TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS Ahmad Heryawan mengingatkan agar proses birokrasi tidak menjadi penghambat penyaluran tambahan Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp10,6 triliun yang disiapkan pemerintah untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Menurut dia, tambahan anggaran tersebut harus segera diterjemahkan menjadi program pemulihan yang dirasakan langsung masyarakat, bukan justru tersendat akibat persoalan administrasi.

"Dana tersebut harus dimanfaatkan secara optimal, efektif, dan tepat sasaran agar masyarakat segera merasakan manfaatnya," kata Aher kepada wartawan, Selasa (21/7/2026).

Politikus PKS itu menyoroti masih adanya hambatan administratif dalam mekanisme hibah antardaerah.

Mulai dari lambatnya penyampaian proposal oleh pemerintah kabupaten penerima hingga keterlambatan penerbitan Peraturan Kepala Daerah oleh pemerintah daerah pemberi hibah.

Menurutnya, persoalan tersebut tidak boleh menghambat percepatan pemulihan masyarakat yang sedang menghadapi dampak bencana.

"Jangan sampai masyarakat yang menjadi korban bencana harus menunggu lebih lama hanya karena persoalan administrasi yang seharusnya dapat diselesaikan dengan cepat," ujarnya.

Dia meminta seluruh pemerintah daerah menunjukkan keseriusan dalam menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi agar proses penyaluran bantuan tidak mengalami keterlambatan.

Ia menilai mekanisme hibah antardaerah merupakan instrumen penting untuk mempercepat distribusi bantuan sekaligus memperkuat sinergi antarpemerintah daerah dalam penanganan pascabencana.

Karena itu, pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota diminta lebih aktif berkoordinasi dan mempercepat penyelesaian dokumen pendukung.

"Evaluasi diperlukan untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran negara benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat. Namun yang lebih penting adalah membangun budaya birokrasi yang responsif, cepat, dan berorientasi pada pelayanan publik," katanya.

Mantan Gubernur Jawa Barat itu juga mendorong pemerintah pusat bersama pemerintah daerah memperkuat koordinasi lintas sektor agar seluruh program rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan sesuai target.

Menurut Aher, keberhasilan pemulihan pascabencana tidak hanya diukur dari pembangunan kembali infrastruktur yang rusak, tetapi juga dari kemampuan pemerintah memulihkan kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

"Yang lebih penting adalah memulihkan kehidupan masyarakat, menggerakkan kembali roda ekonomi daerah, dan mengembalikan optimisme warga untuk menatap masa depan. Karena itu seluruh pihak harus bergerak lebih cepat dan lebih efektif," pungkasnya.

Bencana banjir bandang dan tanah longsor besar yang melanda wilayah Sumatra terjadi sejak akhir November 2025.

Bencana hidrometeorologi ini  menerjang tiga provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. 

Menurut data resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), bencana banjir dan tanah longsor itu mengakibatkan 1.189 korban jiwa meninggal dunia. 

Total 184.149 rumah mengalami kerusakan mencakup rusak berat, sedang, dan ringan.

Saat ini pemerintah mengklaim terus melakukan upaya pemulihan bencana dengan membangun infrastruktur jalan yang rusak serta pembuatan rumah warga terdampak.