TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Fenomena krisis siswa baru pada jenjang Sekolah Dasar (SD) Negeri di wilayah Kota Yogyakarta kembali terjadi pada tahun ajaran 2026/2027.
Meski demikian, skema penggabungan atau regrouping sama sekali tidak dilirik oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta untuk mengurai polemik ini.
Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, mengungkapkan ketimpangan animo masyarakat pada jenjang SD dan SMP negeri menunjukkan adanya sumbatan kualitas tata kelola di level pendidikan dasar.
Jika SMP negeri selalu diserbu pendaftar hingga melebihi kuota, kondisi sebaliknya justru melanda sejumlah sekolah dasar yang terseok-seok menggaet murid anyar.
"Minat masyarakat untuk masuk SD negeri kurang, tapi minat masyarakat untuk masuk SMP negeri bagus. Nah, itu menunjukkan manajemen SMP bagus dan banyak diminati masyarakat. Berarti manajemen SD masih kurang bagus, harus ditingkatkan lagi," tandasnya.
Mantan Kepala BKKBN RI tersebut menekankan supaya para kepala sekolah dan guru SD negeri tidak berpasrah diri dengan kondisi minimnya murid ini.
Hasto menilai, menutup sekolah lewat metode regrouping bukanlah solusi yang bijak di tengah tingginya beban biaya pendidikan yang kerap dikeluhkan masyarakat miskin.
"Saya sering sampaikan ke guru-guru SD, kepala sekolah SD, ayolah kita berkompetisi untuk menjadi SD yang baik. Jadi, semangatnya jangan regrouping," tegasnya.
Baca juga: Potret Perjuangan SD Negeri di Kota Yogyakarta: Sarpras Memadai, Tapi Minim Murid Baru
Bukan tanpa alasan, Wali Kota menandaskan, skema regrouping berbanding terbalik dengan semangat untuk menghadirkan sebanyak mungkin sekolah gratis.
Terlebih, ia menyadari, dengan problem keterbatasan lahan, Kota Yogyakarta sejauh ini belum mampu merealisasikan Sekolah Rakyat seperti arahan presiden.
"Waduh, sedih kalau semangat regrouping, menutup sekolah itu. Karena kenyataannya banyak orangtua yang mengeluh membayar mahal sekolah. Kita ingin sediakan sebanyak-banyaknya sekolah gratis," ucapnya.
Di sisi lain, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Yogyakarta menyajikan data makro yang menjelaskan faktor penentu di balik sepinya keterisian bangku sekolah dasar negeri.
Berdasarkan pemetaan, tingkat keterisian bangku di seluruh SD negeri se-Kota Yogyakarta sebenarnya sudah menyentuh angka 79 persen dari total sekitar 3.700 daya tampung tersedia.
Dari kuota yang disediakan, sebanyak 2.845 kursi SD negeri terisi pada tahun ajaran ini, dengan komposisi warga dalam kota sebanyak 2.100 siswa (74 persen) dan 745 siswa (26 persen) merupakan warga luar kota.
Jika digabungkan dengan pendaftar ke SD swasta yang mencapai 1.575 anak, maka total penduduk usia sekolah dasar yang tertampung di Kota Yogyakarta pun mencapai 3.675 siswa.
Dalam pemetaan tersebut, ditemukan pula fakta mengenai penyusutan populasi anak usia 7 tahun yang pada tahun ajaran baru ini berada di kisaran 4.300-an anak.
Kondisi itu, dipengaruhi langsung oleh faktor demografis ekstrem, yakni angka fertilitas (Total Fertility Rate/TFR) Kota Yogyakarta yang kini berada di angka 1,66.
Adapun selisih sekitar 700 anak dari estimasi total populasi usia 7 tahun disinyalir akibat pergeseran domisili orangtua ke wilayah penyangga seperti Sleman dan Bantul, meski secara administrasi kependudukan masih tercatat sebagai warga kota. (*)
