TRIBUNJABAR.ID - Forum Organisasi Desa Indonesia menggelar Seminar Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Gedung Sasana Kriya, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Seminar yang diselenggarakan bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) itu mengangkat tema “Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk Mewujudkan Kedaulatan Ekonomi Rakyat.”
Kegiatan ini mempertemukan pemerintah dengan 10 organisasi desa tingkat nasional untuk membahas arah dan pelaksanaan KDKMP. Forum ini juga menjadi ruang bagi para pemangku kepentingan untuk menyampaikan pandangan dan masukan agar program koperasi dapat dijalankan sesuai kebutuhan masyarakat desa.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan, forum terbuka diperlukan agar kebijakan KDKMP dapat dipahami secara utuh sekaligus dikawal oleh pihak-pihak yang terlibat langsung di desa.
“Acara ini berawal dari diskusi kami dari hari ke hari bersama 10 asosiasi desa. Bagaimana agar kebijakan hebat Bapak Presiden itu dipahami secara benar dan bisa kita kawal secara bersama-sama,” ujar Yandri.
Melalui dialog dua arah, pemerintah ingin memberikan gambaran menyeluruh mengenai KDKMP sekaligus mencegah munculnya informasi yang tidak tepat di tengah masyarakat. Ini menjadi agenda penting mengingat koperasi akan hadir dan berinteraksi langsung dengan berbagai kegiatan ekonomi yang telah lebih dahulu tumbuh di desa.
Karena itu, Yandri memastikan KDKMP tidak diarahkan untuk menggantikan badan usaha milik desa (BUMDes), usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), ataupun warung kecil milik masyarakat.
“Tidak akan ada saling meniadakan dan saling menjatuhkan. Kita akan atur sedemikian rupa, kita saling menguatkan satu sama lain,” tutur Yandri.
Selain menjaga keberlangsungan pelaku usaha yang telah ada, Yandri menekankan bahwa KDKMP harus menghasilkan manfaat ekonomi bagi pemerintah desa dan masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan program tidak hanya diukur dari terbentuknya lembaga koperasi, tetapi juga dari dampaknya terhadap perekonomian desa.
Perhatian terhadap tata kelola, lanjut Yandri, menjadi hal krusial karena pelaksanaan program tersebut menggunakan dana desa. Pengelolaan yang baik diperlukan agar penggunaan dana desa melalui KDKMP dapat memberikan hasil bagi desa dan masyarakat.
“Kami di Kementerian Desa tentu ingin sekali program ini benar-benar sukses dan berhasil karena menggunakan dana desa,” ucap Yandri.
Baca juga: Siap-siap, Mendes Akan Copot Kepala Desa yang Gunakan Dana Desa untuk Judi Online
Menurut dia, hasil pengelolaan KDKMP diharapkan dapat memperkuat pendapatan asli desa sekaligus mengalirkan manfaat ekonomi kepada warga.
“Dana desa ini kalau kita kelola dengan baik menjadi Koperasi Desa Merah Putih, yang mana hasilnya nanti sekurang-kurangnya 20 persen pendapatan koperasi itu akan menjadi pendapatan asli desa, dan 80 persen akan kembali ke rakyat di desa,” jelasnya.
Yandri kemudian menggambarkan KDKMP sebagai penggerak ekonomi yang tumbuh dari desa-desa. Dengan kekuatan ekonomi yang tersebar, pembangunan nasional diharapkan tidak hanya bertumpu pada pusat-pusat pertumbuhan tertentu.
“Indonesia tidak akan pernah bersinar dengan satu obor di Monas. Namun, Indonesia akan menyala dengan lilin-lilin kecil yang ada di desa-desa. Lilinnya itu adalah Koperasi Desa Merah Putih,” tutur Yandri.
Keberhasilan KDKMP tidak hanya ditentukan oleh tata kelola dan manfaat ekonominya, tetapi juga oleh sejauh mana masyarakat memahami arah pelaksanaan program. Karena itu, organisasi desa memiliki peran penting sebagai penghubung antara kebijakan pemerintah dan masyarakat di tingkat bawah.
Melalui seminar nasional ini, para peserta diharapkan memperoleh pemahaman yang utuh mengenai KDKMP untuk kemudian disampaikan di daerah masing-masing. Dengan bekal tersebut, organisasi desa dapat membantu mencegah munculnya informasi yang keliru mengenai tujuan, pembentukan, maupun pengelolaan koperasi.
“Maka kita di sini sebagai pionir atau sebagai garda terdepan, hadir untuk memastikan informasi itu benar adanya sampai ke rakyat level yang paling bawah,” ujarnya.
Yandri menambahkan, peserta dari 10 asosiasi desa hadir mewakili berbagai wilayah, mulai dari Aceh sampai Papua. Keterlibatan perwakilan daerah ini diharapkan membuat hasil seminar tidak berhenti sebagai pembahasan di tingkat pusat, tetapi diteruskan melalui penyampaian informasi dan pengawalan KDKMP di desa.
“Bilamana ada narasi-narasi yang mungkin kurang tepat, kita sudah punya bahan untuk meluruskannya, membenarkannya, dan menyampaikannya kepada publik,” tutur Yandri.
Baca juga: Tinjau Lokasi Bencana Sukabumi, Mendes Yandri: Dana Desa Boleh Dipakai untuk Kedaruratan
