BANGKAPOS.COM, BANGKA — Panjangnya antrean BBM sejak beberapa waktu terakhir di SPBU wilayah Bangka Belitung, termasuk di Kabupaten Barat disebabkan oleh sejumlah persoalan.

Menurut Bupati Bangka Barat, Markus, antrean terjadi tidak hanya karena alasan disparitas (kesenjangan) harga antara Pertamax dan Pertalite yang lumayan jauh sehingga membuat pembeli beralih ke Pertalite dan kemudian menciptakan antrean panjang.

Lebih jauh dari itu, dirinya menduga bahwa ini terjadi karena adanya praktik-praktik tidak baik di lapangan seperti dugaan permainan antara oknum petugas SPBU dengan para pengerit.

Pasalnya kata dia, pihak SPBU telah mengakui bahwa stok BBM subsidi aman dan tercukupi tanpa ada pengurangan pasokan.

“Saya yakin dan percaya, sebabnya (antrean panjang-red) bukan hanya soal disparitas harga. Saya setuju disparitas harga membuat orang beralih,” kata Markus saat rapat bersama para pengelola SPBU di Bangka Barat, Kamis (16/7/2026) di Ruang Rapat OR I Kantor Bupati Bangka Barat.

Kata dia, pihak Pertamina selau menyampaikan bahwa BBM subsidi banyak disalahgunakan. Apalagi saat ini harga timah sedang tinggi.

Oleh karena itu, dirinya berharap adanya penindakan terhadap para pelaku penyalahgunaan BBM subsidi tersebut.

“Saya sudah baca juga, Pak Kapolda sudah menginstruksikan jajarannya untuk menindak tegas supaya orang (pengerit-red) akan jera. Kalau enggak ada penindakan, orang enggak bakal kapok,” jelasnya.

Lanjut dia, semua pihak tidak bisa menutup mata perihal adanya pengerit yang perlu dilakukan penindakan.

“Bukan hanya soal disparitas, tapi memang dilapangan itu ada praktik-praktik yang tidak baik. Jangan-jangan malah ada oknum yang bermain, kongkalikong,” ungkapnya.

Bahkan diakui Markus, dirinya pernah mendapat laporan masyarakat yang hendak mengisi BBM dan disampaikan oleh petugas SPBU bahwa BBM sudag habis.

“Tiba-tiba ada truk mau mengisi, ada pula minyaknya. Ini perlu diintai, kalau enggak diintai enggak bisa. Karena mohon maaf, jangan-jangan petugas SPBU juga yang kasih bocoran,” tegasnya.

Lebih lanjut, dari hasil rapat bersama para pengelola SPBU tersebut, terdapat sejumlah poin penting yang menjadi kesimpulan.

Pemkab Bangka Barat meminta supaya pihak SPBU, terutama yang masih dalam satu wilayah Kecamatan untuk menyamakan atau secara serempak dan hal waktu operasional, baik jam buka maupun jam tutup.

Kemudian meminta pihak SPBU melakukan pengaturan, seperti memasang penanda, menyiapkan petugas untuk mengatur lalu lintas antrean serta membedakan antrean antara pengerit dan pembeli umum.

Lalu, membatas jumlah frekuensi pengerit serta melakukan penertiban petugas SPBU yang dikhawatirkan ada bermain dengan pengerit.

(Bangkapos.com/Arya Bima Mahendra)