TRIBUNKALTIM.CO - Pusaran kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Febrie Adriansyah, kini resmi memasuki babak baru dengan keterlibatan lembaga penegak hukum internasional kelas wahid.
Hanya berselang tiga hari setelah penetapan status tersangka Febrie pada Sabtu sore (11/7/2026), perwakilan dari United States Secret Service (USSS) atau Dinas Rahasia Amerika Serikat mendatangi Gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya pada Selasa (14/7/2026).
Kedatangan lembaga elite dari negara republik konstitusional federal di Amerika Utara ini tidak sendiri, melainkan didampingi oleh agen dari Federal Bureau of Investigation (FBI).
Baca juga: Rekam Jejak Kuntadi yang Diisukan Bakal Jadi Jampidsus Gantikan Febrie Adriansyah
Kehadiran USSS dan FBI di markas Polda Metro Jaya tersebut dikabarkan mengusung misi khusus, yakni melakukan verifikasi serta pemeriksaan laboratorium forensik terhadap tumpukan barang bukti valuta asing bermerek dolar yang disita penyidik dalam operasi penggeledahan kasus korupsi Febrie Adriansyah.
Rombongan perwakilan agen federal Amerika Serikat itu terpantau berada di dalam area Gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya selama kurang lebih satu jam.
Berdasarkan pantauan langsung di lapangan, mereka meninggalkan kompleks markas kepolisian sekitar pukul 12.39 WIB dengan langkah tergesa-gesa tanpa bersedia memberikan sepatah kata pun kepada awak media yang telah menunggu.
Tidak lama setelah kepergian agen-agen AS tersebut, sejumlah penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya juga terlihat bergegas keluar membawa beberapa koper dokumen menuju kendaraan operasional.
Jika publik sudah sangat akrab dengan nama FBI berkat representasinya dalam berbagai produk budaya populer global seperti film The Silence of the Lambs hingga serial televisi The X-Files dan Criminal Minds, eksistensi USSS di ranah investigasi kriminal luar negeri mungkin masih memicu tanda tanya.
Lantas, apa sebenarnya United States Secret Service (USSS) itu?
Merujuk pada cetak biru sejarah yang dirilis laman resmi secretservice.gov, United States Secret Service (USSS) merupakan salah satu pilar penegak hukum federal tertua yang dimiliki oleh pemerintah Amerika Serikat.
Lembaga ini pertama kali dibentuk pada tanggal 5 Juli 1865, atau sekitar 161 tahun silam, atas instruksi langsung dari Presiden AS ke-16, Abraham Lincoln, tepat di hari-hari terakhir sebelum ia wafat akibat pembunuhan.
Baca juga: KPK Siap Bantu Penyidikan Eks Jampidsus Febrie Adriansyah jika Diminta Kejagung
Saat ini, kepemimpinan USSS berada di bawah komando Departemen Keamanan Dalam Negeri AS (Department of Homeland Security).
Namun, fakta sejarah mencatat bahwa sejak awal berdiri pada 1865 hingga tahun 2003, USSS justru bernaung di bawah Departemen Perbendaharaan AS (Treasury Department).
Hal ini dikarenakan mandat orisinal pembentukan lembaga ini bukan untuk pengawalan bersenjata, melainkan untuk memerangi sindikat pemalsuan mata uang dolar AS (counterfeiting) yang merajalela pasca-berakhirnya Perang Saudara (Civil War).
Pada masa transisi pasca-perang tersebut, hampir sepertiga dari total uang kertas yang beredar di seantero Amerika Serikat teridentifikasi sebagai uang palsu.
Kondisi ekstrem ini sempat melumpuhkan roda ekonomi dan mengancam stabilitas sistem keuangan nasional yang baru saja ditata ulang.
Demi menyelamatkan mata uang negara, dinas rahasia ini pun dibentuk dengan fokus penuh pada kejahatan finansial.
Fungsi utama USSS mengalami pergeseran paradigma yang sangat signifikan pada tahun 1901.
Tragedi penembakan yang menewaskan Presiden AS ke-25, William McKinley, di Buffalo, New York, memaksa Kongres AS memperluas mandat hukum USSS untuk mengemban tugas proteksi fisik secara penuh bagi keselamatan Presiden Amerika Serikat dan keluarganya.
Baca juga: ICW Sebut Pelimpahan Kasus Eks Jampidsus Febrie Adriansyah ke Kejagung Bak Akrobat Proses Hukum
Seiring berjalannya waktu, misi pengawalan dan perlindungan USSS terus diperluas melalui instrumen amandemen undang-undang, Arahan Keputusan Presiden (Presidential Decision Directives/PDD), Arahan Keamanan Dalam Negeri Presiden, Arahan Keamanan Nasional, serta berbagai Perintah Eksekutif (Executive Order).
Dalam struktur internalnya, terdapat unit khusus bernama Divisi Berseragam Dinas Rahasia Amerika Serikat (United States Secret Service Uniformed Division).
Unit bersenjata ini memikul tanggung jawab harian untuk mengamankan Kompleks Gedung Putih dan Observatorium Angkatan Laut AS.
Selain itu, sejak tahun 1970, divisi khusus ini juga mengemban mandat untuk menjaga keamanan fisik seluruh kantor kedutaan besar serta konsulat diplomatik asing yang tersebar di wilayah administrasi Washington, D.C.
Ekspansi tugas perlindungan paling mutakhir dikukuhkan pada 20 Mei 1998 lewat penerbitan Arahan Keputusan Presiden 62 (PDD 62).
Regulasi ini mendaulat USSS sebagai komando federal tunggal dalam merancang serta mengeksekusi rencana pengamanan untuk Acara Keamanan Khusus Nasional (National Special Security Events/NSSE). Skema pengamanan NSSE ini mencakup agenda-agenda kenegaraan vital seperti:
Dalam roda operasionalnya saat ini, USSS diperkuat oleh barisan personel tangguh yang berjumlah lebih dari 8,000 orang.
Kekuatan ini terbagi atas Agen Khusus (Special Agents), Petugas Divisi Berseragam (Uniformed Division Officers), Petugas Penegakan Hukum Teknis, serta staf Administratif, Profesional, dan teknisi forensik.
Kursi kepemimpinan USSS kini diduduki oleh Sean M. Curran, yang resmi dilantik sebagai Direktur USSS ke-28 pada tanggal 22 Januari 2025.
Mengikuti arus modernisasi global, wilayah kerja investigatif USSS turut bermutasi secara dinamis.
Dari yang semula hanya berkutat pada penanganan uang kertas palsu secara fisik, USSS kini menjelma menjadi garda terdepan dalam membongkar kejahatan keuangan abad ke-21 yang memanfaatkan teknologi digital.
Dinas rahasia ini memiliki unit cyber khusus yang bertugas memburu sindikat internasional yang melakukan penipuan kartu kredit, pembajakan kawat transfer dana perbankan (wire fraud), peretasan jaringan komputer perbankan, penyebaran virus pemeras (ransomware), hingga kejahatan pencucian uang berbasis aset kripto di seluruh belahan dunia.
Teka-teki mengenai keterlibatan langsung dinas rahasia Amerika Serikat ini akhirnya dijawab secara gamblang oleh pihak kepolisian.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, menjelaskan bahwa kehadiran USSS dan FBI merupakan bagian dari prosedur verifikasi ketat serta uji keaslian terhadap barang bukti mata uang asing yang disita dari hasil penggeledahan, sebelum berkas perkara dilimpahkan sepenuhnya ke Kejaksaan Agung RI.
"Ini ada uang USD, SGD, rupiah, termasuk emas batangan jadi nanti akan dilakukan uji terkait Singapore Dollar, US Dollar dari FBI dan Kedutaan Amerika, termasuk dari Kedutaan Singapura dan Bank Indonesia," terang Budi Hermanto saat ditemui di Gedung Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (13/7/2026).
Baca juga: ICW Sarankan Kasus Dugaan Korupsi Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Diserahkan ke KPK Bukan Kejagung
Langkah pelibatan ahli dari eksternal dan perwakilan resmi negara asal mata uang tersebut diambil guna memastikan validitas kekuatan hukum barang bukti di pengadilan nanti.
Budi menambahkan, selain melakukan pengujian terhadap keaslian uang asing tersebut, penyidik juga tengah menanti laporan analisis akhir dari PT Pegadaian (Persero) terkait hasil uji kadar kemurnian terhadap 74 keping emas batangan sitaan yang pengerjaannya disaksikan langsung oleh tim penyidik Kejagung.
"Tadi dari teman kita dari Pegadaian Pusat sudah menyampaikan, nanti hasilnya dari 74 lempeng ini akan disampaikan kepada teman-teman sekalian, ini merupakan suatu proses dalam penyerahan penanganan perkara lanjutan yang ditangani oleh Joint Investigation kepada Kejaksaan Agung," kata Budi menerangkan proses hukum yang berjalan.
Hasil dari uji laboratorium komprehensif terhadap puluhan lempeng emas batangan tersebut diproyeksikan bakal keluar dan diserahkan kepada penyidik dalam kurun waktu satu hingga dua hari ke depan.
Pihak Polda Metro Jaya menegaskan bahwa proses penyidikan masih terus bergulir dinamis sehingga rincian detail pokok materi perkara belum bisa diumbar secara bebas ke ruang publik demi menjaga integritas penyidikan.
"Joint Investigation ini masih terus bekerja ini bagian proses, masih proses semua jadi semua tentang perkara akan diserahkan dalam proses penyidikan lanjutan kepada Kejaksaan Agung tetapi proses terhadap tersangka dan barang bukti termasuk dokumen-dokumen, berkas perkara, ini akan dilakukan secara bertahap. Artinya tidak bisa sekaligus karena menggunakan ahli dari eksternal terkait pengujian barang bukti," tutup Budi Hermanto. (*)
