SRIPOKU.COM, PALEMBANG — Usulan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar untuk Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) pada tahun 2026 melonjak drastis mencapai 2.805.923,58 kilo liter (KL). 

Angka usulan tersebut naik lebih dari dua kali lipat dibanding tahun 2025 yang hanya sebesar 1,1 juta KL, menyusul adanya lonjakan fantastis pada draf usulan dari Kabupaten OKU Selatan.

OKU Selatan pada tahun 2026 juga mengajukan usulan yang fantastis dari sebelumnya 5.148 kiloliter menjadi 1,6 juta kiloliter dengan realisasi 8.530 kiloliter.

Area Manager Communication, Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel Rusminto Wahyudi juga terkejut dengan usulan tersebut.

Namun untuk usulan diajukan kabupaten/kota ke gubernur dan nantinya diajukan ke BPH Migas.

"Untuk pasokan BBM solar bersubsidi masih aman dan mencukupi sesuai dengan kuota di SPBU di Sumsel yang juga sudah sesuai dengan data dari BPH Migas," kata Rusminto saat diwawancarai Sripoku.com, Minggu (12/7/2026).

Namun menurutnya, untuk usulan penambahan kuota penyaluran BBM subsidi solar memang tidak menjadi solusi utama.

Karena semua SPBU di Sumsel harus dipetakan kebutuhan BBM solarnya, harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Jangan sampai mengusulkan penambahan distribusi terlalu besar dari kebutuhan di lapangan.

"Pertamina Patra Niaga akan langsung berkoordinasi dengan pemerintah daerah di Sumsel dan menggandeng pihak kepolisian untuk mengecek kondisi di lapangan, terutama ke SPBU-SPBU yang mengalami antrean panjang. Karena, jika kelangkaan solar terjadi, pasti antrean solar subsidi akan terjadi di seluruh SPBU yang menyediakan solar," katanya

Menurutnya, terjadinya antrean memang harus ditelusuri lebih lanjut, apakah kendaraan yang antre tersebut memang pengguna solar atau penimbunan dan kepemilikan kendaraannya apakah pribadi atau perusahaan.

"Pertamina Patra Niaga Sumbagsel sudah menerapkan penggunaan scan barcode, yang harus sesuai dengan jenis dan plat nomor kendaraan. Saat membeli BBM Subsidi," katanya.

Namun menurutnya, konsumsi BBM solar subsidi juga bisa dilihat dari jenis kendaraan, seperti mobil roda 6 dengan kuota 200 liter solar per harinya, tidak mungkin habis dalam sehari saja jika aktivitasnya di dalam Kota Palembang, kecuali digunakan untuk perjalanan hingga ke lintas provinsi.

"Seperti kendaraan pribadi yang antre setiap hari, harus dicari tahu juga penggunaannya untuk apa. Karena untuk kendaraan mobil pribadi sekali pengisian boleh 60 liter. Konsumsi BBM itu harus sewajarnya dan cukup untuk kendaraan. Tidak mungkin semua kendaraan habis 60 liter selama seharian," katanya.

Ia mengimbau kepada masyarakat, agar menyaring informasi yang valid tentang pasokan BBM yang beredar luas di media sosial.

Masyarakat bisa menanyakannya langsung ke kanal resmi Pertamina. Karena dengan beredarnya isu kelangkaan BBM di media sosial, membuat masyarakat jadi panic buying.

Harusnya pasokan BBM subsidi aman, tiba-tiba jadi cepat habis karena kepanikan masyarakat yang langsung membeli BBM subsidi secara serentak.

Sementara itu Kepala Seksi Minyak dan Gas Bumi ESDM Sumsel Haitami Hakim Pulungan mengatakan, bahwa memang benar OKU Selatan mengajukan 1,6 juta kiloliter.

"Data tersebut berdasarkan usulan dari Kabupaten OKU Selatan. Sebenarnya kalau dilihat memang seperti ada kekeliruan nilainya, hanya saja kami diburu waktu untuk pengajuan ke BPH Migas," katanya

Menurutnya, sebab jika telat diajukan akan berdampak ke semua Kabupaten/Kota di Sumsel. Untuk angka pastinya kenapa seperti itu bisa konfirmasi langsung ke Kabupaten OKU Selatan.

Berikut data usulan kuota solar dan realisasi per kabupaten/kota di Sumsel tahun 2026, dengan total usulan 2.805.923, 58 KL dan realisasi sebesar 630.963 KL.

1. Kabupaten Banyuasin usulan sebanyak 354.600 realisasi 78.228

2. Kabupaten Empat Lawang usulan 3.936 realisasi 6.451

3. Kota Pagaralam usulan 15.068 realisasi 12.167

4. Kota Palembang usulan 223.530 realisasi 186.680

5. Kota Lubuklinggau usulan 23.101 realisasi 21.451

6. Kabupaten Lahat usulan 35.000 realisasi 23.252

7. Kabupaten Muara Enim usulan 60.273 realisasi 26.361

8. Kabupaten Musi Banyuasin usulan 162 ribu realisasi 65.828

9. Kabupaten Musi Rawas usulan 57.024 realisasi 23.124

10. Kabupaten Ogan Ilir usulan 42.857 realisasi 45.143

11. Kabupaten Ogan Komering Ilir usulan 96.600 realisasi 50.062

12. Kabupaten OKU usulan 30.295 realisasi 29.00

13. Kabupaten OKU Selatan usulan 1.620.624 realisasi 8.530

14. Kabupaten OKUT usulan 225.779 realisasi 12.095

15. Kota Prabumulih usulan 24.210 realisasi 22.010

16. Kabupaten PALI usulan 6.410 realisasi 6.808

17. Kabupaten Muratara usulan 14.619 realisasi 12. 937