Kemudian 13.000 anak di Kabupaten Sumenep, Madura, tercatat sebagai Anak Tidak Sekolah (ATS) berdasarkan data Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tahun 2026.
Lalu Bupati Sampang, Slamet Junaidi, bidik Waduk Klampis menjadi destinasi wisata unggulan.
Distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bangkalan, Madura, kembali berjalan seiring berakhirnya masa libur tahun ajaran baru sekolah.
Namun di hari pertama distribusi, dua lembaga pendidikan; SMAN 1 dan MTsN memutuskan untuk menunda penerimaan MBG, karena disibukkan dengan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), Senin (13/7/2026).
Asisten Lapangan SPPG Bungsang, Rengga Aditya Pratama menungkapkan, pihaknya berkoordinasi kepada pihak-pihak sekolah penerima manfaat sebelum melakukan distribusi dan disepakati bahwa untuk siswa SMAN 1 dan MTsN Bangkalan ditunda hingga Minggu, karena terbentur kegiatan MPLS.
"Untuk penerima manfaat kami masih belum normal, jadi kami distribusikan bagi sekolah yang siap saja, seperti satu sekolah SMK Pelayaran Brajaguna. Sementara untuk SMAN 1 dan MTsN minta distribusi minggu depan," ungkap Rengga kepada TribunMadura.com.
Dalam kondisi normal, SPPG Bungsang memproduksi total sebanyak 2.742 porsi MBG untuk siswa SMP/MTsN, SMA/SMK, serta 3B atau balita, ibu hamil dan ibu menyusui.
"Produksi menyusut hingga sejumlah 2.500 porsi MBG karena pagi tadi distribusinya hanya 415 porsi," pungkas Rengga.
Siswa Kelas VIII MTsN Bangkalan, Narendra Raka Pramana, mengaku baru mendapatkan informasi bahwa tidak ada distribusi MBG dalam seminggu ke depan saat berada di koperasi sekolah pada jam istirahat.
"Tidak masalah, teman-teman juga tidak saling tanya, biasa saja. Saya beli camilan di kantin sekolah bareng teman-teman," ujar Narendra kepada TribunMadura.com.
Penundaan distribusi pada memon MPLS tidak terjadi secara merata di sekolah-sekolah penerima manfaat.
Baca Selengkapnya di Sini
Sebanyak 13.000 anak di Kabupaten Sumenep, Madura, tercatat sebagai Anak Tidak Sekolah (ATS) berdasarkan data Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tahun 2026.
Namun, Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumenep belum langsung menerima angka tersebut sebagai data final.
Sebab, ribuan anak yang masuk dalam daftar ATS diduga sebenarnya sudah bersekolah, mengikuti pendidikan kesetaraan, bahkan ada yang telah ikut orang tuanya merantau ke luar daerah.
Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Sumenep, Mohammad Iksan, mengatakan, data tersebut baru diterima dari pemerintah pusat dan masih harus melalui proses validasi.
Mantan Kepala Disbudporapar Sumenep ini menyebutkan, data yang diterimanya dari pusat sebanyak 13.000 orang.
Menurutnya, langkah pertama yang dilakukan adalah mencocokkan data ATS dengan data kependudukan milik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Sumenep.
"Itu masih data, saya perlu validasi kembali ke Disdukcapil. Benar atau tidak," kata Mohammad Iksan, Senin (13/7/2026).
Meski demikian, Disdik tetap menjadikan data dari Kemendikdasmen sebagai acuan awal sebelum dilakukan penelusuran lebih lanjut.
"Data ini tetap kami terima, tapi kami akan melakukan upaya validasi data," katanya.
Selain berkoordinasi dengan Disdukcapil, Disdik juga akan menyisir data anak yang telah menyelesaikan pendidikan melalui jalur kesetaraan, mulai Paket A, Paket B hingga Paket C.
Menurutnya, lulusan pendidikan kesetaraan masih berpotensi masuk dalam daftar ATS karena belum seluruhnya tercatat dalam basis data kependudukan.
"Kami akan sisir anak yang sudah lulus Paket A, Paket B, Paket C. Besok saya sampaikan kepada Capil, ini anak-anak yang sudah lulus SD, lulus SMP dan seterusnya melalui paket," terangnya.
Ia juga mengungkapkan kemungkinan lain yang menyebabkan tingginya angka ATS.
Satu di antaranya, anak-anak yang telah ikut orang tuanya merantau ke luar daerah. sehingga tidak lagi tercatat sebagai peserta didik di Sumenep.
Baca Selengkapnya di Sini
Pemerintah Kabupaten Sampang, Madura, mulai mematangkan langkah pengembangan potensi Wisata Waduk Klampis, Senin (13/7/2026).
Destinasi yang berada di wilayah Kecamatan Kedungdung itu dinilai memiliki daya tarik alam yang mampu menjadi salah satu ikon wisata baru di Kabupaten Sampang.
Saat mengunjungi kawasan tersebut pada Minggu (12/7/2026) sore, Bupati Sampang, Slamet Junaidi, mengaku terpesona dengan panorama Waduk Klampis yang masih asri.
Keindahan alam, terutama saat matahari terbenam, menjadi nilai jual yang layak dikembangkan secara serius.
"Pemandangan sunset-nya sangat luar biasa, suasananya masih alami dan menenangkan. Ini aset wisata yang harus kita kembangkan bersama agar semakin dikenal masyarakat luas," kata Bupati Bupati Sampang, Slamet Junaidi.
Dia menegaskan, Pemkab Sampang akan melakukan kajian bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk menyusun strategi pengembangan kawasan wisata tersebut secara bertahap.
Baca Selengkapnya di Sini
