnya daya tampung sekolah negeri yang belum mampu mengakomodasi seluruh calon peserta didik.
Kevin mengatakan, selama jumlah kursi di sekolah negeri masih jauh di bawah kebutuhan masyarakat, polemik SPMB akan terus berulang setiap tahun meski aturan penerimaan diubah.
"Yang paling mendasar bukan hanya soal zonasi atau mekanisme seleksi. Persoalan utamanya adalah kapasitas sekolah negeri yang memang belum mencukupi kebutuhan masyarakat," kata Kevin Wu dikutip Sabtu (11/7/2026).
Ia mengungkapkan, berdasarkan data yang dipelajarinya di Jakarta Barat, daya tampung sekolah negeri masih jauh dari jumlah lulusan di setiap jenjang pendidikan.
Untuk jenjang sekolah dasar (SD), kata Kevin, sekolah negeri baru mampu menampung sekitar 60 persen peserta didik.
Sementara pada jenjang sekolah menengah pertama (SMP), kapasitasnya hanya sekitar 50 persen.
Adapun pada jenjang sekolah menengah atas (SMA), daya tampung sekolah negeri disebut hanya berkisar 34 persen dari total kebutuhan.
"Bayangkan kalau kapasitas sekolah negeri belum mampu menampung seluruh siswa. Sebagus apa pun sistem penerimaannya, masyarakat tetap akan kesulitan mendapatkan sekolah," ujarnya.
Menurut Kevin, penambahan daya tampung sekolah negeri harus menjadi prioritas pemerintah sebelum melakukan perubahan terhadap mekanisme SPMB.
Ia menilai, jika persoalan kapasitas belum diselesaikan, proses seleksi akan selalu berlangsung ketat dan memunculkan keluhan dari masyarakat.
"Yang harus dipenuhi terlebih dahulu adalah kebutuhan kursinya. Setelah kapasitasnya mencukupi, baru mekanisme seleksi bisa disempurnakan agar lebih adil dan mudah diakses," tuturnya.
Kevin menambahkan, keterbatasan kursi di sekolah negeri membuat banyak calon peserta didik terpaksa beralih ke sekolah swasta yang membutuhkan biaya lebih besar.
Menurut dia, kondisi tersebut menjadi beban tambahan bagi orang tua, terutama keluarga dengan kemampuan ekonomi terbatas.
"Pilihan akhirnya banyak yang masuk sekolah swasta. Padahal biaya pendidikan di sekolah swasta tidak sedikit. Karena itu pemerintah juga perlu memperkuat kerja sama dengan sekolah swasta melalui skema subsidi agar anak-anak tetap bisa memperoleh akses pendidikan," pungkas Kevin.
