Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman memastikan masukan dari penerima manfaat akan menjadi bagian dari evaluasi demi memperkuat tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah dilaksanakan saat ini.

Dalam peninjauan Kantor Staf Presiden (KSP) di SD Negeri 3 Ciseureuh, Purwakarta, Jawa Barat pada Senin, Kepala Staf Kepresidenan Dudung menyampaikan pemerintah terus memperkuat tata kelola Program MBG yang dijalankan Badan Gizi Nasional (BGN) sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto

"Masukan dari penerima manfaat menjadi bagian penting dari evaluasi untuk terus meningkatkan kualitas Program Makan Bergizi Gratis," ujarnya.

Dia menekankan bahwa upaya penguatan tata kelola itu sesuai dengan Surat Edaran dari Badan Gizi Nasional Nomor 12 Tahun 2026.

Untuk memastikan implementasi perbaikan telah dilakukan, pihaknya pada hari ini telah meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Ciseureuh 8 serta pelaksanaan MBG di SD Negeri 3 Ciseureuh yang bertepatan dengan hari pertama masuk sekolah dan rangkaian Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).

Hari pertama masuk sekolah juga menandai dimulainya kembali pemberian MBG setelah sebelumnya diliburkan bersamaan dengan periode libur siswa.

"Arahan Bapak Presiden sangat jelas, program harus terus berjalan, manfaatnya harus semakin dirasakan masyarakat, dan kualitas pelaksananya juga harus ditingkatkan. Untuk itu, KSP berperan aktif dalam pengawalan agar seluruh perbaikan benar-benar terlaksana di lapangan," kata Dudung.

Sebelumnya, pemerintah melakukan moratorium untuk pembangunan SPPG baru dan penyesuaian operasional selama libur sekolah sebagai bagian dari upaya pembenahan tata kelola MBG.

Selama periode tersebut, BGN memfokuskan evaluasi menyeluruh terhadap operasional SPPG, meliputi kualitas layanan, kapasitas produksi, pemenuhan standar sarana dan prasarana, serta kesesuaian penerima manfaat.