TRIBUNJATENG.COM, KLATEN - Setelah sukses melaksanakan forum multi-pemangku kepentingan dengan tema Beras Berkelanjutan/Sustainable Rice Platform (SRP) di Boyolali pada 7 Juli 2026.
Program Beras Tangguh bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Boyolali, Dinas terkait, penggilingan dan kelompok tani kembali mengadakan multistakeholder forum (MSF) di Kabupaten Klaten.
MSF Kabupaten Klaten dilaksanakan pada hari Kamis, 9 Juli 2026 bertempat di Banyu Urip resto dengan mengambil tema ‘Peluang, Tantangan, dan Langkah Strategis Pengembangan Beras Berkelanjutan’ yang diinisiasi program Beras Tangguh di tingkat Kabupaten Klaten.
Pemilihan tema ini didasari oleh semangat bersama dari anggota yang berkomitmen untuk menguatkan rantai nilai praktik beras berkelanjutan di Kabupaten Klaten.
Beras Tangguh sendiri merupakan program yang mendorong peningkatan pengetahuan terhadap praktik budidaya beras berkelanjutan melalui demoplot dan sekolah lapang, penguatan kapasitas kelembagaan kelompok tani dan gabungan kelompok tani, serta mendorong adanya supply chain beras berkelanjutan dan akomodasi regulasi terhadap beras berkelanjutan.
Kegiatan dibuka dengan pengantar dari Siskaryanta Budianto dari Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) yang menyampaikan topik penting untuk kegiatan MSF.
“Penyiapan petani terorganisir secara kelompok untuk posisi tawar baik kelompok tani dan gabungan kelompok tani baik itu secara kwalitas, kwantitas, kontinuitas dan penetapan harga jual menjadi penting untuk kita diskusikan pada hari ini, dan juga terkait dukungan keberlanjutan pemerintah dalam pengembangan beras berkelanjutan di Kabupaten Klaten.”
Kemudian sesi dilanjutkan dengan sambutan dari Iwan Kurniawan, SP, M.Sc syang merupakan kepala dinas ketahanan pangan dan pertanian (DKPP).
Dalam sambutannya Iwan menekankan pentingnya koordinasi dan kolaborasi antarpihak baik itu Pemkab Klaten, penggilingan, maupun petani dan kelompok tani.
Baca juga: Fakta Baru Kasus Buang Bayi di KA Sancaka, Polisi Ungkap Hubungan Gelap di Balik Penelantaran
“Potensi air di Klaten tinggi ini menjadi salah satu alasan mengapa beras dari Klaten dicari oleh rantai nilai perberasan khususnya di Jawa Tengah,” ujar Iwan.
“Klaten diberi mandat untuk menambah luas tanam padi sebesar 99 ribu hektar. Sampai Juni m2026 sudah ada 41,8 hektar yang terealisasi.
Target antar kementerian saling berpacu di Nasional, Kementerian Pertanian ingin meningkatkan luas tanam, Kementerian Perkebunan juga sama,” tambahnya.
Setelah sambutan, kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi pemaparan oleh Tri Pratama selaku kepala bidang ketahanan pangan.
Yang menjelaskan secara rinci terkait peluang, tantangan dan strategi pengembangan beras berkelanjutan di Kabupaten Klaten.
“Implementasi kebijakan-kebijakan terkait beras berkelanjutan ini memerlukan sinergi dan kolaborasi yang kuat antar pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, petani, kelembagaan petani, pelaku usaha, dan sektor lain,” jelasnya.
Ketua Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA), Maryanto, juga hadir dalam forum beras berkelanjutan ini.
Dalam kesempatan tanya jawab, Maryanto menegaskan pentingnya mengedepan asas keadilan dalam rantai nilai perberasan yang ada di Kabupaten Klaten.
“Saat ini pihak penggilingan sedang mengeluhkan terkait harga gabah kering yang tinggi.
Salah satu penyebab tingginya gabah kering panen dikarenakan beras Klaten yang sudah terkenal baik dari sisi kualitas. Namun mohon maaf kepada teman-teman penggilingan, saya disisi petani untuk konteks terkait harga.”
Dalam sesi paparan kedua, Rikolto dan KRKP yang merupakan bagian dari konsorsium program Beras Tangguh mendapatkan kesempatan untuk menjelaskan terkait progress dan update dari implementasi program yang sedang berjalan.
Sesi diskusi ini dipandu oleh Ronny Novianto yang merupakan direktur dari lembaga Sekretariat Pelayanan Tani Nelayan Hri Pangan Sedunia (SPTN-HPS) sebagai moderator diskusi.
Dalam pengantarnya Ronny menyebutkan bahwa “MSF yang hari ini kita laksanakan merupakan sebuah wadah yang dapat menjadi forum bersama yang mengkomodasi masukan, saran dan rekomendasi baik seluruh anggota baik itu Pemkab, petani dan kelompok tani maupun anggota lainnya.
Kalau di Low Carbon Rice (LCR) kita lebih banyak membahas regulasi kemitraan antar pelaku rantai nilai, di konteks Beras Tangguh akan lebih membahas bagaimana regulasi teknis terkait beras berkelanjutan baik dari hulu sampai dengan hilir.
Rustamaji selaku tenaga ahli dari Rikolto mendapatkan kesempatan pertama pada sesi ini.
Dalam paparannya Rustamaji menjelaskan bagaimana proses dari pelatihan sekolah lapang dan demoplot yang sudah dilakukan selama beberapa tahun ini dilakukan oleh Rikolto.
Dalam paparannya Rustamaji mengatakan bahwa “dalam kegiatan-kegiatan sekolah lapang dan demoplot dapat terlihat bahwa semangat dari petani itu ada untuk beralih ke pertanian Sustainable Rice Platform (SRP), namun perlu pendampingan yang lebih intensif untuk dapat merubah mindset dari petani,” ujarnya.
Rustamaji juga menambahkan bahwa dalam keberlangsungan program, seperti yang ditekankan diawal oleh kepala dinas bahwa Rikolto berkolaborasi dan berkoordinasi dengan dinas maupun petugas penyuluh lapang.
Dalam kesempatan berikutnya, Narahito dari KRKP memaparkan terkait progress dari program Beras Tangguh, peluang dan akses pasar, serta proses advokasi di tingkat nasional.
Selain itu, Narahito menjabarkan tentang pondasi awal dari upaya mendorong beras berkelanjutan. “Swasembada pangan merupakan cita-cita yang baik dari negara untuk menguatkan ketahanan pangan.”
“Namun kalau swasembada ini diikuti oleh penggunaan input kimia seperti pupuk yang juga semakin meningkat tentu ini sangat disayangkan.
Terlihat jelas ketika kondisi geopolitik global yang terguncang harga-harga input ikut melambung. Ini dikarenakan banyak unsur dari input kimia yang harus diimpor dari luar, tentu ini tidak sejalan dengan konsep keberlanjutan yang sudah ditetapkan masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2025-2029.” Pungkasnya
Setelah sesi paparan kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi, ada beberapa saran, masukan dan sharing dari peserta diskusi dalam MSF.
Perwakilan-perwakilan kelompok tani menyampaikan pemikiran dan pendapatnya untuk membangun platform beras berkelanjutan di kabupten Klaten.
Dalam sesi diskusi peserta dibagi dalam kelompok untuk mendiskusikan terkait peluang dan tantangan dalam menerapkan beras berkelanjutan dalam kertas plano yang sudah disediakan.
Di sesi akhir peserta baik itu pemerintah kabupaten, kelompok tani dan penggilingan membaca dan menandatangani nota kesepahaman dan komitmen untuk mendukung pembangunan rantai nilai beras berkelanjutan di Kabupaten Klaten.
