TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta sekaligus Penasihat Fraksi PSI, August Hamonangan, menilai keberpihakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih perlu diperkuat.

Menurut August, berbagai program yang selama ini dijalankan untuk mendukung UMKM belum sepenuhnya memberikan dampak nyata bagi para pelaku usaha. 

Ia menyebut evaluasi menyeluruh diperlukan agar program pemberdayaan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

"Keberpihakan terhadap pelaku UMKM masih kurang. Memang sudah ada program penguatan ekonomi berbasis UMKM, termasuk Jakpreneur. Tetapi kami belum melihat pelatihan-pelatihan itu berjalan secara efektif," kata August dikutip, Sabtu (18/7/2026).

Legislator dari Kebon Sirih itu mendorong agar Pemprov DKI melakukan pembenahan terhadap pelaksanaan program Jakpreneur, khususnya dalam aspek pendampingan dan pembinaan bagi pelaku usaha kecil.

Ia menilai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) perlu meningkatkan koordinasi agar program tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi mampu membantu UMKM berkembang secara berkelanjutan.

"Program-program untuk UMKM seperti Jakpreneur perlu ditata ulang agar lebih berpihak kepada pedagang kecil. Dinas PPKUKM juga harus berkoordinasi dengan baik dalam penyelenggaraannya," ujarnya.

Selain menyoroti program pembinaan, August juga mengkritik sejumlah kebijakan yang dinilai justru menyulitkan pelaku UMKM. Menurutnya, masih ada pedagang yang terdampak kebijakan pembangunan tanpa memperoleh kepastian mengenai kelangsungan usahanya.

Salah satu contoh yang disampaikan adalah relokasi pedagang Pasar Burung Barito dalam proyek pembangunan Taman Bendera Pusaka yang mengintegrasikan Taman Ayodya, Taman Langsat, dan Taman Leuser di Jakarta Selatan.

August menilai langkah tersebut tidak sejalan dengan semangat pemerintah yang ingin mendorong UMKM naik kelas. 

Sebab, menurutnya, pelaku usaha membutuhkan kepastian tempat usaha agar dapat terus bertahan.

"Kalau memang Pemprov DKI ingin membawa UMKM Jakarta naik kelas, maka penggusuran bukan langkah yang tepat. Itu hanya akan membuat harapan besar tersebut semakin jauh dari kenyataan di lapangan," ucapnya.

Ia juga mengingatkan bahwa kawasan Barito selama ini telah dikenal sebagai salah satu ikon Jakarta Selatan yang menjadi pusat perdagangan hewan peliharaan beserta perlengkapannya dengan pembeli yang datang dari berbagai daerah.

"'Taman Burung Barito' sudah menjadi salah satu ikon Jakarta Selatan. Setelah para pedagang berhasil membangun usahanya, pada akhirnya justru digusur. Ini bertolak belakang dengan semangat untuk membawa UMKM naik kelas," katanya.

Tak hanya itu, August meminta persoalan serupa tidak kembali terjadi terhadap pedagang Pasar Taman Puring yang hingga kini masih menunggu kejelasan pembangunan kembali lokasi usaha setelah kebakaran yang terjadi tahun lalu.

Ia berharap rencana pembangunan kawasan, termasuk apabila terdapat pembangunan taman disabilitas, tetap mengakomodasi keberadaan para pedagang agar mata pencaharian mereka tidak hilang.

"Khusus Pasar Taman Puring, hal ini harus disampaikan kepada Wali Kota Jakarta Selatan. Kalau memang ingin dibangun taman disabilitas, UMKM-nya jangan digusur. UMKM merupakan salah satu penopang perekonomian yang harus dibangun dan dikembangkan, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih penuh tantangan," pungkas August.