TRIBUNPAPUABARAT.COM, BINTUNI - Bupati Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Sidang Paripurna DPRK Teluk Bintuni, Kamis (16/7/2026).
Bupati menegaskan, LKPJ adalah bentuk akuntabilitas pemerintah daerah atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pengelolaan keuangan selama satu tahun anggaran.
“LKPJ ini merupakan wujud tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni kepada DPRK dan masyarakat,” ujarnya.
Pelaksanaan pembangunan tahun 2025 mengacu pada RPJMD 2025–2029 dengan visi “Terwujudnya Masyarakat Sehat, Energik, Religius, dan Andal Menuju Teluk Bintuni Smart dan Inovatif.”
Visi tersebut dijabarkan melalui enam misi, antara lain peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan tata kelola pemerintahan, pengembangan ekonomi berkelanjutan, pemerataan infrastruktur, serta peningkatan partisipasi masyarakat.
Tema pembangunan ditetapkan: “Kemandirian Ekonomi Masyarakat yang Didukung Daya Saing dan Ketangguhan serta Kelestarian Sumber Daya Alam.”
Baca juga: Ketua DPRK Teluk Bintuni Pastikan LKPJ Bupati Ditelaah secara Konstruktif
Pendapatan dan Belanja Daerah
Pendapatan daerah 2025 masih bergantung pada dana transfer, dengan realisasi Rp2,52 triliun atau 86,55 persen dari target Rp2,91 triliun.
Dana transfer mendominasi 96,08 persen, sementara PAD baru 3,92 persen.
Pemerintah daerah berkomitmen mengoptimalkan sumber PAD dan peran Perusahaan Daerah atau Perusda.
Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp2,67 triliun atau 84,50 persen, terdiri atas belanja operasi Rp1,93 triliun, belanja modal Rp422,46 miliar, belanja tidak terduga Rp24,09 miliar, dan belanja transfer Rp295,61 miliar.
Selanjutnya, efisiensi belanja serta koordinasi dengan Kementerian Keuangan berhasil mengubah proyeksi defisit menjadi surplus, dengan SILPA Rp71,28 miliar.
Opini WTP dan Indikator Pembangunan
Teluk Bintuni kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas laporan keuangan 2025.
Indikator pembangunan manusia menunjukkan peningkatan: angka melek huruf 98,44 persen, rata-rata lama sekolah 8,77 tahun, harapan lama sekolah 12,63 tahun, usia harapan hidup 68,49 tahun, dan IPM naik menjadi 70,32.
Baca juga: Bupati Yohanis Manibuy Tandatangani Deklarasi Antikorupsi Dana Otsus Papua
Di bidang ekonomi, PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp57,21 triliun dengan pertumbuhan 7,52 persen. PDRB per kapita naik menjadi Rp621,83 juta.
Sepanjang 2025, pemerintah membangun 93,33 km jalan, tiga unit plat deker, dan 73 unit rumah.
Angka kemiskinan turun dari 29,79 persen menjadi 25,34 persen.
Namun, pengangguran terbuka naik dari 2,22 persen menjadi 3,63 persen, sementara gini rasio meningkat dari 0,401 menjadi 0,447.
Komitmen Perbaikan
Bupati mengakui masih ada target pembangunan yang belum tercapai akibat keterlambatan transfer dana, kondisi global, dan tantangan geografis.
Meski demikian, pemerintah berkomitmen memperkuat reformasi birokrasi, meningkatkan pelayanan publik, mempercepat digitalisasi, serta membangun aparatur yang profesional dan berintegritas.
“Ke depan, tantangan pembangunan akan semakin kompleks. Dibutuhkan sinergi, kerja keras, dan kolaborasi seluruh pihak,” tutup Bupati.