Laporan Wartawan TribunJatim.com, M Taufik
TRIBUNJATIM.COM, SIDOARJO – Ancaman luapan material Lumpur Lapindo di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, kembali menyita perhatian publik.
Berdasarkan data topografi terbaru, penurunan tanah (subsidence) di sepanjang 11 kilometer tanggul penahan lumpur terus merosot drastis hingga mencapai setengah meter setiap tahunnya.
Kondisi tersebut diperparah dengan adanya insiden luberan air dan lumpur yang terjadi sejak Jumat pekan lalu di titik P10D, yang terletak di sisi utara dan barat pusat semburan.
Titik ini terhitung krusial karena jaraknya yang sangat dekat dengan jalur rel kereta api serta jalan raya nasional Porong.
Melihat kondisi darurat tersebut, Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS), bersama Wakil Bupati Sidoarjo, Mimik Idayana, langsung menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi tanggul guna menuntut kepastian penanganan, Senin (13/7/2026).
Baca juga: Pemkab Sidoarjo Genjot Betonisasi Jalan Bluru Kidul, Drainase Baru Disiapkan Atasi Banjir
Ketua Tim Perencanaan Teknik Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS), Arif Firmanto, membenarkan bahwa tanah di kawasan tersebut tidak stabil. Dari hasil pengukuran berkala, penurunan rata-rata tanah menyentuh angka 0,5 meter per tahun.
"Laju penurunannya di titik P10D berkisar setengah meter per tahun. Dari total bentangan tanggul sepanjang 11 kilometer, kondisinya variatif. Untuk kawasan tanggul sisi selatan relatif lebih stabil dibanding sisi barat yang terus mengalami penurunan," terang Arif Firmanto di sela-sela kegiatan sidak.
Lebih lanjut, Arif memaparkan bahwa secara sains, amblasnya tanggul lumpur ini dipicu oleh faktor geologi Sidoarjo yang didominasi oleh daerah endapan sedimen muda.
Karakteristik endapan inilah yang membuat daya dukung atau beban topografi tanah menjadi sangat rendah.
Kondisi tersebut kian diperparah oleh faktor tektonik regional dengan keberadaan dua patahan bumi yang masih aktif bergerak di bawah tanah Sidoarjo.
"Ada pengaruh kuat dari aktivitas dua sesar aktif, yaitu Sesar Siring dan Sesar Watukosek. Oleh karena itu, beban timbunan tanggul baru yang kita tempatkan di atasnya pasti memengaruhi stabilitas tanah. Kami akan menghitung kembali struktur elevasi ideal sebelum menerapkan peninggian permanen," urai Arif.
Untuk mengantisipasi luberan semakin meluas ke fasilitas publik, PPLS saat ini tengah melakukan penanganan darurat dengan mengerahkan alat-alat berat untuk melakukan peninggian tanggul bocor setinggi satu meter.
Meski kondisi tanah terus menurun, Arif memberikan catatan bahwa volume semburan utama lumpur sebenarnya sudah jauh menyusut jika berkaca pada awal bencana 20 tahun silam. Jika dulu menyemburkan 100.000 hingga 120.000 m3/detik, kini debitnya stabil di kisaran 27.000 hingga 32.000 m3/detik.
Melihat kebocoran yang berulang, Wakil Bupati Sidoarjo, Mimik Idayana, meminta PPLS tidak hanya sekadar melakukan tambal sulam, melainkan segera merumuskan solusi konkret dan permanen.
“Keselamatan warga Sidoarjo harus diletakkan sebagai prioritas utama di atas segalanya. Kebocoran ini sangat membahayakan keselamatan pemukiman. Kami dari Pemkab Sidoarjo terus berkomitmen dan berkoordinasi ketat agar dampak buruknya tidak meluas ke warga,” tegas Wabup Mimik Idayana.
Senada dengan Wabup, Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, mengingatkan PPLS bahwa keterlambatan penanganan di Porong bisa berimplikasi fatal pada stabilitas ekonomi nasional.
Mengingat, jalur Porong adalah urat nadi utama logistik dan transportasi publik yang menghubungkan berbagai kota di Jawa Timur.
“Jika tidak segera ditanggulangi dengan cepat dan serius, ini akan menjadi bom waktu yang bisa melumpuhkan jalur transportasi logistik. Ini jalan nasional, kalau sampai tertutup lumpur, bukan cuma keselamatan warga yang terancam, tapi roda perekonomian Jawa Timur dan nasional bisa ikut terhambat,” papar politisi Gerindra yang akrab disapa BHS tersebut.
BHS meminta PPLS melakukan langkah taktis yang masif, seperti memperkuat dinding pertahanan tanggul dan memperbesar volume pembuangan air lumpur yang telah disaring menuju Sungai Porong.
"Saya juga mendesak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama instansi terkait untuk segera merealisasikan instalasi Early Warning System (sistem peringatan dini bencana). Alat ini sangat vital agar masyarakat sekitar memiliki waktu yang cukup untuk mengevakuasi diri secara mandiri jika sewaktu-waktu terjadi kondisi darurat tinggi pada tanggul," pungkas BHS.
