Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mulai menyusun Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027 dengan menitikberatkan pada prinsip efisiensi anggaran.

Baca Juga: Pemprov Lampung Siapkan Kajian Bioetanol Berbasis Singkong, Sekda: Potensinya Besar

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mengatakan efisiensi akan menjadi prinsip utama dalam penyusunan APBD 2027.

Namun, efisiensi yang dilakukan tetap diarahkan agar anggaran mampu memberikan dampak nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

"Dalam rangka menyusun APBD, prinsip-prinsip efisiensi menjadi hal yang utama. Tujuannya bagaimana anggaran tersebut efisien, tetapi tetap berdampak pada pembangunan Provinsi Lampung dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat," kata Marindo, Selasa (14/7/2026). 

Menurutnya, seluruh komponen belanja daerah akan dikaji secara menyeluruh agar penggunaan anggaran benar-benar tepat sasaran.

Beberapa pos belanja yang dipastikan menjadi fokus efisiensi antara lain belanja makanan dan minuman serta perjalanan dinas.

Selain itu, Pemprov Lampung juga akan mengurangi penggunaan gedung atau tempat sewa untuk kegiatan pemerintahan dengan mengoptimalkan aset milik pemerintah daerah.

"Belanja makanan dan minuman serta perjalanan dinas sudah pasti akan disesuaikan. Kita ingin memastikan semua kegiatan memaksimalkan penggunaan aset milik Pemerintah Provinsi Lampung. Sewa tempat di luar akan dikurangi dan diprioritaskan menggunakan aset pemprov," ujarnya.

Tak hanya itu, Pemprov Lampung juga akan memanfaatkan teknologi informasi untuk menekan biaya operasional pemerintahan.

Marindo mengatakan rapat-rapat koordinasi akan lebih banyak dilakukan secara daring melalui Zoom Meeting maupun platform virtual lainnya sehingga kebutuhan perjalanan dinas dapat ditekan.

"Perjalanan dinas juga akan dikurangi dengan mengefektifkan teknologi informasi, seperti menggunakan Zoom Meeting dan rapat secara virtual," katanya.

Terkait besaran efisiensi yang ditargetkan pada APBD 2027, Marindo belum menyebutkan angka pasti. 

Menurutnya, penyusunan anggaran akan disesuaikan dengan kemampuan pendapatan daerah.

Ia menjelaskan, arah penyusunan APBD mengacu pada kondisi riil pendapatan daerah, termasuk penyesuaian dana transfer dari pemerintah pusat.

"Kita melihatnya dari sisi kinerja pendapatan. Kita sepakat bahwa dalam menyusun APBD, pedoman utamanya adalah melihat dari sisi pendapatan daerah. Pendapatan daerah kita sesuaikan dengan penyesuaian dari dana transfer pusat. Oleh karena itu, pendapatan daerah menjadi titik hulu pertimbangan dalam menyusun APBD," pungkasnya.

(Tribunlampung.co.id/Riyo Pratama)