Tribunlampung.co.id, Lampung Timur – Petani singkong di Provinsi Lampung mengeluh kepada Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI) Gibran Rakabuming Raka terkait harga ubi kayu yang masih fluktuatif.

Baca juga: Wapres Gibran: Saya ke Lampung Khusus Mengecek Singkong

Keluhan itu disampaikan saat kunjungan Wapres Gibran ke Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, Rabu (15/7/2026).

Gibran meninjau langsung kondisi para petani singkong atau ubi kayu di Lampung, sebagai produsen singkong terbesar di Indonesia.

Lampung Timur merupakan salah satu daerah sentra singkong di Lampung, selain Lampung Utara dan Lampung Tengah.

Gibran sempat berdialog dengan ratusan warga dan anggota Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) selama kunjungannya di Lampung Timur.

Dia menekankan komitmen pemerintah pusat untuk fokus menyelesaikan berbagai dinamika komoditas singkong, mulai dari ketersediaan pupuk hingga tata kelola pascapanen.

"Hari ini saya ke Lampung khusus mengecek singkong. Karena di komoditas ini masih banyak berbagai dinamika dan tantangan," ujar Wapres Gibran di hadapan para petani.

Dalam dialog tersebut, petani mengeluh kepada Gibran terkait harga singkong yang masih fluktuatif. Selain itu, mereka mengusulkan harga ideal Rp2.500 per kilogram. "Ini Bapak, Ibu sekalian, terkait harga yang masih fluktuatif, tadi Ketua Gapoktan mengusulkan ideal harga di angka Rp2.500," tutur Gibran. 

Putra Presiden ke-7 RI tersebut berjanji akan membawa usulan petani ke pemerintah pusat. "Ini nanti coba kami laporkan ke pimpinan dulu ya Bapak, Ibu, agar harganya tidak fluktuatif," lanjut dia.

Tidak hanya soal harga, menurut Gibran, pemerintah pusat juga akan menyikapi soal belum adanya standarisasi alat ukur kadar aci di tingkat pabrik yang kerap merugikan petani.

Wapres memastikan kementerian terkait akan turun tangan secara konkret. "Dari Kemendag (Kementerian Perdagangan) akan menindaklanjuti untuk alat ukur kadar acinya," tegasnya.

Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, memaparkan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya melindungi para petani dari fluktuasi harga melalui kebijakan regulasi lokal.

"Melalui Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2025, kami sudah melakukan intervensi aturan untuk menetapkan batas harga pembelian ubi kayu minimal Rp1.350 per kilogram. Ini merupakan langkah awal kami di tingkat daerah untuk memberikan jaminan harga dasar bagi para petani," ungkap Jihan saat mendampingi kunjungan Wapres Gibran ke Lampung Timur.

Tidak hanya fokus pada harga acuan, Wagub Jihan menambahkan bahwa Pemprov Lampung tengah mendorong hilirisasi ubi kayu guna meningkatkan nilai tambah produk pascapanen. 

Salah satunya adalah dengan menambah kemitraan pembeli (off-taker) melalui kerja sama dengan PTPN VII untuk pembebasan lahan, yang nantinya akan dibangun pabrik bioetanol berbahan baku ubi kayu.

"Kami juga memohon dukungan Bapak Wapres agar pembangunan Cassava Center di Provinsi Lampung sebagai pusat riset dan pengembangan ubi kayu dapat segera direalisasikan. Komoditas ini adalah penopang utama ekonomi masyarakat tani kami," tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah, melaporkan bahwa Lampung Timur merupakan produsen singkong terbesar kedua di Provinsi Lampung dengan total produksi mencapai kurang lebih 1,1 juta ton per tahun. 

Wilayah Sukadana menjadi salah satu kontributor terbesar, namun masih dihadapkan pada kendala pengairan yang sangat bergantung pada cuaca.

"Di Sukadana, dari sekitar 14.000-an hektar lahan darat yang ada, irigasi teknisnya baru mencakup 1.600-an hektar. Sisanya, sekitar 11.145 hektar, masih berupa lahan tadah hujan. Karenanya, kami sedang menginisiasi program rekayasa irigasi tersier," papar Bupati Ela.

Merespons kendala kebutuhan air ini, Wapres Gibran berjanji akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk mengupayakan bantuan sistem pompanisasi dari Sungai Batanghari serta pengadaan traktor roda empat guna mempermudah proses pengolahan ladang para petani. (Tribunlampung.co.id/Fajar Ihwani Sidiq)