TRIBUNMANADO.CO.ID - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus memperkuat upaya penanggulangan HIV dengan mendorong pemanfaatan sumber daya domestik agar program pencegahan dan penanganan HIV dapat berjalan secara berkelanjutan.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan "Building Awareness and Mobilizing Domestic Resources Workshop for Sustainability of HIV Program" yang digelar di Hotel Luwansa Manado, Kamis (16/7/2026).

Workshop dibuka oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara, dr. Rima F. Lolong, M.Kes, yang hadir mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Sulut, Tahlis Gallang. 

Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (Adinkes), Direktur Yayasan Batamang Plus Manado Hastho Her Wicaksono, serta sejumlah mitra dari organisasi masyarakat sipil dan dunia usaha.

Dalam sambutan Sekda yang dibacakannya, dr. Rima mengapresiasi kolaborasi yang selama ini dibangun Yayasan Spiritia, Yayasan Batamang Plus, Adinkes, dan berbagai mitra dalam mendukung program penanggulangan HIV di Sulawesi Utara.

Menurutnya, forum tersebut menjadi momentum penting untuk menyatukan komitmen pemerintah, sektor swasta, hingga organisasi masyarakat dalam merancang skema pembiayaan yang berkelanjutan.

"Kita harus membangun kesadaran bahwa pembiayaan program HIV merupakan bagian dari investasi pembangunan daerah yang manfaatnya akan dirasakan masyarakat dalam jangka panjang," kata dr. Rima.

Ia menjelaskan, mobilisasi sumber daya domestik tidak hanya bergantung pada peningkatan alokasi APBD. 

Pemerintah juga mendorong pemanfaatan berbagai sumber pendanaan lain, seperti integrasi pembiayaan melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), penggunaan dana desa untuk program promotif dan preventif, penguatan kemitraan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), hingga dukungan regulasi dan penganggaran dari DPRD.

Menurut dr. Rima, keterlibatan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar layanan pencegahan, pengobatan, serta dukungan sosial bagi masyarakat terdampak HIV tetap berjalan secara berkesinambungan

"Isu HIV harus menjadi bagian dari perencanaan pembangunan daerah. Dengan begitu, upaya pencegahan, pengobatan, dan dukungan sosial dapat terus berlangsung secara berkelanjutan," ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa kesehatan merupakan fondasi utama pembangunan.

Karena itu, penanganan HIV tidak boleh dipandang semata sebagai persoalan sektor kesehatan, melainkan agenda strategis yang memerlukan dukungan lintas sektor.

Melalui workshop ini, Pemprov Sulut berharap lahir rekomendasi konkret mengenai penguatan pembiayaan domestik bagi program HIV, mulai dari integrasi anggaran, model kemitraan dengan dunia usaha, hingga strategi advokasi kebijakan di tingkat daerah. (Ren)

Baca juga: Masyarakat Diminta Tak Diskriminasi Penderita HIV/AIDS, Mokoginta: Jauhi Penyakitnya Bukan Orangnya