TRIBUNPALU.COM - Muktamar NU di Pondok Pesantren Tambakberas Jombang, Jawa Timur, akan berlangsung 27-31 Agustus 2026.
Bursa calon Ketua Umum PBNU pun menghangat dengan kemunculan berbagai nama tokoh.
Setidaknya, saat ini sudah ada beberapa nama yang beredar.
Di antaranya, adalah nama KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, Ketua Umum PBNU saat ini yang praktis menjadi petahana.
Lalu, ada pula nama Pengasuh Pondok Mambaul Ma'arif Denanyar, KH Abdussalam Shohib atau Gus Salam.
Gus Salam yang merupakan cucu pendiri Nahdlatul Ulama bahkan telah mendeklarasikan diri untuk maju berikhtiar sebagai calon Ketum PBNU di forum Muktamar.
Baca juga: Keponakan Maruf Amin Jadi Pj Ketum PBNU, Siapa KH Zulfa Mustofa?
Selain dua tokoh tersebut, juga ada nama Menteri Agama Nasaruddin Umar. Ia turut masuk dalam radar atau bursa.
Lalu, juga ada nama Wakil Ketua Umum PBNU KH Zulfa Mustofa.
Beberapa waktu lalu, Kiai Zulfa menyatakan siap maju sebagai calon ketua umum apabila mendapat amanah dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU).
Kemudian Pengasuh Pondok Pesantren API ASRI Tegalrejo Magelang KH Yusuf Chudlori (Gus Yusuf).
Terbaru, juga ada nama Ketua PWNU Jatim KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin.
Gus Kikin yang merupakan Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Jombang ini sebelumnya secara terang-terangan menyatakan diri siap dicalonkan atau dipilih dalam forum Muktamar.
Ada juga nama Ketua Tanfidziyah PWNU Jateng KH Abdul Ghaffar Rozin atau yang akrab disapa Gus Rozin.
Dia menyatakan niatnya untuk maju dalam kontestasi Ketua Umum PBNU pada Muktamar ke-35 NU.
Berikut bursa Muktamar NU 2026:
Kaderisasi Berjalan
Menanggapi banyaknya kandidat calon ketua umum PBNU, Gus Salam hanya menanggapi santai.
Bahkan menurutnya, hal tersebut menjadi bukti bahwa kaderisasi di NU sebagai organisasi terbesar di Indonesia ini berjalan baik.
"Saya menyambut baik, semakin banyak yang berikhtiar di Muktamar, berarti menunjukkan kaderisasi NU berjalan dengan baik," kata Gus Salam ketika dikonfirmasi di Surabaya, seperti dikutip Minggu (19/7/2026)
Muktamar memang menjadi forum strategis bagi NU.
Selama ini, Muktamar NU merupakan forum permusyawaratan tertinggi yang dilaksanakan untuk berbagai agenda.
Baca juga: Tekan Angka Kasus HIV dan Penyimpangan Seksual, DPRD Palu Godok Ranperda Inisiatif
Di antaranya, mengevaluasi kinerja kepengurusan, menyusun program baru dan memilih pengurus untuk periode selanjutnya.
Gus Salam tak merasa terganggu dengan banyaknya kandidat calon yang muncul.
Justru hal ini dinilai positif bagi organisasi.
Bagi Gus Salam, dinamika seperti ini normal.
"Yang penting kita bisa supportif dan tidak perlu menjelekkan diantara kandidat yang ada," tandasnya.
Motede Pemilihan
Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Al-Hamidy Banyuanyar Pamekasan Madura Abd Munib memandang bahwa perhelatan Muktamar NU ini akan menyedot perhatian banyak pihak.
Terlebih, NU sebagai organisasi besar.
"Sehingga menarik ditunggu," kata Munib, sapaan akrab akademisi lulusan UIN Khas Jember dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Minggu.
Dalam pandangan Munib, selama ini, tipikal calon Ketua Umum PBNU jika disederhanakan ada dua.
Baca juga: Hotman Paris Jadi Kuasa Hukum Eks Jampidsus, Sang Anak Frank Hutapea Protes, Sentil soal Pencitraan
Pertama, tradisional yakni mereka yang tidak punya afiliasi dengan tokoh maupun jabatan politik.
Kedua, elite atau golongan yang berafiliasi langsung dengan jabatan politik.
"Siapa yang menang, kita tunggu mekanisme pemilihannya seperti apa," ungkap Munib.
Mekanisme pemilihan akan menjadi faktor penentu terkait siapa yang berpeluang besar terpilih.
Sejauh ini, memang belum ada mekanisme yang dipilih secara resmi.
Setidaknya masih ada dua mekanisme pemilihan, yakni voting seperti biasa, di mana pemilik suara di NU berhak memilih.
Namun disisi lain, muncul dorongan agar pemilihan dialihkan ke Ahlul Halli Wal Aqdi atau AHWA.
Ini merupakan dewan musyawarah yang berisi para ulama sepuh.
Dalam mekanisme yang berlaku saat ini, AHWA hanya bertugas memilih Rais Aam PBNU.
Dalam penjelasan PBNU sebelumnya, kedua opsi pemilihan bakal dibahas dalam Muktamar.
"Kalau mekanisme pemilihan memberlakukan AHWA, Ketum terpilih berpeluang dipegang kalangan tradisional. Tapi, bila mekanismenya voting maka jabatan Ketum PBNU berpotensi akan dinahkodai kalangan elite," jelas peneliti sekaligus penulis buku Wacana dan Pro-Kontra Narasi dan Daya Tipu Tampilan Luar itu.(*)
