​WARTAKOTALIVE.COM, CIBINONG – DPRD Kabupaten Bogor menggelar Rapat Paripurna di Cibinong pada Jumat (17/7/2026).

​Rapat paripurna ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Wawan Hikal Kurdi dan dihadiri oleh Bupati Bogor, Rudy Susmanto, serta Wakil Bupati Jaro Ade.

​Wawan Hikal Kurdi mengatakan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bogor ini membahas pertanggungjawaban APBD 2025 dan pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.

​"Rapat ini membahas Persetujuan Bersama Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 serta penyampaian dan penjadwalan KUA-PPAS Tahun 2027," kata Wawan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bogor, Jumat (17/7/2026).

​Dia menjelaskan dalam rapat paripurna ini Bupati Bogor memaparkan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2027.

​"Dalam rancangan KUA-PPAS yang diterima DPRD, tahun 2027 akan difokuskan pada pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru sebagai upaya menurunkan ketimpangan wilayah, kemiskinan, dan pengangguran," ujarnya.

​Sementara Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menjelaskan bahwa penyusunan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 menjadi tahapan strategis karena memasuki tahun ketiga implementasi program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bogor.

​"Dokumen ini disusun selaras dengan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2025–2029 sebagai landasan mewujudkan visi 'Pemerintah Kabupaten Bogor Istimewa dan Gemilang'," paparnya.

​Menurut Rudy, tema pembangunan Kabupaten Bogor pada tahun 2027 diarahkan pada pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru dalam rangka penurunan ketimpangan wilayah, kemiskinan, dan pengangguran.

​Untuk mewujudkan target tersebut, pemerintah menetapkan empat prioritas pembangunan, yakni penguatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan, pengembangan ekonomi lokal terintegrasi, percepatan penyediaan sarana dan prasarana, serta penguatan layanan yang inklusif dan berkeadilan.

​"Tema pembangunan Pemerintah Kabupaten Bogor pada Tahun 2027 difokuskan pada pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru dalam rangka penurunan ketimpangan wilayah, kemiskinan, dan pengangguran," kata Rudy.

​Ia menambahkan, pada sektor pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor akan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penguatan sinergi, optimalisasi basis data potensi daerah, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan, serta percepatan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

​Sementara pada sektor belanja, anggaran akan diarahkan untuk mendukung target RPJMD, memperkuat pelayanan publik, memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta mempercepat penurunan kemiskinan dan stunting.

​Rudy juga memaparkan sejumlah program prioritas yang akan didukung melalui belanja modal Tahun Anggaran 2027.

​Beberapa di antaranya adalah pembangunan Flyover Bojonggede–Kemang, pelebaran Jalan Laladon, pembangunan Underpass Simpang PDAM Cibinong, pembangunan TPST Zonasi Jasinga, dan dukungan Proyek Strategis Nasional Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).

​Selain itu, ada pembangunan Hotel Embarkasi Haji, hingga penyediaan gerai pelayanan publik sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah Bogor Barat dan Bogor Timur.

​Pemerintah Kabupaten Bogor juga tetap memperkuat dukungan terhadap pembangunan desa melalui bantuan keuangan khusus, Alokasi Dana Desa (ADD), penyaluran Dana Desa, kompensasi bagi masyarakat di sekitar TPA Galuga dan TPA Nambo, serta dukungan penyelenggaraan Pilkades Serentak di 229 desa pada 39 kecamatan.

​"Kami juga mengalokasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebagai langkah antisipasi terhadap kondisi darurat, bencana, maupun pengendalian inflasi daerah," tutur Rudy.

​Rudy mengakui bahwa penyusunan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 masih dihadapkan pada kondisi defisit karena kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat lebih besar dibandingkan proyeksi pendapatan daerah.

​Meski demikian, ia optimistis pembahasan bersama DPRD akan menghasilkan kebijakan fiskal yang sehat dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

​"Kami menaruh harapan besar agar dalam proses pembahasan Rancangan KUA dan PPAS ini kita dapat saling bersinergi untuk menyelaraskan, menajamkan prioritas, serta merasionalisasikan kembali postur anggaran sehingga melahirkan kebijakan fiskal yang sehat, realistis, dan berdaya guna bagi seluruh masyarakat," beber Rudy.

​Rudy juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Bogor, khususnya Badan Anggaran, atas sinergi yang terjalin selama pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

​"Atas nama Pemerintah Kabupaten Bogor, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bogor, khususnya kepada Badan Anggaran, yang telah memberikan perhatian, dukungan, serta partisipasi aktif selama proses pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025," ujar Rudy.

​Rudy mengatakan, berbagai saran, kritik, dan masukan yang konstruktif dari DPRD telah menyempurnakan substansi Raperda sehingga mencapai persetujuan bersama.

​"Pemerintah Kabupaten Bogor akan menyampaikan Raperda tersebut beserta Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 kepada Gubernur Jawa Barat untuk dilakukan evaluasi sesuai ketentuan yang berlaku," tandasnya.