TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Upaya penanganan banjir di Kota Samarinda terus menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda.
Pihak legislatif memberikan atensi khusus terhadap infrastruktur drainase yang memegang peran krusial dalam mengatasi persoalan genangan air di sejumlah titik rawan.
Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengungkapkan hal ini telah dibahas dalam rapat bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Samarinda baru-baru ini.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi III menyoroti blueprint serta master plan drainase Kota Samarinda agar arah pembangunan infrastruktur pengendali banjir ini berjalan lebih terarah.
"Kita ingin pembangunan drainase Kota Samarinda ini betul-betul terstruktur dan jelas. Artinya terkoneksi dan terintegrasi dengan kolam retensi yang ada. Kita tidak ingin bangun kolam, tetapi output-nya tidak ke drainase-drainase yang ada," ujar Deni.
Deni menjelaskan, pihaknya turut meminta data terkait perencanaan drainase kepada DPUPR guna dilakukan pengecekan lebih lanjut.
Baca juga: Prediksi Final Piala Dunia 2026, Ketua Askot PSSI Samarinda Jagokan Argentina Kalahkan Spanyol 2-1
Selain itu, dalam pertemuan tersebut juga dibahas berbagai kegiatan pembangunan drainase di Kota Samarinda, baik melalui skema bantuan keuangan (bankeu) Provinsi Kalimantan Timur maupun APBD Kota Samarinda.
Sejumlah kawasan yang kerap menjadi titik banjir, seperti Jalan Pangeran Antasari, Jalan Pasundan, hingga Simpang Empat Jalan PM Noor, juga menjadi fokus pembahasan.
Menurut DPRD, sinkronisasi antara saluran drainase, kolam retensi, dan sistem pengendalian banjir lainnya menjadi faktor penting agar pembangunan infrastruktur memberikan hasil yang maksimal.
Tekankan Efektivitas Pembangunan
Deni mengakui bahwa pelaksanaan program di lapangan kerap terbentur kendala keterbatasan anggaran.
Kondisi inilah yang membuat legislatif menekankan pentingnya ketepatan fungsi dalam setiap proyek yang dikerjakan.
Baca juga: Dana Kurang Salur TKD Samarinda Rp427 Miliar, Pemkot Andalkan PAD Tutup Defisit
"Yang saya tekankan kepada teman-teman di DPUPR, khususnya Kabid SDA, poin pentingnya adalah efektivitas," tegasnya.
Ia menekankan bahwa Bidang Sumber Daya Air (SDA) harus bisa mengukur secara presisi seberapa besar dampak dari drainase yang dibangun terhadap penurunan debit air saat curah hujan tinggi.
Roadmap Jadi Acuan Penanganan Banjir
Ke depan, untuk memastikan setiap pembangunan berjalan efektif, Komisi III bersama dinas terkait akan menyusun roadmap masing-masing drainase.
Roadmap ini nantinya akan memetakan titik-titik rawan banjir, terutama kawasan yang langsung tergenang saat diguyur hujan lebat dalam durasi tertentu.
"Kita akan melakukan roadmap untuk memastikan lagi langkah apa yang bisa kita lakukan di sana. Artinya terkait penanganan, baik itu sinergitas dengan pemerintah provinsi maupun dengan OPD lainnya, termasuk dengan BWS," pungkas Deni. (*)
