TRIBUNSUMSEL.COM, MARTAPURA -- Masyarakat Desa Karang Negara, Kecamatan Madang Suku II, Kabupaten OKU Timur, Provinsi Sumatera Selatan rela patungan bahkan menghibahkan lahannya demi mewujudkan berdirinya jembatan di wilayah mereka.
Keseriusan itu disampaikan sebab selama masyarakat masih menggantungkan aktivitas sehari-hari pada perahu ketek untuk menyeberangi Sungai Komering.
Selama ratusan tahun, desa yang telah berdiri sejak awal abad ke-19 itu belum memiliki jembatan penghubung menuju Desa Riang Bandung sebagai akses utama menuju jalan raya.
Kondisi tersebut membuat hampir seluruh aktivitas masyarakat, mulai dari bekerja, menjual hasil pertanian, mengurus administrasi pemerintahan, mendapatkan layanan kesehatan hingga anak-anak yang bersekolah di jenjang SMP dan SMA, harus dilakukan dengan menyeberangi sungai menggunakan perahu.
Menurut Sekretaris Desa Karang Negara, Najamuddin, keinginan masyarakat untuk memiliki jembatan bukanlah harapan baru.
Aspirasi tersebut telah disampaikan selama bertahun-tahun, namun hingga kini belum juga terwujud.
Ia menjelaskan bahwa Desa Karang Negara merupakan salah satu desa tertua di Kabupaten OKU Timur.
Berdasarkan dokumen sejarah pemerintahan desa, wilayah tersebut telah memiliki sistem pemerintahan sejak sekitar tahun 1902 dengan kepala desa yang saat itu masih menggunakan sebutan kerio.
Pemimpin pertama yang tercatat adalah Kerio Mantan yang menjabat sekitar tahun 1902 hingga 1914.
"Sejak desa ini berdiri sampai sekarang belum pernah ada pembangunan jembatan. Dari dulu hingga sekarang masyarakat hanya mengandalkan perahu ketek sebagai akses utama keluar masuk desa. Padahal jembatan ini sudah sangat lama menjadi harapan seluruh masyarakat," kata Najamuddin kepada jurnalis TribunSumsel.com, Rabu (15/7/2026).
Menurutnya, keberadaan jembatan akan mengubah banyak aspek kehidupan masyarakat.
Selain memangkas waktu tempuh, biaya transportasi warga juga akan jauh lebih ringan.
Aktivitas ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan hingga pelayanan pemerintahan dipastikan menjadi lebih mudah.
Najamuddin mengungkapkan, besarnya harapan masyarakat bahkan dibuktikan dengan kesiapan warga memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan tersebut.
"Warga di Desa Karang Negara sudah siap menghibahkan lahannya apabila dibutuhkan untuk pembangunan jembatan. Bahkan jika masih diperlukan pembebasan lahan di wilayah Desa Riang Bandung, masyarakat kami siap bergotong royong dan patungan untuk membantu menebus lahannya. Yang kami inginkan hanya satu, yaitu adanya jembatan agar desa ini tidak lagi terisolasi," ujarnya.
Ia mengatakan mayoritas masyarakat Desa Karang Negara menggantungkan hidup dari sektor pertanian, terutama komoditas padi dan karet. Selama ini seluruh hasil panen harus diangkut menggunakan kendaraan menuju tepian sungai, kemudian diseberangkan menggunakan perahu ketek sebelum dibawa ke pasar maupun tempat penjualan.
Tidak hanya itu, fasilitas pendidikan di desa tersebut juga masih terbatas. Desa Karang Negara hanya memiliki sekolah dasar, sedangkan siswa yang melanjutkan pendidikan ke tingkat SMP dan SMA harus bersekolah di desa lain.
"Setiap hari anak-anak kami harus menyeberangi Sungai Komering menggunakan perahu ketek untuk berangkat dan pulang sekolah. Kami tentu berharap mereka bisa berangkat dengan akses yang lebih aman dan lebih mudah. Jembatan bukan hanya soal jalan, tetapi juga tentang masa depan pendidikan anak-anak kami," tambahnya.
Harapan serupa disampaikan Saluddin, seorang petani di Desa Karang Negara. Menurutnya, tidak adanya jembatan membuat biaya produksi pertanian menjadi jauh lebih mahal.
Selain menghadapi persoalan akses, para petani saat ini juga dihadapkan pada ancaman musim kemarau yang menyebabkan sawah mulai kekeringan.
Saluddin mengaku menggarap lahan sawah seluas sekitar 19 sekat atau kurang lebih setengah hektare.
Untuk mempertahankan tanaman padi tetap hidup, ia harus memompa air dari Sungai Komering yang berjarak sekitar 150 meter dari lahan pertaniannya.
"Setiap kali menyedot air kami melakukannya selama tiga hari tiga malam tanpa berhenti. Dalam satu musim tanam bisa sampai tiga kali menyedot. Sekali penyedotan menghabiskan sekitar 10 sampai 12 liter BBM," ujarnya.
Karena di desa tersebut tidak terdapat SPBU, para petani terpaksa membeli Pertalite dari pedagang eceran dengan harga mencapai Rp15 ribu per liter.
Biaya produksi semakin besar karena hasil panen juga harus melalui dua kali proses pengangkutan.
Dari sawah menuju tepi sungai menggunakan jasa ojek motor, kemudian diseberangkan menggunakan perahu ketek.
"Untuk ongkos ojek dari sawah ke pinggir sungai sekitar Rp17 ribu sampai Rp20 ribu per karung dengan berat sekitar 100 kilogram. Setelah itu masih harus membayar ongkos perahu sekitar Rp6 ribu per karung. Kalau sudah panen banyak, biaya angkutnya tentu sangat besar," jelasnya.
Menurut Saluddin, kondisi sawah yang kekurangan air menyebabkan pertumbuhan padi tidak maksimal.
Selain berpotensi menurunkan hasil panen, lahan juga lebih mudah ditumbuhi gulma sehingga membutuhkan biaya perawatan yang lebih besar.
Ia berharap pemerintah dapat memberikan bantuan pembangunan sumur bor sebagai solusi jangka pendek untuk mengatasi kekeringan.
Namun di sisi lain, pembangunan jembatan tetap menjadi kebutuhan paling mendesak karena menyangkut seluruh aktivitas masyarakat.
"Bagi kami, jembatan bukan hanya memudahkan membawa hasil panen. Jembatan akan membuka akses ekonomi, pendidikan, kesehatan, sekaligus mempercepat kemajuan desa. Itu yang sudah lama kami impikan," pungkasnya.
Ikuti dan Bergabung di Saluran WhatsApp TribunSumsel.com
