Parlemen memutuskan Israel akan mengadakan pemilihan umum (Pemilu) pada 27 Oktober mendatang. Pemungutan suara tersebut dilihat sebagai referendum atas kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sejak perang Gaza meletus.
Dilansir AFP, Senin (12/7/2026), lembaga legislatif Israel atau dikenal Knesset akan mengakhiri masa jabatan periode saat ini pada 17 Juli.
"Karena Knesset saat ini diharapkan menyelesaikan masa jabatannya penuh dan pemilihan umum berikutnya telah ditetapkan oleh hukum pada 27 Oktober, tanpa niat untuk mempersingkat masa jabatan legislatif, tidak perlu memberlakukan Undang-Undang Pembubaran Knesset dalam arti biasa," kata parlemen Israel dalam sebuah pernyataan.
Netanyahu sudah menjadi Perdana Menteri terlama di negara itu selama beberapa periode. Dia telah menyatakan niatnya untuk mencalonkan diri kembali.
Dalam beberapa hari terakhir, pemerintahannya-salah satu koalisi sayap kanan terkuat dalam sejarah Israel-telah berupaya keras untuk meloloskan serangkaian rancangan undang-undang dalam upaya memperkuat aliansinya dan memasuki pemilihan dari posisi yang kuat.
Bulan lalu, Netanyahu bahkan mengatakan bahwa ia bermaksud untuk "membentuk pemerintahan nasional yang luas, bukan pemerintahan sayap kanan, bukan pemerintahan sayap kiri yang bergantung pada partai-partai Arab, tetapi pemerintahan nasional yang luas".
Dengan menjangkau pihak lain, Netanyahu tampaknya mencoba untuk mengubah fokus kampanyenya menjadi persatuan nasional daripada keselarasan ideologis.
Namun, jajak pendapat terbaru menunjukkan bahwa mayoritas warga Israel menginginkan dia lengser dari jabatannya. Mantan kepala militer Gadi Eisenkot muncul sebagai saingan utamanya.
Opini publik menjadi kritis terhadap gencatan senjata yang menghentikan perang yang dilancarkan Israel dan AS terhadap Iran pada akhir Februari, yang menghasilkan kesepakatan antara Teheran dan Washington yang oleh banyak pihak dianggap tidak menguntungkan Israel.
Kemarahan juga masih membayangi kegagalan sistem keamanan seputar serangan 7 Oktober, yang terus membebani posisi Netanyahu.
