TRIBUNTRENDS.COM - Di tengah upaya pemerintah memperkuat Program Makan Bergizi Gratis (MBG), gelombang kegelisahan justru datang dari para mitra pelaksana di lapangan. Ancaman penyegelan atau "gembok" dapur MBG secara nasional mencuat setelah sejumlah asosiasi mitra menilai tata kelola program belum berjalan sebagaimana mestinya.
Situasi ini menjadi perhatian luas karena menyangkut keberlangsungan program yang selama ini menjadi salah satu prioritas nasional.
Menanggapi ancaman tersebut, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Trenggono akhirnya angkat bicara.
Ia menegaskan bahwa penghentian operasional sejumlah dapur bukanlah keputusan permanen. Menurutnya, BGN saat ini membutuhkan waktu untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap ribuan dapur MBG yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.
Trenggono menjelaskan bahwa aspirasi para mitra telah diterima langsung oleh BGN, termasuk berbagai keluhan yang juga sempat disampaikan dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI.
Meski demikian, ia meminta seluruh pihak memahami bahwa proses penataan membutuhkan waktu agar pelaksanaan program ke depan berjalan lebih baik.
"Kemarin keluhan dari mitra, ya datang ke sini untuk menyampaikan unek-uneknya dan sebagainya. Ada yang ditanyakan juga tadi dari Komisi IX ya.
Yang jelas kita menjawab bahwa tentang penghentian sementara ini bukan seterusnya, jadi penghentian sementara. Kita berikan waktu dong untuk menata kembali," ujar Trenggono di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (17/7/2026).
Menurut Trenggono, BGN kini tengah menghadapi pekerjaan besar untuk membenahi sekitar 27.000 dapur MBG yang tersebar di seluruh Indonesia.
Penataan tersebut tidak hanya menyasar dapur di wilayah perkotaan, tetapi juga mencakup daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang memiliki tantangan operasional jauh lebih kompleks.
Di tengah proses evaluasi tersebut, Trenggono memastikan BGN tidak menutup ruang komunikasi dengan para mitra.
Ia menegaskan pemerintah tetap membuka kesempatan berdialog, hanya saja membutuhkan waktu yang tepat agar pembahasan dapat berlangsung lebih efektif.
"Tolong mungkin para mitra juga bukannya kita tidak mau berkomunikasi, tidak. Kita juga memberikan kesempatan, namun nanti kita carikan waktu yang tepat supaya kita bisa berdialog dengan baik," kata dia.
BGN berharap proses pembenahan dapat menghasilkan tata kelola yang lebih tertata sehingga program MBG dapat berjalan lebih stabil dalam jangka panjang.
Sebelumnya, sejumlah Asosiasi Mitra Strategis Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melontarkan ancaman akan menghentikan operasional dapur secara serentak di berbagai daerah.
Ketua Umum Asosiasi Mitra Badan Gizi Nasional Indonesia, Syawaludin Aweng, menyampaikan bahwa aksi tersebut akan dilakukan apabila persoalan tata kelola tidak kunjung diselesaikan.
"Kami akan lakukan gembok nasional, gembok dapur secara nasional," kata Ketua Umum Asosiasi Mitra Badan Gizi Nasional Indonesia, Syawaludin Aweng seusai RDPU dengan Komisi IX DPR, Selasa (14/7/2026).
Menurut Syawaludin, para mitra merasa tidak memperoleh posisi yang setara dalam pengambilan keputusan meskipun telah mengeluarkan investasi besar untuk membangun fasilitas dapur dan memperoleh Surat Keputusan (SK) resmi sebagai mitra program.
Dalam pemaparannya, asosiasi menjelaskan bahwa persoalan utama terletak pada pembagian kewenangan operasional.
Para mitra hanya bertugas menyediakan modal dan infrastruktur dapur, sedangkan pengelolaan operasional sepenuhnya berada di bawah Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG).
Namun ketika muncul persoalan di lapangan, termasuk kasus keracunan makanan, dapur milik mitra justru disebut langsung dikenai sanksi penghentian operasional.
Syawaludin menilai persoalan tersebut seharusnya dapat diselesaikan apabila pelaksanaan program tetap mengacu pada ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan MBG.
Peraturan tersebut, menurutnya, telah mengatur jumlah penerima manfaat untuk dapur di wilayah biasa maupun kawasan 3T, termasuk estimasi kebutuhan dapur di daerah terpencil.
"Lalu kemudian ini yang didegradasi. Hanya karena mereka menyalahkan pimpinan yang lama. Seolah-olah kebijakan-kebijakan yang lama ini haram semua," kata Syawaludin.
Asosiasi bahkan menyatakan telah sepakat mengambil langkah lebih tegas apabila hingga pertengahan Agustus mendatang belum ada penyelesaian.
"Itu akan kami lakukan. Kami akan lakukan gembok nasional, gembok dapur secara nasional. Dan kami kawan-kawan sudah setuju, kalau sampai tanggal 17 Agustus proses ini tidak selesai, kami akan lakukan itu," tutur Syawaludin.
Di tengah polemik yang berkembang di tingkat nasional, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Sukoharjo justru kembali berjalan normal setelah sempat terhenti hampir tiga pekan selama masa libur sekolah.
Aktivitas distribusi makanan bergizi kembali dimulai pada Senin (13/7/2026), bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru serta pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).
Salah satu dapur yang kembali beroperasi berada di Dukuh Wonosari, Kelurahan Polokarto.
Sejak dini hari para petugas telah menyiapkan berbagai menu makanan sebelum kendaraan distribusi mulai mengantarkan paket MBG ke sejumlah sekolah sekitar pukul 07.00 WIB.
Pelaksanaan MBG di Sukoharjo juga menjangkau kelompok prioritas 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita sebagai bagian dari upaya pemerintah menekan angka stunting.
Salah seorang penerima manfaat, Luluk, warga Wonosari yang sedang menyusui, mengaku rutin mengambil paket makanan bergizi yang disalurkan di lokasi distribusi dekat rumahnya.
Menurutnya, pembagian makanan untuk ibu menyusui biasanya dimulai sekitar pukul 09.30 WIB.
Di sisi lain, ia mengaku mulai merasakan perubahan harga sejumlah bahan pangan sejak program kembali berjalan.
"Kemarin sebelum MBG beroperasi lagi saya mulai nyetok kebutuhan seperti telur dan sebagainya," katanya.
Luluk mengaku sempat khawatir harga sejumlah kebutuhan pokok kembali meningkat.
"Karena waktu MBG libur, harga ayam dan telur murah, kalau sekarang udah mulai naik," imbuhnya.
Meski demikian, ia tetap menilai keberadaan Program Makan Bergizi Gratis sangat membantu keluarganya.
Bagi Luluk, bantuan makanan bergizi tersebut bukan hanya meringankan kebutuhan sehari-hari, tetapi juga membantu memenuhi asupan nutrisi bagi ibu menyusui sekaligus mendukung pemenuhan gizi keluarga secara keseluruhan.
Polemik antara BGN dan para mitra kini menjadi salah satu tantangan terbesar dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Di satu sisi, pemerintah menilai penataan besar-besaran diperlukan agar tata kelola menjadi lebih baik. Di sisi lain, para mitra berharap evaluasi tersebut tidak mengorbankan kepastian usaha maupun investasi yang telah mereka keluarkan.
Dengan ribuan dapur yang tersebar di seluruh Indonesia dan jutaan penerima manfaat yang bergantung pada program ini, keberhasilan dialog antara pemerintah dan mitra menjadi faktor penting agar Program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan tanpa mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
***
