TRIBUNMATARAMAN.COM, KEDIRI - Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana memastikan Pemerintah Kabupaten Kediri akan mengawal penuh pelaksanaan program Sekolah Rakyat agar benar-benar mampu memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.
Komitmen tersebut disampaikan Mas Dhito saat meninjau pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 1 Kabupaten Kediri di Desa Plosokidul Kecamatan Plosoklaten Selasa (14/7/2026) siang pukul 13.00 WIB.
Dalam peninjauan itu, Mas Dhito didampingi jajaran Forkopimda hingga perwakilan dari Kementerian Sosial. Mereka mengecek langsung kesiapan ruang belajar, asrama, kamar mandi, hingga fasilitas penunjang lainnya sebelum menyapa ratusan peserta didik dan wali murid.
Di hadapan orang tua siswa, Mas Dhito menegaskan seluruh pemangku kepentingan akan mengawal program yang digagas Presiden RI tersebut agar memberikan manfaat nyata bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Baca juga: Kronologi Lengkap Truk Terguling di Katang Sukorejo Kediri, Sopir Terluka Dibawa ke Rumah Sakit
Menurutnya, ukuran keberhasilan Sekolah Rakyat bukan hanya terpenuhinya jumlah peserta didik, melainkan bagaimana para siswa mampu menyelesaikan pendidikan hingga memiliki masa depan yang lebih baik.
"Kita akan kawal penuh. Seluruh stakeholder hadir untuk memastikan program ini berhasil. Indikator keberhasilannya adalah anak-anak bisa lulus dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA, bahkan melanjutkan ke perguruan tinggi sehingga bisa mengangkat derajat keluarganya," tegas Mas Dhito.
Orang nomor satu di Kabupaten Kediri ini juga berpesan kepada para wali murid agar terus memberikan dukungan moral kepada anak-anak selama menempuh pendidikan di sekolah berasrama tersebut.
"Saya doakan anak-anak panjenengan sekolah di sini. Orang tuanya jangan terlalu khawatir, cukup didoakan setiap malam dan setiap salat agar selalu diberikan keselamatan dan keberuntungan," katanya.
Mas Dhito mengungkapkan, tantangan dalam sekolah berasrama bukan hanya berkaitan dengan proses belajar mengajar, tetapi juga hal-hal yang terlihat sederhana seperti kualitas makanan, kebersihan lingkungan, pengelolaan sampah, hingga ketersediaan listrik.
Menurutnya, persoalan-persoalan kecil tersebut justru harus menjadi perhatian agar siswa merasa nyaman selama tinggal di asrama.
"Problem boarding school biasanya ada di hal-hal yang sifatnya minor, seperti makanan, kebersihan, sampah, atau kalau listrik mati bagaimana. Hal-hal seperti itu yang harus terus kita pantau," jelasnya.
Mas Dhito juga meminta para guru memberikan perhatian yang berbeda pada setiap jenjang pendidikan. Ia meyakini tidak ada anak yang bodoh, melainkan metode pembelajaran yang harus disesuaikan dengan karakter masing-masing peserta didik.
"Saya percaya tidak ada anak yang bodoh. Yang ada hanyalah guru yang belum menemukan metode yang tepat untuk mengajarkan anak tersebut," ucapnya.
Selain memastikan kesiapan fasilitas, Pemerintah Kabupaten Kediri juga akan terus melakukan penjangkauan terhadap anak-anak dari keluarga miskin yang belum bersekolah. Hal itu dilakukan karena Sekolah Rakyat tidak menggunakan sistem pendaftaran seperti sekolah reguler.
"Nanti kita akan jemput bola. Kita lihat lagi anak-anak yang masih berada di desil 1 sampai desil 4 yang belum sekolah atau putus sekolah. Kita lakukan pendekatan secara persuasif agar mereka mau melanjutkan pendidikan," terang Mas Dhito.
Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Fadeli mengatakan pada tahun ajaran 2026/2027 jumlah peserta didik mencapai 248 orang yang terdiri dari 23 siswa SD, 107 siswa SMP, dan 118 siswa SMA.
Ia menjelaskan, jenjang SMA masih mendominasi karena Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri pertama kali dibuka pada tahun lalu dengan hanya menerima siswa SMA. Kini layanan pendidikan telah diperluas hingga jenjang SD dan SMP.
Menurut Fadeli, seluruh peserta didik berasal dari keluarga miskin kategori desil 1 dan desil 2 berdasarkan data Kementerian Sosial. Mereka masuk melalui sistem penjangkauan oleh Dinas Sosial bersama pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), bukan melalui proses pendaftaran maupun seleksi.
Meski demikian, kuota jenjang SD masih belum terpenuhi karena tidak mudah menemukan anak usia sekolah dasar yang bersedia tinggal di asrama. Akibatnya, sebagian kuota dialihkan ke jenjang SMP dan SMA agar pemanfaatan kapasitas Sekolah Rakyat tetap optimal.
"Di Sekolah Rakyat tidak ada penerimaan siswa baru. Yang ada adalah penjangkauan. Jadi tidak ada seleksi sama sekali," katanya.
(Isya Anshori/TribunMataraman.com)
