Ventje Sumual adala sosok sentral dalam gerakan Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) yang dianggap memberontakan ke pemerintah pusat. Dapat pengampunan dari Bung Karno.
---
Intisari hadir di whatsapp channel, follow dan dapatkan berita terbaru kami di sini
---
Intisari-Online.com -Ada beberapa perwira tinggi dan menengah TNI yang terlibat Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta). Alex Kawilarang barangkali nama yang paling populer, tapi jangan lupakan Ventje Sumual, rekan Soeharto dalam Serangan Umum 1 Maret 1949.
Meski terlibat Permesta, Ventje Sumual akhirnya mendapat abolisi atau pengampunan dari Presiden Sukarno.
Nama lengkapnya Herman Nicolas Ventje Sumual. Dia lahir pada 11 Juni 1923 di Remboken, Minahasa, Sulawesi Utara.
Setelah Indonesia merdeka, Ventje sempat kuliah di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, antara 1946-1948. Saat masa Revolusi datang, Ventje terlibat dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta sebagai perwira militer.
Setelah Belanda mengakui kedaulatan RI pada Desember 1949, Ventje memutuskan kembali ke tanah kelahirannya, Sulawesi. Di sana, dia menjadi anggota Komisi Militer Indonesia Timur, lembaga yang bertugas merekrut bekas tentara KNIL ke dalam TNI.
Ketika bertugas, dia menemukan kondisi prajurit di daerah timur Indonesia jauh dari memadai. Meskipun wilayah ini berkontribusi besar dalam ekspor kopra, pembangunan di Sulawesi berjalan lambat dan anggaran yang kembali ke wilayah sangat terbatas.
Kondisi itulah yang mendorong perwira di kawasan Sulawesi merancang kebijakan barter kopra demi memperbaiki kesejahteraan prajurit. Namun, kebijakan tersebut ditolak pemerintah pusat. Akibatnya, muncul ketegangan antara pusat dan daerah.
Karena itu, beberapa kalangan meminta agar Sulawesi membentuk dewan militer sendiri. Gubernur Sulawesi saat itu, Andi Pangerang Pettarani, menyiapkan konsep tuntutan otonomi daerah ke pemerintah pusat.
Di waktu yang sama, Ventje Sumual yang menjabat Komandan TT VII Wirabuana mulai merancang gerakan bersama rekan-rekannya. Pada 1 Maret 1957, Ventje bersama 50 orang menandatangani Piagam Perjuangan Semesta atau Permesta di Makassar.
Dokumen ini menuntut agar pemerintah memberikan otonomi luas kepada daerah serta menghapus sistem pemerintahan yang sentralistik. Sehari kemudian, Ventje menyatakan bahwa Indonesia Timur dalam keadaan darurat militer dan mengumumkan dimulainya Permesta.
Ventje Sumual turut menandatangani Piagam Perjuangan Semesta (Permesta) dalam Wilayah TT-VII Wirabuana pada 1 Maret 1957.
Lalu pada Mei 1957, Ventje menggelar Kongres Bhinneka Tunggal Ika di Makassar. Kongres ini dihadiri utusan dari kabupaten di empat provinsi Indonesia Timur yang menyatakan dukungan terhadap Permesta.
Pemerintah pusat menanggapi tuntutan ini dengan menggelar Musyawarah Nasional. Tapi hasilnya dianggap tidak memuaskan.
Pada awal 1958, Ventje bertemu dengan tokoh-tokoh militer dan sipil seperti Sjafruddin Prawiranegara dan Mohammad Natsir. Pertemuan itu berlangsung di Sumatera Barat dan menghasilkan kesepakatan pembentukan PRRI.
Ketika PRRI diumumkan pada 15 Februari 1958, Ventje sedang berada di Manila. Beberapa hari kemudian, dia diberhentikan dari jabatannya di militer.
Setelah itu, aktivitasnya berpusat di gerakan Permesta. Meskipun Permesta sering disebut bagian dari pemberontakan PRRI/Permesta, Ventje tidak setuju dengan istilah itu.
Menurutnya, Permesta bukan upaya memisahkan diri dari Indonesia atau melawan pemerintah. Melainkan dorongan kolektif untuk reformasi otonomi daerah yang dituangkan dalam bentuk piagam.
Ventje memimpin gerakan Permesta selama kurang lebih tiga tahun. Hingga kemudian pada 20 Oktober 1961, dia menyerahkan diri tanpa syarat kepada aparat militer di Pegunungan Sulawesi Utara.
Setelah itu, Ventje diantar oleh Kolonel Soenandar Priyosudarmo dari Manado ke Jakarta untuk melapor langsung kepada Jenderal Abdul Haris Nasution yang ketika itu adalah Kepala Staf Angkatan Darat saat itu. Dia diterima secara langsung oleh Nasution di rumahnya.
Itu adalah pertemuan pertama Ventje dan Nasution setelah tiga tahun tidak bertemu.
Di hadapan Nasution, Ventje menyerah dan menyatakan diri kembali ke pangkuan Republik. Tak hanya itu, dia juga mengaku telah memberontak, meski tidak pernah menyesalinya.
Dalam kesaksian Ventje, dia menilai bahwa Nasution tidak marah. Nasution juga menjelaskan bahwa Bung Karno akan memberikan amnesti dan abolisi bagi pengikut Permesta.
Pemerintah pusat kemudian mengeluarkan Keputusan Presiden No. 322 Tahun 1961 yang memberikan amnesti dan abolisi kepada para pengikut Permesta. Nama-nama yang dapat amnesti dan abolisi di antaranya adalah Alex Kawilarang, Laurens Saerang, D.J. Somba, dan Ventje Sumual sendiri.
Keputusan tersebut dikeluarkan setelah para tokoh tersebut kembali ke pangkuan pemerintah. Meski menerima abolisi, tokoh Permesta ini digolongkan sebagai orang yang dianggap menghambat arah revolusi Indonesia.
“Saya ternyata masuk golongan A, jadi harus dikarantina. Golongan A adalah para tokoh nasional yang disebut Soekarno dalam keputusannya sebagai ‘Penghalang Roda Revolusi’,” kata Ventje dalam Herman Nicolas Ventje Sumual, Lelaki di Balik Permesta (2020) terbitan Pusat Data dan Analisa Tempo.
Dengan berakhirnya kiprah Permesta, pemerintah menutup salah satu babak konflik pusat-daerah dalam sejarah Indonesia pascakemerdekaan.
Munculnya Permesta
Secara garis besar, latar belakang munculnya gerakan Permesta adalah kekecewaan dan ketidakpuasaan rakyat Sulawesi terhadap pemerintah pusat di Jakarta. Gerakan ini dimulai dengan ditandatangani dan diproklamasikannya Piagam Permesta oleh Ventje Sumual pada 1 Maret 1957.
Sebagaimana disebut di awal, Ventje Sumual adalah tokoh militer dari Minahasa, yang punya peran penting dalam Serangan Umum 1 Maret 1949.
2 Maret 1957, Ventje Sumual mengumumkan SOB (staat van oorlog en beleg) atau wilayah Indonesia Timur dalam keadaan darurat perang, sekaligus memproklamasikan Permesta. Presiden Soekarno dan Kabinet Djuanda sempat menggelar Musyawarah Nasional (Munas) untuk membahas tuntutan daerah, tetapi hasilnya mengecewakan Ventje dan kawan-kawan.
Situasi semakin keruh saat pihak Ventje dituduh terlibat Peristiwa Cikini pada 30 November 1957, yang merupakan upaya pembunuhan terhadap Presiden Soekarno. Itulah latar belakang peristiwa yang menyebabkan pemberontakan Permesta.
Ventje sebenarnya menolak Permesta disebut gerakan pemberontakan, melainkan sebuah aspirasi yang mengendap menjadi sebuah gagasan bersama yang tertuang dalam sebuah piagam. Oleh karenanya, Permesta tidak mengenal struktur kepemimpinan, kepengurusan, lambang organisasi, atau pasukan bersenjata.
Permesta juga tidak dibentuk untuk memberontak kepada pemerintah atau memisahkan diri. Dalam deklarasinya, tuntutan yang disampaikan Permesta hanyalah otonomi seluas-luasnya kepada daerah dan penghapusan sifat sentralisasi dari sistem pemerintahan politik nasional.
Hanya saja, keadaan memang semakin bergejolak setelah beberapa pendukung Permesta bergabung dengan PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia). Pemerintah pusat di Jakarta segera mengonsolidasikan kekuatan untuk menghentikan PRRI/Permesta.
Penumpasan Permesta
Ketika hubungan Permesta dan pemerintah pusat sedang tegang, sempat ada upaya untuk mendamaikan kedua pihak. Pada 5 Januari 1960 diselenggarakan sebuah perundingan.
Perundingan tersebut dihadiri oleh Tumbelaka seorang Panglima TT-V/Brawijaya dan Samuel Hein “Tjame” Ticoalu, seorang kurir. Ketika itu, Tumbelaka meminta Tjame untuk masuk ke daerah Permesta dan menyampaikan pesan kepada Somba, salah satu pemimpin Permesta untuk mencari solusi yang terbaik terhadap masalah yang sedang berlanjut.
Perundingan ini pun memakan waktu yang tidak sebentar, karena dibutuhkan persetujuan di antara kedua belah pihak. Sampai akhirnya pada 17 Desember 1960, Permesta menyetujui untuk mengakhiri pemberontakan mereka.
Berakhirnya pemberontakan ini, karena keputusan pemerintah pusat yang bersedia membagi Provinsi Sulawesi menjadi dua provinsi yaitu Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah, ibukota di Manado.
Permesta resmi berakhir setelah Somba bersedia untuk menyerahkan diri dan menandatangani sebuah pernyataan dan naskah penyelesaian Permesta. Pemberian amnesti dan abolisi kepada mereka yang terlibat Permesta juga diberikan bersamaan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 322 tahun 1961.
Untuk menumpas pemberontakan, pemerintah melancarkan beberapa operasi militer, yaitu Operasi Tegas, Operasi Merdeka, dan Operasi Sadar.
Operasi Tegas merupakan operasi militer yang bertugas di Riau dipimpin oleh Letnan Kolonel Kaharuddin Nasution. Target utama dari operasi ini adalah untuk merebut kedudukan Permesta dengan menguasai Pekanbaru dan menghadang kemungkinan pemberontak melarikan diri melalui Selat Malaka ke daerah Singapura dan Malaysia.
Serangan mendadak pun dilakukan oleh Pasukan Gerak Tjepat (PGT) dan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) dipimpin Letnan Kolonel Wiriadinata. Dari serangan mendadak itu, mereka berhasil menguasai Lapangan Terbang Pekanbaru.
Operasi Merdeka terdiri atas tiga operasi.
Operasi Saptamarga. Ketika itu pasukan yang dipimpin oleh mantan Mayor Boyke Nainggolan menyerang dan menguasai Kota Medan. TNI kemudian memberangkatkan kesatuan PGT dan RPKAD menuju Medan, Sumatera Utara, melalui Operasi Saptamarga yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Djamin Ginting untuk melawan pasukan Permesta.
Operasi Saptamarga berhasil mengalahkan pasukan Permesta dengan menguasai Tarutung, Pelabuhan Udara Pinangsori, Padang Sidempuan, Sibolga, hingga ke wilayah Sumatera Barat.
Operasi 17 Agustus yang dipimpin oleh Kolonel A Yani untuk daerah Sumatera Barat. Seluruh pasukan Operasi 17 Agustus melakukan perlawanan terhadap Permesta untuk menguasai jalan besar Tabing-Padang. Operasi 17 Agustus sendiri bertujuan untuk menguasai Bukittinggi.
Operasi Saptamarga II dilakukan di Gorontalo dipimpin oleh Mayor Agus Prasmono. Operasi ini berhasil menduduki Gorontalo yang telah dikuasai oleh Permesta terlebih dahulu.
Operasi Sadar. Operasi Sadar dipimpin oleh Letkol Ibnu Sutowo. Operasi ini bertujuan untuk menuntaskan pemberontakan di Sumatera Selatan dibantu oleh pasukan operasi sebelumnya.
Operasi Sadar berhasil membuat wilayah Sumatera secara keseluruhan terlepas dari Permesta. Sementara wilayah Manado direbut oleh pasukan Permesta melalui Operasi Merdeka.
Namun, pada Oktober 1961, seluruh wilayah yang dikuasai oleh pasukan Permesta berhasil kembali ke Republik Indonesia melalui operasi-operasi TNI tersebut.
