TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, meminta wacana reaktivasi Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di SMA dan SMK negeri, dikaji secara mendalam sebelum benar-benar diterapkan.

Dikatakan Dedi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini lebih memprioritaskan pembenahan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh setiap sekolah.

"Oh iya itu gini, kan kita harus melakukan pengkajian secara mendalam. Nanti kalau Gubernur mengaktifkan SPP, nanti opininya beda lagi, Gubernur tidak memprioritaskan pendidikan," ujar Dedi, Rabu (15/7/2026).

Berdasarkan hasil kunjungannya ke sejumlah sekolah, pengelolaan dana BOS menjadi salah satu faktor yang menentukan kualitas lingkungan sekolah. 

Dedi mencontohkan, kondisi sekolah yang mampu memanfaatkan dana BOS secara efektif, tetap memiliki fasilitas yang tertata dan berkualitas.

"Dana BOS itu saya kan sudah mengunjungi setiap sekolah. Sekolah ini pakai dana BOS, sekolahnya berantakan. SMA 1 Depok itu pakai dana BOS, sekolahnya rapi. Saya nanya ke kepala sekolah, 'Kok sekolah Bapak bisa rapi?' 'Ya kami mengelola ini (dana BOS) dengan baik'," katanya. 

Dedi menegaskan, fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan seluruh sekolah mampu mengelola dana BOS secara maksimal, sebelum membuka sumber pendanaan baru melalui SPP.

"Jadi tahap pertama sekarang, saya ingin berfokus sekolah itu mengelola dana BOS dulu dengan baik," katanya.

Dedi mengakui, masih terdapat berbagai kebutuhan fasilitas di sekolah yang belum terpenuhi. Namun, kekurangan tersebut akan menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sedangkan biaya operasional sekolah tetap dipenuhi melalui dana BOS.

"Nanti ada kekurangan-kekurangan apa. Biasanya kekurangannya fasilitas, sekolahnya kurang toilet, sekolahnya kurang ruang kelas, sekolahnya kurang pendingin ruangan, sekolahnya kurang sarana ibadah, sekolahnya kurang pagar. Nah itu kita penuhi oleh provinsi. Tapi operasional sekolah itu dipenuhi dulu oleh BOS. Jangan dulu membuka SPP," ucapnya.

Meski belum sejalan dengan usulan reaktivasi SPP, Dedi menegaskan tetap menghormati pandangan DPRD Jawa Barat. Namun, Dedi mengaku harus mempertimbangkan dampak yang lebih luas terhadap masyarakat sebelum mengambil kebijakan.

"Saya menghormati usulan itu tetapi juga saya mempertimbangkan aspek publik. Nanti polemik lagi," katanya.