SURYA.CO.ID, SURABAYA – Rencana pemerintah mengevaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat dukungan dari DPRD Jawa Timur. Evaluasi dinilai penting agar program dengan anggaran besar tersebut benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan.
Wacana penyesuaian penerima manfaat MBG mencuat setelah pemerintah mempertimbangkan agar bantuan tidak lagi diberikan kepada keluarga dengan tingkat ekonomi tinggi.
Program tersebut diarahkan lebih fokus untuk anak-anak yang membutuhkan dukungan pemenuhan gizi, terutama di wilayah dengan persoalan stunting dan keterbatasan akses pangan.
Anggota Komisi E DPRD Jatim Puguh Wiji Pamungkas mengatakan evaluasi terhadap MBG perlu dilakukan untuk menindaklanjuti berbagai aspirasi masyarakat yang muncul dalam beberapa waktu terakhir.
Menurutnya, program tersebut harus tetap berpegang pada tujuan awal, yakni meningkatkan kualitas gizi anak dan menekan angka prevalensi stunting.
Baca juga: Benarkah Anggaran MBG Dipangkas hingga Cuma Rp 174 Triliun? Begini Penjelasan Menkeu Purbaya
"Menurut saya MBG itu harus dikembalikan kepada niat baik, niat dasarnya program itu diadakan. Jadi, untuk menekan angka prevalensi stunting dan meningkatkan angka kecukupan gizi anak-anak di sekolah," kata Puguh kepada TribunJatim.com saat dikonfirmasi dari Surabaya, Jumat (17/7/2026).
Rencana evaluasi MBG sebelumnya muncul setelah rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu lalu. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) turut hadir dan menyampaikan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto meminta kajian menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG.
Puguh menjelaskan, pemerintah sebenarnya telah memiliki data tunggal sosial ekonomi nasional yang membagi masyarakat berdasarkan desil. Data tersebut menggambarkan tingkat kesejahteraan sekaligus kemampuan ekonomi masyarakat.
Menurutnya, penyaluran MBG seharusnya menggunakan acuan data tersebut agar penerima manfaat benar-benar tepat sasaran.
Ia menyebut kelompok yang perlu mendapatkan prioritas adalah masyarakat prasejahtera atau kategori desil 1 hingga 4, yang selama ini juga menjadi penerima berbagai program bantuan sosial pemerintah.
Baca juga: Evaluasi MBG di Kabupaten Lamongan : Kualitas dan Keamanan Makanan Jadi Sorotan
"Tapi desil yang kemudian memang terkategorisasi sebagai masyarakat kaya dan cukup kaya, saya pikir enggak perlu dikasih (MBG)," jelas politisi PKS ini.
Selain berdasarkan kondisi ekonomi, Puguh juga mendukung apabila pemerintah memperkuat fokus MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Menurutnya, kawasan 3T masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan infrastruktur, akses pangan, hingga pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat.
Puguh menegaskan, evaluasi bukan berarti mengurangi manfaat program, melainkan memastikan anggaran besar yang digunakan pemerintah memberikan dampak maksimal.
Ia berharap MBG mampu mencapai tujuan utama, yakni memperbaiki kualitas gizi anak dan mencetak generasi yang lebih sehat serta memiliki daya saing.
"Dan output-nya itu bisa sesuai dengan harapan ya, menekan angka prevalensi stunting, meningkatkan angka kecukupan gizi anak-anak sehingga melahirkan anak-anak yang memiliki kapasitas intelektual dan daya saing yang tinggi," tandasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta BGN melakukan kajian menyeluruh terhadap program MBG. Salah satu aspek yang dikaji adalah besaran anggaran satu porsi menu MBG yang saat ini mencapai Rp15.000.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan, kajian juga mencakup penyesuaian anggaran berdasarkan kondisi wilayah, terutama daerah 3T.
"Termasuk tadi begini, ke daerah 3T ada di wilayah timur, silakan dikaji apakah sama nih dengan yang di Jawa Rp 15.000? Silakan dikaji," kata Agustina seperti dilansir dari Kompas.com.
Selain anggaran, pemerintah juga mengevaluasi data penerima manfaat hingga titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.
Dalam pembahasan tersebut, muncul usulan agar penerima dari kelompok desil 8, 9, dan 10 atau masyarakat dengan kondisi ekonomi lebih mampu tidak lagi menjadi sasaran utama program.
"Tapi betul dia bilang bahwa yang perlu diefisienkan, yang tidak harus menerima lagi program MBG ya silakan tidak usah menerima lagi. Tetapi mereka yang berada di desil yang di bawah, di daerah yang tertinggal, di daerah yang memang prevalensi stunting-nya tinggi dan sebagainya, silakan diberikan," ungkap Agustina.
