TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Wakil Ketua Koalisi Dominggus Mandacan–Mohamad Lakotani (DOAMU) Jilid II, Aloysius Paulus Siep, menyoroti pernyataan Gubernur Dominggus Mandacan, yang mengaku tidak mengetahui adanya pergeseran anggaran dalam pelaksanaan sejumlah program pemerintah.

Disampaikan Aloysius, merespons rapat evaluasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berlangsung pada 10 Juli 2026.

Menurut Aloysius, gubernur sebagai kepala daerah merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Papua Barat.

Karena itu, ia menilai sangat disayangkan apabila terdapat pergeseran anggaran atau perubahan program yang dilakukan tanpa sepengetahuan gubernur.

“Kami sangat menyayangkan apabila benar ada program atau pergeseran anggaran yang dilakukan tanpa sepengetahuan Bapak Gubernur. Beliau adalah pemegang kekuasaan tertinggi di Provinsi Papua Barat dan harus dihormati dalam setiap pengambilan kebijakan,” ujarnya, Selasa (14/7/2026).

Aloysius mempertanyakan kemungkinan adanya pihak lain yang mengambil keputusan di luar kewenangan gubernur.

Baca juga: Koalisi 8 Partai Non Seat Sarankan DOAMU Ganti Seluruh Kepala OPD di Papua Barat, Berikut Alasannya

“Kalau Bapak Gubernur sampai menyampaikan tidak mengetahui adanya pergeseran anggaran, lalu muncul pertanyaan, apakah ada gubernur lain di bawah Bapak Dominggus Mandacan yang mengambil keputusan seperti itu,” katanya.

Ia menekankan bahwa pernyataan gubernur harus menjadi perhatian serius seluruh jajaran pemerintah daerah agar mekanisme penyusunan dan pelaksanaan anggaran berjalan sesuai aturan serta tetap menghormati kewenangan kepala daerah.

Aloysius berharap persoalan ini segera dievaluasi sehingga seluruh program pembangunan dapat berjalan sesuai visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat.

“Harapan kami, hal ini menjadi bahan evaluasi agar visi dan misi Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur dapat terlaksana dengan baik. Jangan sampai program yang telah direncanakan berubah tanpa sepengetahuan pimpinan daerah,” ujarnya.

Ia juga menyinggung pernyataan Gubernur Dominggus Mandacan yang mempertanyakan pihak yang melakukan pergeseran anggaran.

“Ketika Bapak Gubernur sendiri menyampaikan, ‘siapa yang geser-geser anggaran’, tentu ini menjadi perhatian bersama dan perlu ditelusuri agar tata kelola pemerintahan tetap berjalan dengan baik, transparan, dan sesuai kewenangan,” tutupnya.