TRIBUNJAMBI.COM – Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, angkat bicara guna meredam spekulasi miring terkait kebijakan mutasi massal Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungannya.
Dody membantah keras tudingan yang menyebut mutasi tersebut merupakan tindakan represif atau bentuk pembalasan atas bocornya dokumen surat perjalanan dinasnya ke Amerika Serikat yang sempat memicu polemik di ruang publik.
Ia menegaskan bahwa pergeseran posisi jabatan di kementeriannya murni didasarkan pada kebutuhan dinamis organisasi, bukan karena faktor sentimen pribadi.
Penyegaran Organisasi Skala Besar
Dody meminta publik melihat kebijakan ini secara rasional dengan merujuk pada besarnya struktur organisasi yang dipimpinnya saat ini.
Dengan puluhan ribu pegawai, perputaran posisi dinilai sebagai roda organisasi yang lumrah berputar.
"Enggak ada. Enggak ada," tegas Dody kepada wartawan saat ditanya mengenai kaitan mutasi dengan kebocoran surat dinas tersebut.
Ia menambahkan bahwa publik tidak perlu menghubungkan keputusan internal kementerian dengan isu sensitif yang tengah berkembang di media sosial.
"Mutasi kan biasa aja. Pegawai gue 38.600, masa enggak boleh dimutasi?" tutur Dody.
Polemik ini bermula ketika draf surat perjalanan dinas Menteri PU ke New York, Amerika Serikat, untuk menghadiri High-Level Meeting di Markas PBB bocor ke publik.
Baca juga: Susno Duadji Kecam Dugaan Pengangkatan Keponakan Menteri PU sebagai Komisaris
Baca juga: Pamer IPK 3,86 Cum Laude UNJ, Roy Suryo Ultimatum Balik Ketum Gibranisti
Dokumen berkop surat negara tersebut menjadi sorotan tajam karena turut mencantumkan nama istri dan anak sang menteri.
Akibat derasnya kritik, kunjungan tersebut akhirnya dibatalkan, dan Dody memilih mengalihkan agenda dengan meninjau jembatan swadaya pasca-banjir di Aceh.
Merespons kegaduhan itu, Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Apri Artoto, mengklarifikasi bahwa masuknya nama keluarga semata-mata demi mempermudah prosedur administrasi pengurusan visa di kedutaan.
"Untuk pembiayaan terhadap keluarga tidak akan menggunakan dana APBN," jamin Apri memastikan tidak ada uang negara yang mengalir untuk kepentingan pribadi.
Kendati demikian, alasan tersebut dinilai tidak serta-merta membenarkan tindakan administrasi itu.
Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Media Wahyudi Askar, mengingatkan bahwa etika birokrasi dan penggunaan simbol negara wajib dijaga kesuciannya.
"Kop negara itu bukan milik pribadi. Jadi enggak bisa sekadar dimasukkan begitu saja, entah itu untuk pengurusan visa, termasuk juga untuk perjalanan ke luar negeri dengan memasukkan anggota keluarga," kritik Media tajam.
Isu mutasi ini kian liar karena kabarnya sejumlah ASN yang digeser dipindahkan tugas ke wilayah Indonesia Timur.
CELIOS pun mendesak adanya transparansi dan akuntabilitas agar kebijakan mutasi tidak dijadikan alat "bersih-bersih" birokrasi pasca-insiden bocornya dokumen.
Baca juga: Daftar 190 Mutasi Polri untuk Kapolres per Juni 2026 Termasuk Kapolresta Jambi
Baca juga: Iran Perintahkan Houthi Blokade Laut Merah Jika AS Bom Pembangkit Listrik
"Yang ingin betul-betul kami tanyakan kepada Menteri PU adalah apakah mutasi itu betul-betul berdasarkan kompetensi, kinerja, kebutuhan organisasi, atau tindakan yang sewenang-wenang terhadap pegawai yang dianggap terlibat dalam bocornya surat tersebut," cecar Media.
Media menyarankan dibentuknya tim investigasi independen untuk mengaudit keputusan mutasi ini guna melindungi hak-hak para ASN yang terdampak.
"Perlu ada lembaga independen yang mendeteksi ini karena ini menyangkut hak ratusan orang yang, sayangnya, dimutasi ke Indonesia Timur," pungkasnya menutup pernyataan.
